
Korporasi & Legalitas Usaha
Merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahanMergers, consolidations, acquisitions and spin-offs
← Semua layanan ALLMAR Law & PermitAll ALLMAR Law & Permit services
Jawaban singkatShort answer
Merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan adalah layanan ALLMAR Law & Permit.Mergers, consolidations, acquisitions and spin-offs is a service by ALLMAR Law & Permit.
Menggabungkan dua perusahaan, mengambil alih pesaing, atau memecah satu unit bisnis menjadi PT tersendiri adalah keputusan strategis yang berdampak pada karyawan, kreditur, kontrak, izin, dan pajak. Kesalahan prosedur di satu titik dapat menunda transaksi berbulan-bulan. Jasa hukum merger dan akuisisi membantu Anda merancang struktur transaksi dan menjalankan tahapan yang diwajibkan undang-undang.
Empat bentuk aksi korporasi yang perlu dibedakan
UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenal empat bentuk utama.
- Penggabungan (merger): satu atau lebih perseroan bergabung ke perseroan lain yang sudah ada. Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum, sedangkan aset dan kewajibannya beralih ke perseroan penerima.
- Peleburan (konsolidasi): dua atau lebih perseroan melebur dan membentuk satu perseroan baru, sementara perseroan yang melebur berakhir.
- Pengambilalihan (akuisisi): pihak lain mengambil alih saham sehingga terjadi perubahan pengendalian atas perseroan. Perseroan sasaran tetap ada.
- Pemisahan (spin-off): sebagian atau seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih ke satu atau lebih perseroan lain, baik secara murni maupun tidak murni.
Pemilihan bentuk ini memengaruhi apakah izin perlu diurus ulang, bagaimana kontrak beralih, dan konsekuensi pajaknya.
Siapa yang biasanya membutuhkan layanan ini
- Grup usaha yang ingin menyederhanakan jumlah anak perusahaan.
- Investor yang ingin membeli pengendalian atas perusahaan yang sudah beroperasi.
- Perusahaan yang ingin memisahkan lini bisnis agar dapat menerima investor sendiri.
- Pemilik usaha yang menyiapkan suksesi atau penjualan bisnis.
Tahapan kerja jasa hukum merger dan akuisisi
- Perencanaan struktur. Kami membandingkan pilihan bentuk transaksi dari sisi hukum, perizinan, ketenagakerjaan, dan bersama konsultan pajak Anda dari sisi perpajakan.
- Uji tuntas. Pemeriksaan legalitas, aset, kontrak, perkara, izin, dan ketenagakerjaan pada perusahaan yang terlibat.
- Rancangan transaksi. Direksi menyusun rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan yang memuat hal-hal yang diwajibkan undang-undang.
- Pengumuman ringkasan rancangan. Ringkasan rancangan diumumkan dalam surat kabar dan kepada karyawan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan, sehingga kreditur dapat mengajukan keberatan.
- Persetujuan RUPS. Rancangan disetujui RUPS dengan kuorum khusus.
- Akta dan pencatatan. Transaksi dituangkan dalam akta notaris, lalu diajukan untuk persetujuan atau pemberitahuan melalui sistem AHU.
- Pascatransaksi. Pemutakhiran izin di OSS, pengalihan aset terdaftar, pemberitahuan kepada mitra, serta notifikasi kepada KPPU bila nilai aset atau penjualan memenuhi ambang batas.
Perlindungan kreditur, pemegang saham minoritas, dan karyawan
Undang-undang memberi ruang bagi kreditur untuk mengajukan keberatan atas rancangan, dan bagi pemegang saham yang tidak setuju untuk meminta sahamnya dibeli dengan harga wajar. Karyawan juga harus diberi tahu. Ketiga kelompok ini perlu dipetakan sejak awal karena keberatan yang tidak ditangani dapat menghentikan proses.
Notifikasi KPPU
Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualan melebihi ambang tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam batas waktu yang ditentukan setelah transaksi efektif. Keterlambatan dapat dikenai denda administratif. Kami membantu menghitung apakah transaksi Anda memenuhi ambang tersebut dan menyiapkan berkas notifikasinya.
Dokumen yang perlu disiapkan
- Akta dan data AHU seluruh perusahaan yang terlibat.
- Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit bila tersedia.
- Daftar aset terdaftar, seperti tanah, kendaraan, dan merek.
- Daftar kontrak penting, terutama yang memuat klausul perubahan pengendalian.
- Data perizinan dan karyawan.
Kesalahan yang sering terjadi
- Tidak memeriksa klausul perubahan pengendalian dalam kontrak kredit, sehingga bank menganggap terjadi wanprestasi.
- Mengira izin perusahaan yang bergabung otomatis beralih tanpa pemutakhiran.
- Melewatkan batas waktu notifikasi KPPU.
- Mengabaikan hak karyawan dalam perubahan status hubungan kerja.
Memilih penyedia jasa untuk transaksi korporasi
Transaksi merger dan akuisisi melibatkan banyak pihak sekaligus: notaris, akuntan, penilai, konsultan pajak, dan bank. Pilih penyedia jasa yang terbiasa mengoordinasikan pekerjaan lintas pihak, memiliki daftar periksa tahapan yang rinci, dan mau menjelaskan risiko secara terbuka, termasuk ketika struktur yang Anda inginkan ternyata kurang tepat. Mintalah jadwal kerja tertulis sejak awal agar setiap pihak tahu kapan dokumennya dibutuhkan.
Waktu dan faktor biaya
Akuisisi saham sederhana dapat selesai lebih cepat dibanding merger, yang melibatkan pengumuman, masa keberatan kreditur, dan pengalihan aset. Biaya dipengaruhi jumlah perusahaan, cakupan uji tuntas, jumlah aset dan izin yang harus dialihkan, serta kebutuhan notifikasi. PNBP dan biaya resmi lain dibayar terpisah sesuai ketentuan.
Tim ALLMAR Law & Investment (unit Hukum & Perizinan, law.allmar.co.id) dapat membantu Anda memilih struktur transaksi, menjalankan setiap tahapan korporasi, dan menuntaskan pekerjaan pascatransaksi.
A merger and acquisition in Indonesia can take several legal forms, and choosing the right one shapes everything that follows: approvals, timeline, tax, employee consequences and licences. The Company Law (Law No. 40 of 2007, as amended) recognises four corporate actions: merger, consolidation, acquisition and separation (spin-off). Foreign groups often use the word "merger" loosely, so the first step is to be precise.
Four transactions, four outcomes
- Merger (penggabungan): one or more companies merge into an existing company; the merging companies dissolve by operation of law and their assets and liabilities pass to the surviving company.
- Consolidation (peleburan): two or more companies combine into a new company, and all of them dissolve.
- Acquisition (pengambilalihan): a person or company acquires shares resulting in a change of control. The target continues to exist.
- Separation (pemisahan): a company transfers part or all of its business to one or more companies, either as a pure or partial spin-off.
Interests the law protects
Indonesian law requires these actions to take into account the interests of the company, minority shareholders, employees, creditors and other business partners, as well as the public interest and fair competition. In practice this means:
- Shareholders who disagree may ask the company to buy their shares at a fair price.
- Creditors must be informed through an announcement and may submit objections within the period set by law.
- Employees must be notified, and labour law consequences of the transaction must be handled.
The typical process for a merger and acquisition in Indonesia
- Structuring. Compare merger, share acquisition and asset transfer for tax, licensing and liability effects.
- Due diligence. Legal, financial and tax review of the target or the merging companies.
- Plan. Directors prepare a merger, consolidation, acquisition or separation plan, approved by the boards.
- Announcement. A summary of the plan is announced in a newspaper and to employees within the required period before the GMS.
- Shareholder approval. A GMS with the higher quorum and voting thresholds the law requires for these actions.
- Deed and filing. The notarial deed is signed and submitted to the Ministry of Law for approval or notification.
- Post-closing. Update licences in OSS, tax registrations, contracts, employees' records and, where required, notify KPPU.
Merger control (KPPU)
Indonesia's competition authority, KPPU, operates a mandatory post-transaction notification regime for mergers, consolidations and share or asset acquisitions that meet the asset or turnover thresholds set by regulation. Notification must be made within a limited period after the transaction becomes legally effective, and late filing can lead to fines. Voluntary pre-transaction consultation is also available. Intra-group transactions are generally outside the obligation, but this should be checked case by case.
Foreign investment and licensing
If a foreign party acquires a local company, the target becomes a PT PMA and must satisfy foreign ownership limits for every KBLI code it holds. In a merger, licences held by the dissolving company do not always transfer automatically, so the surviving company may need to apply for or amend licences in OSS. Land rights, sector permits and import identities deserve specific attention.
Documents commonly involved
- Articles, amendments and AHU records of each company.
- Audited financial statements and a valuation where required.
- The merger or acquisition plan and draft deeds.
- Newspaper announcement and employee notice.
- Licences, land certificates and key contracts.
Mistakes to avoid
- Choosing a merger when a share purchase would avoid licence re-issuance.
- Missing the announcement period, which delays the GMS.
- Overlooking change-of-control clauses in loans and contracts.
- Forgetting the KPPU post-closing notification window.
Timing and cost factors
A share acquisition without regulatory complications can close relatively quickly; a statutory merger or spin-off takes longer because of announcement periods, creditor protection and licence transfers. Costs depend on the size of the companies, the depth of due diligence and the number of licences involved. Notary fees, taxes and official charges are paid separately according to the applicable rules.
The ALLMAR Law & Investment team can help you choose the structure, run legal due diligence, prepare the plan, announcements and deeds, and manage the licensing and notification steps after closing.
Pertanyaan umumFAQ
Apa perbedaan merger dan akuisisi?What is the difference between a merger and an acquisition in Indonesia?
Dalam merger, perusahaan yang menggabungkan diri berakhir dan bergabung ke perusahaan penerima. Dalam akuisisi, saham diambil alih sehingga pengendali berubah, tetapi perusahaan sasaran tetap ada.In a merger the merging company dissolves into the surviving company, while in an acquisition the target continues to exist and only control changes.
Apakah setiap merger wajib dilaporkan ke KPPU?Do I need to notify KPPU after an acquisition?
Hanya transaksi yang mengakibatkan nilai aset atau penjualan melebihi ambang batas yang ditentukan, dan dilakukan dalam batas waktu setelah transaksi efektif.If the transaction meets the asset or turnover thresholds set by regulation, a post-closing notification to KPPU is required within a limited period.
Apakah izin usaha otomatis beralih setelah merger?Can creditors object to a merger in Indonesia?
Tidak selalu. Izin perlu dimutakhirkan di OSS dan sebagian izin sektoral memerlukan persetujuan atau penerbitan ulang.Yes. The plan must be announced, and creditors may submit objections within the period set by the Company Law.
Apa itu pemisahan atau spin-off?Do licences transfer automatically in a merger?
Pemisahan adalah peralihan sebagian atau seluruh aktiva dan pasiva perseroan ke perseroan lain, misalnya untuk menjadikan satu lini bisnis sebagai PT tersendiri.Not always. The surviving company often needs to amend or apply for licences in OSS, so licences should be reviewed early.
