Perubahan anggaran dasar, modal, maksud dan tujuan, serta KBLIAmendments to articles, capital, business purpose and KBLI codes

Perusahaan yang bertumbuh hampir pasti perlu mengubah anggaran dasarnya. Mungkin Anda ingin membuka lini bisnis baru, menambah modal agar memenuhi syarat tender, atau menyesuaikan KBLI karena izin di OSS tidak bisa diterbitkan. Di sinilah jasa perubahan anggaran dasar PT berperan: memastikan perubahan diputuskan dengan benar, dituangkan dalam akta, dan tercatat resmi.

Mengapa perubahan anggaran dasar tidak bisa asal dilakukan

Anggaran dasar adalah aturan main perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur bahwa perubahannya harus diputuskan oleh RUPS dan dimuat dalam akta notaris berbahasa Indonesia.

UU PT juga membedakan dua jenis perubahan. Perubahan tertentu, seperti nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jangka waktu, serta besarnya modal dasar, memerlukan persetujuan Menteri. Perubahan lainnya cukup diberitahukan kepada Menteri. Perbedaan ini menentukan dokumen dan alur yang harus ditempuh.

Jenis perubahan yang paling sering diminta

Penambahan modal dasar, ditempatkan, dan disetor

Penambahan modal sering dibutuhkan untuk tender, kemitraan, atau persyaratan perizinan sektor tertentu. Yang perlu diperhatikan adalah bukti penyetoran dan apakah pemegang saham lama memiliki hak untuk mengambil bagian lebih dahulu atas saham baru.

Perubahan maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan dalam akta harus selaras dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan. Bila Anda menambah bidang usaha, misalnya dari perdagangan ke jasa konstruksi, akta harus diubah terlebih dahulu.

Penyesuaian KBLI

Sistem OSS membaca kegiatan usaha dari kode KBLI. Akta lama yang memakai KBLI versi sebelumnya atau rumusan terlalu umum sering membuat izin tidak dapat diproses. Penyesuaian KBLI biasanya berjalan bersamaan dengan perubahan maksud dan tujuan.

Alur kerja jasa perubahan anggaran dasar PT

1. Telaah akta yang berlaku. Kami membaca akta pendirian dan seluruh perubahan sebelumnya untuk memastikan data dasar sudah benar dan tercatat.
2. Perumusan perubahan. Kami membantu menentukan KBLI yang tepat, besaran dan komposisi modal, serta rumusan pasal baru.
3. Penyiapan keputusan pemegang saham. Kami menyusun undangan dan risalah RUPS atau keputusan sirkuler sesuai kuorum dalam anggaran dasar.
4. Pembuatan akta perubahan. Notaris menuangkan keputusan dalam akta perubahan.
5. Pengajuan persetujuan atau pemberitahuan. Perubahan diajukan melalui sistem AHU hingga terbit keputusan persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan.
6. Pemutakhiran OSS. Kami menyesuaikan data NIB dan perizinan agar KBLI dan modal baru tercermin di OSS.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Akta pendirian dan akta perubahan terakhir beserta SK atau surat penerimaannya.
• Identitas direksi, komisaris, dan pemegang saham.
• NPWP perusahaan dan NIB.
• Bukti setor modal bila ada penambahan modal disetor.
• Uraian kegiatan usaha baru yang ingin ditambahkan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengubah akta tetapi lupa memperbarui data di OSS, sehingga izin tetap memakai data lama.
• Menambah modal di akta tanpa penyetoran yang nyata, padahal bukti setor dapat diminta sewaktu-waktu.
• Memilih KBLI yang terlalu banyak tanpa memperhitungkan persyaratan izin masing-masing.
• Melewatkan batas waktu pengajuan setelah akta ditandatangani, sehingga akta harus dibuat ulang.

Waktu proses dan faktor biaya

Perubahan yang cukup diberitahukan biasanya lebih cepat daripada perubahan yang memerlukan persetujuan Menteri. Waktu juga dipengaruhi kecepatan pemegang saham memberikan keputusan dan tanda tangan. Faktor biaya meliputi jumlah pasal yang diubah, perlu tidaknya RUPS fisik, jumlah KBLI, dan penyesuaian izin lanjutan. PNBP dibayar terpisah sesuai ketentuan.

Contoh situasi: menambah bidang usaha sekaligus modal

Bayangkan sebuah perusahaan perdagangan alat tulis yang ingin mulai menjual jasa percetakan. Ia perlu menambah maksud dan tujuan, memilih KBLI percetakan yang sesuai, dan mungkin menambah modal agar sejalan dengan rencana pembelian mesin. Ketiga perubahan itu sebaiknya diputuskan dalam satu RUPS dan satu akta, sehingga lebih efisien dan datanya konsisten.

Setelah akta disetujui, KBLI baru ditambahkan di OSS. Bila kegiatan percetakan tergolong berisiko menengah, perusahaan masih perlu memenuhi sertifikat standar sebelum beroperasi. Karena itu, perencanaan perubahan sebaiknya memperhitungkan langkah perizinan berikutnya, bukan berhenti di akta.

Memilih penyedia jasa

Pilih penyedia yang memeriksa dampak perubahan terhadap izin dan pajak, bukan hanya membuat akta. Penambahan KBLI, misalnya, dapat memicu kewajiban izin baru atau standar tertentu yang perlu dipersiapkan.

Tim ALLMAR Law & Investment (unit Hukum & Perizinan, law.allmar.co.id) dapat membantu Anda merumuskan perubahan, menyiapkan keputusan pemegang saham, dan memastikan data baru tercatat rapi di AHU maupun OSS.