Kontrak & Transaksi Komersial

Kontrak dwibahasa Indonesia–InggrisBilingual Indonesian–English contracts

← Semua layanan ALLMAR Law & PermitAll ALLMAR Law & Permit services

Jawaban singkatShort answer

Kontrak dwibahasa Indonesia–Inggris adalah layanan ALLMAR Law & Permit.Bilingual Indonesian–English contracts is a service by ALLMAR Law & Permit.

Ketika salah satu pihak dalam transaksi adalah perusahaan asing, investor luar negeri, atau tenaga ahli WNA, kontrak hampir selalu dibutuhkan dalam dua bahasa. Di sinilah jasa pembuatan kontrak dwibahasa berperan: menyusun satu perjanjian yang isinya sama persis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga kedua pihak memahami hak dan kewajibannya tanpa celah tafsir. Artikel ini menjelaskan alasan hukumnya, cara kerjanya, dan hal yang perlu Anda siapkan.

Mengapa kontrak dengan pihak asing perlu dua bahasa

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau perseorangan warga negara Indonesia. Bila ada pihak asing, perjanjian tersebut juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing itu dan/atau bahasa Inggris. Ketentuan ini kemudian dirinci dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Dalam praktik, sengketa pernah muncul karena kontrak hanya dibuat dalam bahasa Inggris, lalu salah satu pihak mempersoalkan keabsahannya. Membuat kontrak dwibahasa sejak awal adalah cara sederhana untuk menutup risiko tersebut.

Masalah yang sering muncul pada kontrak bilingual

Kontrak bilingual bukan sekadar terjemahan. Banyak perjanjian dibuat dengan cara menyalin draf bahasa Inggris lalu menerjemahkannya secara harfiah. Hasilnya sering bermasalah:

  • Istilah hukum tidak sepadan. Kata seperti indemnity, warranty, atau consequential damages tidak punya padanan tunggal dalam hukum Indonesia, sehingga perlu dirumuskan ulang, bukan diterjemahkan kata per kata.
  • Kedua versi berbeda isi. Angka, tenggat, atau syarat yang berbeda di dua kolom bisa memicu perselisihan tentang versi mana yang mengikat.
  • Tidak ada klausul bahasa yang berlaku. Tanpa pengaturan versi mana yang diutamakan bila terjadi perbedaan, para pihak harus berdebat dulu sebelum membahas pokok masalah.
  • Konsep hukum asing dipaksakan. Mekanisme yang lazim di common law belum tentu dapat dilaksanakan di Indonesia, misalnya ketentuan ganti rugi tertentu atau penyelesaian sengketa di luar negeri yang sulit dieksekusi.

Alur kerja jasa pembuatan kontrak dwibahasa

Penyusunan yang baik dimulai dari substansi, baru kemudian bahasa. Secara umum tahapannya sebagai berikut.

  1. Wawancara kebutuhan. Tim mendengarkan model transaksi Anda: siapa pihaknya, apa objeknya, bagaimana pembayaran, dan risiko apa yang paling Anda khawatirkan.
  2. Penyusunan draf utama. Draf disusun dalam satu bahasa dengan memperhatikan hukum Indonesia sebagai dasar, termasuk syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata.
  3. Perumusan versi kedua. Versi bahasa lain dirumuskan paralel oleh orang yang memahami istilah hukum di kedua sistem, sehingga maksudnya setara, bukan hanya kata-katanya.
  4. Penyelarasan kolom. Kedua versi diletakkan berdampingan, pasal demi pasal, dan dicek silang untuk angka, nama, tanggal, serta definisi.
  5. Negosiasi dan revisi. Masukan pihak lawan dicatat dan perubahan diterapkan di kedua bahasa sekaligus agar tidak ada versi yang tertinggal.
  6. Finalisasi dan penandatanganan. Naskah akhir disiapkan untuk ditandatangani, termasuk bila perlu dibuat dalam bentuk akta notaris.

Klausul yang perlu diperhatikan

Klausul bahasa yang berlaku

Klausul ini menentukan versi mana yang dipakai bila ada perbedaan tafsir. Pilihan ini perlu dirundingkan dengan sadar, karena berpengaruh saat kontrak diuji di pengadilan Indonesia.

Pilihan hukum dan forum

Kontrak dengan pihak asing sering memilih arbitrase. Pastikan pilihan forum dapat dilaksanakan, dan putusannya dapat dieksekusi di Indonesia bila aset pihak lawan berada di sini.

Definisi

Bagian definisi adalah jantung kontrak bilingual. Satu istilah yang didefinisikan dengan jelas di kedua bahasa mencegah puluhan perdebatan di kemudian hari.

Dokumen yang perlu Anda siapkan

  • Identitas dan dokumen legalitas para pihak, misalnya akta pendirian, NIB, atau paspor.
  • Term sheet, penawaran, atau korespondensi yang sudah disepakati.
  • Draf kontrak dari pihak lawan, bila sudah ada.
  • Informasi teknis transaksi, seperti spesifikasi barang, jadwal, atau skema pembayaran.

Berapa lama dan apa yang memengaruhi biaya

Kontrak standar yang sederhana dapat selesai dalam beberapa hari kerja, sedangkan perjanjian kompleks seperti kerja sama investasi atau distribusi eksklusif bisa memerlukan beberapa putaran negosiasi. Biaya dipengaruhi oleh panjang dokumen, tingkat kerumitan transaksi, jumlah putaran revisi, dan apakah diperlukan pendampingan negosiasi langsung.

Tips memilih penyedia jasa

Pilih penyedia yang memahami hukum kontrak sekaligus mahir kedua bahasa. Penerjemah umum mungkin lancar berbahasa Inggris tetapi belum tentu memahami akibat hukum suatu frasa. Mintalah contoh struktur dua kolom dan tanyakan bagaimana mereka menangani perbedaan istilah antara dua sistem hukum.

Bila Anda sedang menyiapkan transaksi dengan mitra asing, tim ALLMAR Law & Investment dapat membantu menyusun, menyelaraskan, dan meninjau kontrak dwibahasa Anda agar isinya jelas bagi kedua pihak.

If you are signing a deal with an Indonesian company, distributor, landlord or employee, you will quickly hear that the agreement "must be in Indonesian". Bilingual contract drafting in Indonesia is the practical answer: one document with Indonesian and English text side by side, so both parties understand exactly what they sign and the contract stands up if it is ever tested in an Indonesian court or arbitration.

This guide explains why the language rule matters, what a good bilingual agreement looks like, and where foreign parties most often get it wrong.

Why Indonesian Language Matters in Your Contract

Law No. 24 of 2009 on the National Flag, Language, Emblem and Anthem requires the Indonesian language to be used in agreements involving Indonesian state institutions, private Indonesian entities or Indonesian citizens. A foreign language version may be added, and the implementing rules on the use of the Indonesian language allow both versions to coexist.

For a foreign investor, the risk is not theoretical. Indonesian courts have, in several reported disputes, treated English-only agreements with Indonesian parties as defective. A counterparty that wants to escape its obligations may raise the language point first. A properly drafted bilingual contract removes that argument from the table.

What a Well-Drafted Bilingual Agreement Contains

A bilingual contract is more than an English draft with a translation stapled behind it. Good practice is to build both language versions together, in parallel columns or alternating paragraphs, so every clause can be compared line by line.

  • Matching structure: clause numbers, definitions and schedules are identical in both languages.
  • Consistent terminology: legal concepts such as "indemnity", "default" or "force majeure" are rendered with Indonesian terms that carry the intended meaning under Indonesian civil law, not a literal word swap.
  • A prevailing language clause: the parties state which version controls if there is an inconsistency. Many foreign parties prefer English, but you should understand how Indonesian courts may still read the Indonesian text.
  • Governing law and forum: a clear choice of law and of court or arbitration, written identically in both versions.

Common Mistakes Foreign Parties Make

Most problems we see with bilingual agreements come from process rather than law.

  1. Translating at the last minute. The English draft is negotiated for weeks, then translated overnight. Late changes are made in one language only, and the two texts drift apart.
  2. Using a general translator. A fluent translator who is not familiar with Indonesian contract law may choose words that change the legal effect of a clause.
  3. Relying on the prevailing clause alone. A prevailing language clause helps, but a judge reading an Indonesian text that clearly says something different can still create uncertainty. The safest protection is two versions that genuinely match.
  4. Forgetting the annexes. Price schedules, technical specifications and service levels also need to be bilingual if they form part of the agreement.

How Bilingual Contract Drafting in Indonesia Works With ALLMAR

When you engage a provider for bilingual contract work, you should expect a structured process rather than a translation job. A typical workflow looks like this:

  1. Briefing. You explain the commercial deal, the parties and any existing drafts or term sheets.
  2. Legal check. The team reviews whether the structure fits Indonesian law, for example foreign ownership limits, licensing requirements or mandatory employment terms.
  3. Parallel drafting. Both language versions are drafted or adapted together, with a terminology list agreed for key terms.
  4. Negotiation support. Every round of comments is reflected in both languages, with a redline in each.
  5. Final consistency review. Before signing, the two versions are compared clause by clause.

Documents and Information to Prepare

  • Corporate details of each party (deed of establishment, NIB, authorised signatories).
  • Term sheet, previous drafts or the counterparty's template.
  • Commercial details: price, payment terms, deliverables, duration and termination triggers.
  • Your preferred governing law, dispute forum and prevailing language.

Timeline and What Affects the Cost

A short standard agreement can often be prepared in a few working days, while a complex joint venture or supply agreement with many schedules takes longer. The effort depends on the length of the document, how many negotiation rounds you expect, whether you start from your own template or from scratch, and how technical the annexes are. Notarisation, if needed, is a separate step.

Choosing a Provider

Look for a team that drafts in both languages itself rather than outsourcing translation, that explains how Indonesian courts read each clause, and that keeps a clear version history. Ask how late changes are handled and who signs off on the final consistency check.

If you are preparing a deal with an Indonesian counterparty, the team at ALLMAR Law & Investment (unit Hukum & Perizinan, law.allmar.co.id) can help you draft, review and align your Indonesian–English agreement before you sign.

Pertanyaan umumFAQ

Apakah kontrak dengan perusahaan asing wajib memakai bahasa Indonesia?Does a contract in Indonesia have to be in Indonesian?

Ya, bila salah satu pihaknya adalah pihak Indonesia, peraturan perundang-undangan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia, dan versi bahasa asing dapat dibuat berdampingan.Agreements involving Indonesian parties must use the Indonesian language under Law No. 24 of 2009. An English version can be added alongside it, which is why bilingual contracts are common.

Versi mana yang berlaku bila terjadi perbedaan antara dua bahasa?Can English be the prevailing language in an Indonesian contract?

Hal itu ditentukan oleh klausul bahasa yang berlaku dalam kontrak. Karena itu klausul tersebut sebaiknya dirundingkan dan ditulis secara tegas.Yes, the parties can agree that English prevails in case of inconsistency. Even so, the safest approach is to make sure both versions say the same thing.

Apakah cukup menerjemahkan kontrak bahasa Inggris yang sudah ada?Is a translated contract the same as a bilingual contract?

Terjemahan saja sering tidak cukup karena istilah hukum asing tidak selalu punya padanan langsung. Naskah perlu ditelaah agar isinya sesuai dan dapat dilaksanakan menurut hukum Indonesia.Not quite. A bilingual contract has both versions as one signed document drafted to match, while a separate translation may not carry the same legal weight.

Apakah kontrak dwibahasa harus dibuat di notaris?Do bilingual contracts need a notary in Indonesia?

Tidak selalu. Sebagian besar perjanjian sah sebagai akta di bawah tangan, tetapi transaksi tertentu seperti perubahan saham atau peralihan hak atas tanah memerlukan akta otentik.Most commercial agreements do not, but certain deeds, such as some property and corporate transactions, must be made before a notary or land deed official.

Berlangganan info regulasi & tips usaha dari ALLMARSubscribe to ALLMAR regulation updates & business tips