Syarat & ketentuan serta kontrak elektronikTerms & conditions and e-contracts

Setiap website, aplikasi, atau toko daring yang menjual produk atau mengumpulkan data pengguna membutuhkan aturan main tertulis. Syarat dan ketentuan menjadi kontrak antara Anda dan pengguna, sedangkan kontrak elektronik semakin sering dipakai untuk transaksi bisnis. Jasa pembuatan syarat dan ketentuan serta kontrak elektronik membantu pelaku usaha digital menyusun dokumen yang sesuai hukum Indonesia dan mudah dipahami pengguna.

Dasar hukum kontrak elektronik

UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan UU 19/2016 dan UU 1/2024, mengakui bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Informasi elektronik dan tanda tangan elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah sesuai syarat yang ditetapkan. Aturan pelaksananya, antara lain PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik dan pelaku usaha daring.

Syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata tetap berlaku: harus ada kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Mekanisme klik setuju atau centang kotak adalah cara menunjukkan kesepakatan secara elektronik.

Klausul baku dan perlindungan konsumen

Syarat dan ketentuan adalah perjanjian baku karena disusun sepihak oleh pelaku usaha. UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pencantuman klausula baku tertentu, misalnya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, penolakan pengembalian uang atas barang yang dibeli, atau pernyataan tunduk pada aturan baru yang dibuat sepihak setelah transaksi. Undang-undang juga melarang klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca jelas. Klausul seperti itu dinyatakan batal demi hukum.

Isi syarat dan ketentuan yang lazim

• Identitas pelaku usaha dan cara menghubungi.
• Definisi layanan dan pengguna.
• Syarat pendaftaran akun dan batas usia pengguna.
• Hak dan kewajiban pengguna, termasuk larangan penggunaan.
• Harga, pembayaran, pengiriman, dan pengembalian barang.
• Hak kekayaan intelektual atas konten.
• Konten yang diunggah pengguna dan mekanisme penurunan konten.
• Batas tanggung jawab yang wajar dan tidak melanggar hak konsumen.
• Perubahan syarat dan cara pemberitahuannya.
• Penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa.
• Hukum yang berlaku dan bahasa.

Kebijakan privasi: dokumen pendamping yang wajib

Bila website atau aplikasi Anda mengumpulkan data pribadi, UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data memiliki dasar pemrosesan yang sah, memberi informasi yang jelas kepada subjek data, dan menghormati hak-hak subjek data seperti akses, perbaikan, dan penghapusan. Kebijakan privasi sebaiknya menjelaskan data apa yang dikumpulkan, untuk apa, berapa lama disimpan, dengan siapa dibagikan, dan bagaimana pengguna dapat menggunakan haknya.

Kontrak elektronik antar-bisnis

Untuk kontrak bisnis yang ditandatangani secara elektronik, perhatikan:

• Jenis tanda tangan elektronik: tersertifikasi melalui penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui, atau tidak tersertifikasi. Tanda tangan tersertifikasi memberikan kekuatan pembuktian yang lebih baik.
• Penyimpanan dokumen asli elektronik dan jejak audit.
• Dokumen yang menurut hukum harus dibuat dalam bentuk akta otentik atau tertulis tertentu, misalnya akta tanah, tidak dapat digantikan kontrak elektronik biasa.
• Bea meterai elektronik sesuai ketentuan bea meterai.

Kesalahan umum

• Menyalin syarat dan ketentuan dari platform asing tanpa penyesuaian hukum Indonesia.
• Memuat klausul pengalihan tanggung jawab yang dilarang.
• Tidak ada versi bahasa Indonesia.
• Tautan syarat dan ketentuan tersembunyi atau pengguna tidak diminta menyetujui secara aktif.
• Kebijakan privasi tidak sesuai dengan praktik pengolahan data sebenarnya.
• Mengubah syarat tanpa pemberitahuan kepada pengguna.

Alur kerja jasa pembuatan syarat dan ketentuan

1. Pemahaman model bisnis dan alur pengguna, dari pendaftaran sampai transaksi.
2. Pemetaan data pribadi yang dikumpulkan dan dibagikan.
3. Penyusunan syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, serta dokumen pendukung seperti kebijakan pengembalian.
4. Masukan tampilan persetujuan agar pengguna benar-benar memberi persetujuan aktif.
5. Peninjauan berkala saat fitur baru diluncurkan atau aturan berubah.

Durasi dan faktor biaya

Lama penyusunan bergantung pada kerumitan layanan dan jumlah dokumen yang dibutuhkan. Biaya jasa dipengaruhi jenis platform, misalnya toko daring, marketplace, aplikasi berlangganan, atau layanan keuangan, volume data pribadi, kebutuhan dwibahasa, dan kebutuhan templat kontrak elektronik antar-bisnis.

Tim ALLMAR Law & Investment dapat membantu Anda menyusun syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, dan kontrak elektronik yang sesuai hukum Indonesia dan jelas bagi pengguna.