Pelatihan hukum ketenagakerjaan untuk tim HREmployment law training for HR teams

Tim HR menghadapi pertanyaan hukum setiap hari: bolehkah kontrak diperpanjang lagi, bagaimana menghitung lembur pada hari libur, kapan surat peringatan bisa dijadikan dasar PHK. Bila jawabannya tidak tepat, perusahaan menanggung risikonya. Jasa pelatihan hukum ketenagakerjaan membantu tim HR memahami aturan yang berlaku dan menerapkannya dalam situasi nyata di perusahaan.

Mengapa pelatihan perlu diperbarui?

Hukum ketenagakerjaan Indonesia berubah cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. UU 6/2023 tentang Cipta Kerja mengubah banyak ketentuan dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan aturan pelaksananya seperti PP 35/2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, dan PHK serta PP 36/2021 tentang Pengupahan beserta perubahannya mengatur ulang banyak hal teknis. Ditambah lagi, putusan Mahkamah Konstitusi telah memengaruhi penafsiran beberapa ketentuan. Praktik HR yang benar beberapa tahun lalu belum tentu masih tepat hari ini.

Siapa pesertanya?

• Staf dan manajer HR, termasuk yang baru pindah dari industri lain.
• Atasan lini yang sering mengambil keputusan terkait lembur, cuti, dan disiplin.
• Tim payroll yang menghitung upah, lembur, dan iuran BPJS.
• Manajemen asing yang perlu memahami kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia.

Pilihan modul pelatihan

Modul dasar

• Hubungan kerja: PKWT, PKWTT, dan alih daya.
• Waktu kerja, istirahat, cuti, dan lembur.
• Upah minimum, struktur dan skala upah, serta komponen upah.
• Jaminan sosial dan wajib lapor ketenagakerjaan.

Modul lanjutan

• Peraturan perusahaan dan PKB.
• Disiplin, surat peringatan, dan investigasi internal.
• PHK: alasan, prosedur, dan perhitungan hak.
• Penyelesaian perselisihan: bipartit, mediasi, dan PHI.

Modul khusus

• Penggunaan TKA: pengesahan, pendamping, pelaporan, dan pengakhiran.
• Pelindungan data pribadi pekerja sesuai UU 27/2022.
• Kerja jarak jauh dan kebijakan kerja fleksibel.
• Persiapan menghadapi pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

Format pelatihan

Pelatihan dapat diselenggarakan di kantor Anda atau secara daring, dalam sesi setengah hari hingga beberapa hari, tergantung cakupan materi. Metode yang dipakai menggabungkan penjelasan singkat, studi kasus dari situasi yang sering dihadapi perusahaan sejenis, latihan menghitung, dan tanya jawab.

Kami menyarankan agar peserta mengirimkan pertanyaan atau kasus anonim sebelum pelatihan. Dengan begitu, materi dapat difokuskan pada masalah yang benar-benar dihadapi, bukan teori umum.

Alur penyelenggaraan jasa pelatihan hukum ketenagakerjaan

1. Analisis kebutuhan. Kami berdiskusi dengan pimpinan HR tentang tingkat pemahaman tim dan masalah yang sering muncul.
2. Penyusunan silabus dan pemilihan studi kasus yang relevan dengan industri Anda.
3. Penyelenggaraan sesuai format yang disepakati.
4. Evaluasi. Kuis singkat sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengukur pemahaman.
5. Materi pegangan berupa ringkasan aturan, contoh perhitungan, dan daftar periksa yang dapat dipakai sehari-hari.

Kesalahan umum yang sering dibahas dalam pelatihan

• Memperpanjang PKWT melewati batas waktu yang dibolehkan.
• Menghitung lembur dengan tarif tetap, bukan rumus peraturan.
• Mengandalkan surat peringatan yang sudah kedaluwarsa.
• Menganggap pekerja yang mengundurkan diri berhak atas pesangon penuh.
• Mengabaikan kewajiban pemberitahuan struktur dan skala upah.

Contoh studi kasus dalam kelas

Salah satu kasus yang sering kami bahas: seorang pekerja PKWT telah diperpanjang beberapa kali dan kini akan diperpanjang lagi. Peserta diminta menilai apakah perpanjangan masih dibolehkan, menghitung uang kompensasi yang menjadi hak pekerja, dan menyusun langkah bila ternyata hubungan kerja sudah harus beralih menjadi PKWTT. Kasus seperti ini melatih peserta membaca aturan sekaligus mengambil keputusan praktis.

Kasus lain menyangkut lembur pada hari libur resmi bagi pekerja shift. Peserta berlatih menghitung upah lembur dengan rumus peraturan dan membandingkannya dengan praktik yang selama ini berjalan di perusahaan.

Faktor yang memengaruhi durasi dan biaya

Biaya jasa dipengaruhi jumlah peserta, jumlah modul, durasi, format daring atau tatap muka, lokasi, dan kebutuhan penyusunan studi kasus khusus. Pelatihan berkala, misalnya setiap tahun untuk membahas perubahan aturan, biasanya lebih efisien daripada satu pelatihan besar yang tidak ditindaklanjuti.

Manfaat bagi perusahaan

Tim HR yang memahami aturan dapat mencegah masalah sejak awal, bukan memadamkan api setelah terjadi sengketa. Keputusan menjadi lebih konsisten antar-departemen, dan manajemen memperoleh dasar yang jelas ketika menetapkan kebijakan baru.

Tim ALLMAR Law & Investment dapat membantu Anda menyelenggarakan pelatihan hukum ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kasus nyata tim HR di perusahaan Anda.