
Korporasi & Legalitas Usaha
Perubahan direksi, komisaris, dan pemegang sahamChanges of directors, commissioners and shareholders
← Semua layanan ALLMAR Law & InvestmentAll ALLMAR Law & Investment services
Jawaban singkatShort answer
Perubahan direksi, komisaris, dan pemegang saham adalah layanan ALLMAR Law & Investment.Changes of directors, commissioners and shareholders is a service by ALLMAR Law & Investment.
Pergantian direktur, masuknya komisaris baru, atau berubahnya susunan pemegang saham adalah peristiwa biasa dalam perjalanan perusahaan. Namun bila tidak dicatat dengan benar, perubahan itu bisa membuat tanda tangan direktur baru dipertanyakan bank, mitra, atau instansi. Artikel ini menjelaskan cara kerja jasa perubahan direksi dan komisaris dan pemegang saham, sehingga Anda tahu apa yang perlu disiapkan.
Mengapa perubahan pengurus harus dicatat
Direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, sedangkan dewan komisaris mengawasi direksi. Pihak luar mengenali siapa yang berwenang dari data perseroan di sistem AHU dan dari akta terakhir.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris dilakukan oleh RUPS. Perubahan susunan itu wajib diberitahukan kepada Menteri, dan batas waktunya relatif singkat, yaitu paling lambat 30 hari sejak keputusan RUPS. Bila terlambat, permohonan pencatatan dapat ditolak sehingga data di AHU tidak berubah.
Situasi yang biasanya memerlukan layanan ini
- Direktur mengundurkan diri atau masa jabatannya berakhir.
- Pendiri ingin menyerahkan pengelolaan harian kepada profesional.
- Investor baru masuk dan meminta kursi di direksi atau dewan komisaris.
- Pemegang saham meninggal dunia dan sahamnya beralih kepada ahli waris.
- Saham dijual sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
Perubahan pemegang saham: perhatikan dua lapis
Perubahan pemegang saham biasanya terjadi karena pengalihan saham. Ada dua lapis yang perlu dipenuhi. Lapis pertama adalah transaksi itu sendiri, yaitu akta pemindahan hak atau jual beli saham beserta persetujuan yang disyaratkan anggaran dasar. Lapis kedua adalah pencatatan, yaitu pembaruan daftar pemegang saham dan pemberitahuan ke sistem AHU.
Bila pengalihan saham mengubah pengendali perusahaan, perhatikan pula pembaruan data pemilik manfaat dan kemungkinan kewajiban lain sesuai bidang usaha.
Alur kerja jasa perubahan direksi dan komisaris
- Pemeriksaan anggaran dasar. Kami memeriksa ketentuan masa jabatan, kuorum RUPS, dan persyaratan khusus dalam akta.
- Penyusunan keputusan. Kami menyiapkan risalah RUPS atau keputusan sirkuler pemegang saham, termasuk surat pengunduran diri dan pernyataan kesediaan pengurus baru.
- Akta notaris. Keputusan dituangkan dalam akta pernyataan keputusan pemegang saham.
- Pemberitahuan ke AHU. Perubahan dilaporkan sebelum batas waktu sehingga terbit surat penerimaan pemberitahuan.
- Pemutakhiran data lain. Kami membantu menyesuaikan data di OSS, pemilik manfaat, dan memberi daftar instansi yang perlu Anda kabari, seperti bank dan kantor pajak.
Dokumen yang perlu disiapkan
- Akta pendirian, akta perubahan terakhir, dan SK atau surat penerimaannya.
- KTP dan NPWP pengurus baru; paspor bila warga negara asing.
- Surat pengunduran diri pengurus lama bila ada.
- Dokumen pengalihan saham bila pemegang saham berubah.
- Surat keterangan waris bila perubahan terjadi karena pewarisan.
Kesalahan umum
- Direktur baru langsung menandatangani kontrak sebelum perubahannya tercatat.
- Masa jabatan direksi lama sudah lewat tanpa diperpanjang, sehingga kewenangan dipersoalkan.
- Pengalihan saham dilakukan tanpa menawarkan lebih dahulu kepada pemegang saham lain, padahal anggaran dasar mewajibkannya.
- Lupa memperbarui spesimen tanda tangan di bank.
Setelah perubahan tercatat, apa lagi?
Pencatatan di AHU hanyalah satu bagian. Direktur baru biasanya perlu didaftarkan sebagai pengurus di data perpajakan perusahaan, menjadi penanggung jawab akun OSS, dan memperbarui spesimen tanda tangan di semua rekening bank. Kontrak penting yang menyebut nama direktur lama juga perlu ditinjau, terutama yang mewajibkan pemberitahuan bila terjadi perubahan pengurus atau pengendali.
Bila pemegang saham berubah, perbarui juga daftar pemegang saham internal dan data pemilik manfaat. Sebuah daftar periksa sederhana membantu Anda memastikan tidak ada pihak yang terlewat.
Waktu dan faktor biaya
Bila semua pihak siap menandatangani, perubahan pengurus dapat selesai dalam waktu singkat. Proses lebih lama bila melibatkan pengurus asing, pewarisan, atau pengalihan saham yang memerlukan persetujuan instansi tertentu. Faktor biaya meliputi jumlah perubahan, jumlah pihak, dan dokumen pendukung. PNBP dibayar terpisah sesuai ketentuan.
Tips memilih penyedia jasa
Pilih penyedia yang memperhatikan batas waktu pemberitahuan dan memeriksa riwayat akta Anda, karena kesalahan pada akta lama sering terbawa ke akta baru.
Tim ALLMAR Law & Investment (unit Hukum & Perizinan, law.allmar.co.id) dapat membantu Anda menyiapkan keputusan RUPS, akta, dan pemberitahuan agar susunan pengurus dan pemegang saham tercatat tepat waktu.
A change of directors in Indonesia, or a change of commissioners or shareholders, sounds like routine paperwork. For a PT PMA it often touches far more: bank signatories, immigration sponsorship, tax records and investment reporting. Handling it in the right order keeps the company able to sign contracts and move money without interruption.
Who sits where in an Indonesian company
An Indonesian PT has a two-tier board. The board of directors runs the company and represents it externally. The board of commissioners supervises and advises the directors. The shareholders, acting through the General Meeting of Shareholders (GMS), appoint and remove both boards. Many foreign investors are used to a single board, so it is worth checking who actually holds signing authority under your articles.
When a change is needed
- A director resigns, relocates or reaches the end of their term.
- The parent company rotates its regional management.
- A commissioner is added to represent a new investor.
- Shares are sold, so the shareholder register changes.
- A shareholder company changes its name or merges abroad.
The process for a change of directors in Indonesia
- Check the articles. Confirm the minimum number of directors, term of office, and quorum rules for the GMS.
- Resolution. Shareholders approve the appointment or dismissal at a GMS or by circular resolution signed by all shareholders.
- Notarial deed. The resolution is restated in a notarial deed.
- AHU notification. The notary notifies the Ministry of Law through the AHU system so the company profile shows the new composition.
- Follow-up updates. OSS data, tax office records, bank mandates and, for foreign directors, immigration documents are updated.
Resignations and dismissals
A director who wants to resign normally submits a written resignation to the company, and the company should hold a GMS to deal with it within the period the law and articles allow. A director being dismissed should generally be given the opportunity to defend themselves, unless they agree to the dismissal. Getting this procedure wrong can leave the company with a disputed appointment.
Foreign directors and commissioners
A foreigner can be appointed as a director or commissioner of a PT PMA, but a resident foreign director who works in Indonesia needs the right immigration and labour documents, typically a work permit based on an approved RPTKA and a limited stay permit (KITAS). Commissioners who do not live in Indonesia are handled differently from directors who do.
Certain positions are closed to foreigners, notably those dealing with personnel and human resources. The job title on the work permit should also match the role in the deed. When a foreign director leaves, the RPTKA, KITAS and the related sponsorship need to be closed or transferred properly.
Changes of shareholders
A change of shareholder usually happens through a share transfer, which follows its own procedure: the transfer deed, any pre-emptive offer to existing shareholders, and approvals required under the articles. Once complete, the shareholder register is updated, AHU is notified, and for a PT PMA the investment data in OSS is updated. Beneficial ownership information may also need to be refreshed.
Documents commonly needed
- Current deed, latest amendments and AHU approvals or receipts.
- Passport or KTP and tax ID of incoming directors and commissioners.
- Resignation letters or evidence of the outgoing officer's position.
- For corporate shareholders, a legalised or apostilled board resolution and power of attorney.
Common pitfalls
- Letting a director's term lapse without reappointment, leaving signatures open to challenge.
- Updating AHU but not the bank, so payments stop.
- Forgetting to cancel the outgoing director's KITAS and work permit.
- Appointing a foreign director to a role that is closed to foreigners.
Timing and cost factors
When the shareholders are local and documents are ready, a board change can be done fairly quickly. Foreign corporate shareholders, legalisation of overseas documents and immigration steps add time. Fees vary with the number of changes and the follow-up work; notary fees and official charges are paid separately according to the applicable rules.
The ALLMAR Law & Investment team can prepare the resolutions, coordinate the deed and AHU notification, and line up the bank, tax and immigration updates so the transition is smooth.
Pertanyaan umumFAQ
Berapa lama batas waktu memberitahukan perubahan direksi?Can a foreigner be a director of a PT PMA?
UU PT menetapkan pemberitahuan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris kepada Menteri paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS.Yes. A foreign director who works in Indonesia needs a work permit based on an approved RPTKA and a KITAS, and must not hold a position that is closed to foreigners, such as HR.
Apakah warga negara asing boleh menjadi direktur PT?Do I need a notary to change directors in Indonesia?
Boleh pada perusahaan tertentu, misalnya PT PMA, dengan memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan dan izin tinggal, serta larangan TKA pada jabatan personalia.Yes. The shareholders' resolution is restated in a notarial deed and the notary notifies the change through the AHU system.
Apakah perubahan pemegang saham selalu memerlukan RUPS?Can shareholders change directors without a meeting?
Tergantung anggaran dasar. Banyak akta mensyaratkan persetujuan RUPS atau penawaran kepada pemegang saham lain sebelum saham dialihkan.Yes, by a circular resolution, provided every shareholder with voting rights approves and signs it in writing.
Apa yang terjadi bila perubahan direksi tidak dilaporkan?What happens to the KITAS when a foreign director resigns?
Data di AHU tetap menunjukkan direksi lama, sehingga kewenangan direktur baru dapat dipersoalkan oleh bank, mitra, atau instansi.The sponsoring company should arrange for the KITAS and work permit to be cancelled or handled according to immigration and labour rules.
