Kontrak & Transaksi Komersial

Penyusunan dan telaah kontrak bisnisDrafting and reviewing business contracts

← Semua layanan ALLMAR Law & PermitAll ALLMAR Law & Permit services

Jawaban singkatShort answer

Penyusunan dan telaah kontrak bisnis adalah layanan ALLMAR Law & Permit.Drafting and reviewing business contracts is a service by ALLMAR Law & Permit.

Banyak masalah bisnis berawal dari kontrak yang dibuat terburu-buru: menyalin templat dari internet, menandatangani draf pihak lain tanpa dibaca teliti, atau mengandalkan kesepakatan lisan. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran atau barang tidak sesuai, barulah terlihat bahwa kontraknya tidak melindungi. Jasa pembuatan kontrak bisnis dan telaah kontrak membantu Anda menyusun perjanjian yang jelas atau menemukan risiko dalam draf yang diajukan pihak lain.

Dasar: syarat sah perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya, apa yang Anda tanda tangani akan mengikat, termasuk klausul yang tidak Anda baca.

Selain itu, UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia. Bila salah satu pihak asing, kontrak dapat dibuat dwibahasa.

Penyusunan kontrak dari nol

Kontrak yang baik mencerminkan kesepakatan bisnis yang sebenarnya. Karena itu penyusunan dimulai dari memahami transaksi, bukan dari templat. Kami biasanya menanyakan: apa yang dipertukarkan, kapan dan bagaimana diserahkan, bagaimana pembayaran, apa yang terjadi bila ada keterlambatan, dan bagaimana keluar dari kontrak bila hubungan tidak berjalan.

Klausul pokok yang hampir selalu diperlukan

  • Para pihak beserta kewenangan penanda tangan. Untuk PT, periksa anggaran dasar apakah direksi memerlukan persetujuan tertentu.
  • Definisi istilah penting agar tidak multitafsir.
  • Ruang lingkup barang atau jasa secara rinci, lebih baik dengan lampiran spesifikasi.
  • Harga dan pembayaran: termin, mata uang, pajak, dan denda keterlambatan.
  • Jangka waktu dan perpanjangan.
  • Jaminan dan pernyataan para pihak.
  • Wanprestasi dan akibatnya, termasuk batas tanggung jawab.
  • Keadaan kahar yang didefinisikan dengan jelas.
  • Kerahasiaan dan hak kekayaan intelektual.
  • Pengakhiran: alasan, pemberitahuan, dan akibatnya.
  • Penyelesaian sengketa: musyawarah, mediasi, pengadilan, atau arbitrase.
  • Hukum yang berlaku dan bahasa yang menjadi acuan.

Telaah kontrak dari pihak lain

Ketika mitra, pemasok, atau klien besar menyodorkan draf mereka, posisi Anda biasanya lebih lemah karena draf itu disusun untuk melindungi kepentingan mereka. Telaah kontrak berfokus pada menemukan klausul yang merugikan dan mengusulkan perbaikan yang realistis.

Tanda bahaya yang sering ditemukan

  • Tanggung jawab Anda tanpa batas, sedangkan tanggung jawab mereka dibatasi.
  • Hak mereka mengakhiri kontrak kapan saja, tetapi Anda tidak memiliki hak serupa.
  • Termin pembayaran sangat panjang tanpa denda keterlambatan.
  • Kewajiban ganti rugi yang luas, termasuk kerugian tidak langsung.
  • Pengalihan hak kekayaan intelektual atas semua hasil kerja, termasuk alat yang sudah Anda miliki sebelumnya.
  • Penyelesaian sengketa di forum atau negara yang sulit Anda jangkau.
  • Perpanjangan otomatis tanpa pemberitahuan.

Alur kerja jasa pembuatan kontrak bisnis

  1. Diskusi transaksi. Kami memahami kepentingan bisnis dan risiko yang paling Anda khawatirkan.
  2. Draf atau catatan telaah. Untuk penyusunan, kami membuat draf lengkap. Untuk telaah, kami memberi catatan per pasal dengan tingkat risiko dan usulan redaksi.
  3. Pembahasan. Kami menjelaskan setiap catatan dalam bahasa bisnis yang mudah dipahami.
  4. Revisi dan negosiasi berdasarkan tanggapan pihak lain.
  5. Finalisasi, termasuk pemeriksaan lampiran, kewenangan penanda tangan, dan meterai sesuai ketentuan bea meterai.

Menyusun templat standar perusahaan

Bagi perusahaan yang sering bertransaksi dengan pola serupa, misalnya pemasok rutin atau klien jasa, templat kontrak standar sangat menghemat waktu. Templat yang baik dilengkapi catatan penggunaan: bagian mana yang boleh diubah tim penjualan, bagian mana yang harus dikonsultasikan ke bagian hukum, dan batas negosiasi yang diizinkan. Dengan cara ini, kontrak dapat diproses cepat tanpa mengorbankan perlindungan.

Kesalahan umum setelah kontrak ditandatangani

  • Kontrak tidak disimpan rapi, sehingga sulit ditemukan saat dibutuhkan.
  • Tidak ada yang memantau tenggat, misalnya batas pemberitahuan tidak memperpanjang.
  • Perubahan kesepakatan hanya dilakukan lewat pesan singkat tanpa adendum.
  • Tim operasional tidak tahu isi kewajiban dalam kontrak.

Durasi dan faktor biaya

Telaah kontrak standar biasanya dapat diselesaikan dalam hitungan hari kerja, sedangkan penyusunan kontrak kompleks memerlukan waktu lebih lama. Biaya jasa dipengaruhi panjang dan kerumitan kontrak, kebutuhan versi dwibahasa, jumlah putaran negosiasi, dan tingkat urgensi.

Tim ALLMAR Law & Investment dapat membantu Anda menyusun kontrak bisnis yang sesuai dengan kesepakatan nyata atau menelaah draf pihak lain sebelum Anda menandatanganinya.

A contract that works well in London, Singapore or New York may not protect you in Indonesia. Local law has its own rules on validity, language, termination and enforcement, and Indonesian courts read agreements through the lens of the Civil Code. Professional contract drafting in Indonesia is about more than translation: it means building an agreement that your counterparty understands, that complies with local requirements, and that you can actually enforce if things go wrong.

The basics of Indonesian contract law

Indonesian contract law is based on the Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), which follows the civil law tradition. Article 1320 sets four conditions for a valid agreement: consent of the parties, capacity, a specific subject matter, and a lawful cause. Freedom of contract is recognised, but agreements must be performed in good faith, and certain provisions of the Civil Code, such as those on termination through the court, are often addressed directly in the contract to avoid uncertainty.

The language requirement

Law 24/2009 requires the Indonesian language to be used in agreements involving Indonesian parties, including Indonesian companies. Presidential Regulation 63/2019 allows a version in a foreign language as well. Indonesian courts have, in past cases, declared English-only contracts void for failing to meet this requirement. The common solution is a bilingual agreement, signed in both languages, with a clause on which version applies in case of inconsistency.

What contract drafting in Indonesia should cover

  • Parties: correct legal names, registration numbers and authorised signatories, checked against the company's articles of association.
  • Scope and deliverables: specific enough to measure performance.
  • Payment: amounts, currency, invoicing, taxes and late payment consequences. Domestic transactions are generally expected to use rupiah under Bank Indonesia currency rules.
  • Term and termination: grounds, notice and, often, a waiver of the Civil Code provisions requiring court involvement for termination.
  • Liability and indemnity: caps, exclusions and how they interact with Indonesian law.
  • Force majeure: events, notice and consequences.
  • Confidentiality and data protection: including obligations under Law 27/2022 where personal data is processed.
  • Governing law and dispute resolution: Indonesian courts, Indonesian arbitration (BANI) or international arbitration, with attention to enforceability.

Our review and drafting process

  1. Understand the deal: we start with the commercial objectives, risks and negotiating position.
  2. Due diligence on the counterparty: check the company's legal status and signing authority.
  3. Draft or mark-up: prepare a new draft or a commented review of the other side's draft, with explanations in plain English.
  4. Bilingual preparation: produce matching English and Indonesian texts.
  5. Negotiation support: advise on counterproposals and fallback positions.
  6. Signing: confirm authority, stamp duty and execution formalities.

Common mistakes

  • English-only agreements with Indonesian companies.
  • Signatories without authority under the articles of association, or without required shareholder or commissioner approval.
  • Foreign court jurisdiction clauses that are difficult to enforce in Indonesia.
  • Missing stamp duty, which can create issues if the document is used as evidence.
  • Termination clauses that do not address Civil Code requirements.

Choosing the right dispute clause

Foreign court judgments are generally not directly enforceable in Indonesia, which is why many cross-border contracts choose arbitration. Indonesia is a party to the New York Convention, so foreign arbitral awards can be enforced through the Indonesian courts after registration, subject to conditions. The choice should be made with enforcement in mind, not by habit.

Time and cost factors

A short standard agreement can be reviewed quickly, while complex transactions with many annexes and negotiation rounds take longer. Costs depend on the type and length of the contract, whether a bilingual version is needed, the number of negotiation rounds, and urgency.

The ALLMAR Law & Investment team can help you draft, review and negotiate business contracts in English and Indonesian so your agreements are valid, clear and practical to enforce in Indonesia.

Pertanyaan umumFAQ

Apa syarat sah sebuah perjanjian?

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata: kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Apakah kontrak tanpa meterai tidak sah?

Meterai berkaitan dengan bea meterai atas dokumen dan fungsi pembuktian, bukan syarat sah perjanjian; kontrak yang memenuhi syarat sah tetap mengikat.

Apakah kontrak dengan pihak asing harus berbahasa Indonesia?

Perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia, dan dapat dibuat dwibahasa bersama bahasa asing.

Berapa lama telaah kontrak?

Bergantung pada panjang dan kerumitan kontrak; kontrak standar umumnya dapat ditelaah dalam beberapa hari kerja.

Berlangganan info regulasi & tips usaha dari ALLMARSubscribe to ALLMAR regulation updates & business tips