Korporasi & Legalitas Usaha

Perjanjian pendiri dan perjanjian pemegang sahamFounders' and shareholders' agreements

← Semua layanan ALLMAR Law & InvestmentAll ALLMAR Law & Investment services

Jawaban singkatShort answer

Perjanjian pendiri dan perjanjian pemegang saham adalah layanan ALLMAR Law & Investment.Founders' and shareholders' agreements is a service by ALLMAR Law & Investment.

Banyak usaha bersama dimulai dengan semangat dan kepercayaan, lalu retak karena hal yang sebenarnya bisa diatur sejak awal: siapa yang memutuskan, bagaimana jika ada yang berhenti, dan berapa nilai saham ketika salah satu ingin keluar. Jasa pembuatan perjanjian pemegang saham dan perjanjian pendiri membantu Anda menuliskan kesepakatan itu dengan jelas sebelum masalah datang.

Perjanjian pendiri dan perjanjian pemegang saham: apa bedanya?

Perjanjian pendiri (founders agreement) biasanya dibuat di tahap paling awal, bahkan sebelum PT berdiri. Isinya mengatur peran masing-masing pendiri, kontribusi waktu dan modal, kepemilikan ide serta kekayaan intelektual, dan pembagian saham yang akan diterbitkan.

Perjanjian pemegang saham (shareholders agreement) dibuat setelah atau bersamaan dengan pendirian PT, dan mengikat semua pemegang saham. Isinya melengkapi anggaran dasar dengan aturan yang lebih rinci tentang tata kelola, pengalihan saham, dan penyelesaian kebuntuan.

Kedudukannya terhadap anggaran dasar

Anggaran dasar adalah dokumen publik yang tercatat di sistem AHU, sedangkan perjanjian pemegang saham bersifat privat dan mengikat para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata. Karena itu, perjanjian tidak boleh bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar. Ketentuan penting, seperti hak tawar lebih dahulu atas saham, sebaiknya dicerminkan juga di anggaran dasar agar lebih kuat terhadap pihak ketiga.

Klausul yang paling sering dibutuhkan

Tata kelola dan hak suara

Siapa yang berhak menunjuk direksi dan komisaris, keputusan apa yang memerlukan persetujuan semua pemegang saham, dan bagaimana kuorum ditentukan.

Vesting saham pendiri

Vesting mengatur agar saham pendiri diperoleh secara bertahap seiring waktu kerja. Bila seorang pendiri berhenti di tahun pertama, ia tidak membawa seluruh sahamnya. Mekanismenya di Indonesia perlu dirancang hati-hati karena saham PT sudah diterbitkan atas nama pemegangnya; biasanya memakai opsi beli kembali atau kewajiban menjual.

Pengalihan saham

  • Hak tawar lebih dahulu (right of first refusal).
  • Hak ikut menjual (tag-along) untuk melindungi pemegang saham minoritas.
  • Hak menarik ikut menjual (drag-along) agar mayoritas dapat menjual seluruh perusahaan kepada pembeli.
  • Larangan menjual kepada pesaing.

Kebuntuan dan jalan keluar

Ketika dua pemegang saham berimbang tidak bisa sepakat, perlu ada mekanisme penyelesaian, misalnya eskalasi, mediasi, atau opsi saling membeli.

Kerahasiaan, larangan bersaing, dan kekayaan intelektual

Pastikan merek, kode program, dan basis data dimiliki perusahaan, bukan pribadi pendiri.

Alur kerja jasa pembuatan perjanjian pemegang saham

  1. Wawancara kebutuhan. Kami menggali struktur kepemilikan, rencana pendanaan, dan kekhawatiran masing-masing pihak.
  2. Lembar pokok kesepakatan. Kami merangkum pilihan klausul dalam bahasa sederhana untuk dibahas bersama.
  3. Draf perjanjian. Draf disusun dalam bahasa Indonesia, atau dwibahasa bila ada pihak asing, sesuai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian.
  4. Negosiasi dan revisi. Kami mendampingi pembahasan hingga semua pihak setuju.
  5. Penandatanganan dan penyelarasan. Kami memeriksa apakah anggaran dasar perlu diubah agar sejalan dengan perjanjian.

Dokumen dan informasi yang perlu disiapkan

  • Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar, bila PT sudah berdiri.
  • Tabel kepemilikan saham saat ini dan rencana ke depan.
  • Rencana pendanaan atau masuknya investor.
  • Peran dan kontribusi setiap pendiri.

Kesalahan umum

  • Memakai templat luar negeri yang tidak sesuai hukum Indonesia.
  • Membagi saham sama rata tanpa mekanisme kebuntuan.
  • Tidak mengatur apa yang terjadi bila pendiri meninggal dunia atau bercerai.
  • Perjanjian bertentangan dengan anggaran dasar dan tidak pernah diselaraskan.

Kapan sebaiknya perjanjian dibuat

Waktu paling tepat adalah sebelum ada uang besar atau investor yang masuk, karena pada tahap itu hubungan antarpendiri masih baik dan semua pihak lebih terbuka membicarakan skenario terburuk. Membahas cara berpisah saat semuanya masih akur memang terasa canggung, tetapi jauh lebih mudah daripada merundingkannya ketika sudah ada konflik.

Perjanjian juga perlu ditinjau ulang setiap kali ada putaran pendanaan baru, karena investor biasanya meminta hak tambahan yang dapat mengubah keseimbangan di antara pemegang saham lama.

Waktu dan faktor biaya

Perjanjian pendiri yang sederhana dapat disusun relatif cepat. Perjanjian pemegang saham dengan investor biasanya memerlukan beberapa putaran negosiasi. Biaya dipengaruhi jumlah pihak, kerumitan klausul, kebutuhan versi dwibahasa, dan perlu tidaknya perubahan anggaran dasar.

Tim ALLMAR Law & Investment (unit Hukum & Perizinan, law.allmar.co.id) dapat membantu Anda merancang perjanjian yang seimbang, mudah dipahami, dan selaras dengan anggaran dasar perusahaan.

A shareholders agreement in Indonesia sets the private rules between the owners of a PT: who decides what, how new money comes in, and what happens when someone wants out. The articles of association cover the statutory basics, but they rarely deal with the scenarios that actually cause friction between founders or between local and foreign partners.

Founders' agreement versus shareholders' agreement

A founders' agreement is usually signed early, sometimes before the company exists. It records who contributes what, how equity is split, vesting for founders who work in the business, and ownership of ideas and code created before incorporation.

A shareholders' agreement comes later or replaces the founders' agreement once the company is formed or new investors arrive. It covers governance, transfers, funding and exits in more detail.

How it interacts with the articles of association

This is the point foreign investors most often misunderstand. In Indonesia, the articles of association are a public document registered with the Ministry of Law, and they prevail as far as the company and third parties are concerned. A shareholders' agreement binds the parties who sign it, but if it conflicts with the articles or with the Company Law, the company cannot simply follow the agreement.

The practical answer is alignment. Key protections, such as reserved matters requiring investor approval, transfer restrictions and board nomination rights, should be mirrored in the articles as far as the law allows, so they are enforceable at company level.

Clauses worth negotiating carefully

  • Board composition: who nominates directors and commissioners.
  • Reserved matters: decisions that need a specific shareholder's consent, such as new debt, budgets or new business lines.
  • Funding and dilution: pre-emptive rights and what happens if a shareholder does not fund.
  • Transfer restrictions: lock-up periods, first refusal, tag-along and drag-along.
  • Deadlock: escalation, mediation and buy-sell mechanisms.
  • Exit: put and call options, valuation method and leaver provisions for founders.
  • Non-compete and confidentiality.
  • Dispute resolution: Indonesian courts, Indonesian arbitration or an international arbitration seat.

What a shareholders agreement in Indonesia cannot do

Several local rules shape what a shareholders agreement in Indonesia can do. Foreign ownership caps under investment regulations cannot be overcome by contract, and nominee arrangements in which a local holds shares on behalf of a foreigner are prohibited by the Investment Law (Law No. 25 of 2007) and are treated as void. Agreements with an Indonesian party may also need an Indonesian-language version under the language rules, so bilingual drafting is the safer approach.

Enforceability of foreign arbitration awards is possible in Indonesia, but it requires registration with the Central Jakarta District Court. Choosing the dispute forum is therefore a practical decision, not just a formality.

Our drafting process

  1. Understand the deal: parties, contributions, business plan and points of tension.
  2. Check the legal frame: foreign ownership limits, articles of association and sector rules.
  3. Draft: a bilingual agreement and, where needed, matching amendments to the articles.
  4. Negotiate: explain each clause in plain English and support discussions with the other side.
  5. Implement: signing, notarial deeds for any article amendments and the AHU filing.

Mistakes to avoid

  • Relying on an agreement that contradicts the articles.
  • Using a template from another country without adapting it to Indonesian corporate law.
  • Leaving deadlock and exit open, which turns disagreements into stalemates.
  • Using nominee structures to get around foreign ownership limits.
  • Signing only in English with an Indonesian counterparty.

Timing and cost factors

A focused founders' agreement can be prepared quickly. A full investment-grade agreement with several negotiation rounds and matching article amendments takes longer. Cost depends on the number of parties, the complexity of the economics and the intensity of negotiation; notary fees for any deed amendments are paid separately.

The ALLMAR Law & Investment team can draft or review your founders' or shareholders' agreement and align it with your articles so the protections you negotiate actually work in Indonesia.

Pertanyaan umumFAQ

Apakah perjanjian pemegang saham wajib dibuat?Is a shareholders agreement legally binding in Indonesia?

Tidak wajib secara hukum, tetapi sangat dianjurkan bila pemegang saham lebih dari satu, terutama ketika ada investor atau pendiri dengan peran berbeda.Yes, between the parties who sign it. However, the articles of association prevail for the company, so key terms should be reflected in the articles.

Apakah perjanjian pemegang saham harus dibuat di depan notaris?Does a shareholders agreement need to be in Indonesian?

Tidak harus. Perjanjian di bawah tangan tetap mengikat para pihak, tetapi akta notaris dapat memperkuat pembuktian.Agreements involving an Indonesian party should have an Indonesian-language version. A bilingual agreement is the common, safer approach.

Bagaimana jika perjanjian bertentangan dengan anggaran dasar?Can a shareholders agreement allow a nominee shareholder?

Anggaran dasar yang tercatat lebih kuat terhadap pihak ketiga. Karena itu ketentuan penting dalam perjanjian sebaiknya dimuat juga dalam anggaran dasar.No. Nominee arrangements to hold shares on behalf of a foreigner are prohibited under the Investment Law and are treated as void.

Apa itu vesting saham pendiri?Can we choose foreign arbitration in an Indonesian shareholders agreement?

Vesting adalah mekanisme agar hak pendiri atas sahamnya diperoleh bertahap sesuai lama ia berkontribusi, sehingga pendiri yang keluar lebih awal tidak membawa seluruh sahamnya.Yes, parties often choose international arbitration, but a foreign award must be registered with the Central Jakarta District Court before enforcement.

Berlangganan info regulasi & tips usaha dari ALLMARSubscribe to ALLMAR regulation updates & business tips