
Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial
Perjanjian kerja bersama (PKB)Collective labour agreements (PKB)
← Semua layanan ALLMAR Law & PermitAll ALLMAR Law & Permit services
Jawaban singkatShort answer
Perjanjian kerja bersama (PKB) adalah layanan ALLMAR Law & Permit.Collective labour agreements (PKB) is a service by ALLMAR Law & Permit.
Ketika di perusahaan sudah ada serikat pekerja, aturan main hubungan kerja sebaiknya tidak lagi ditetapkan sepihak oleh pengusaha, melainkan dirundingkan bersama. Hasilnya adalah perjanjian kerja bersama atau PKB. Jasa penyusunan perjanjian kerja bersama membantu perusahaan mempersiapkan draf, mengelola perundingan secara tertib, dan mendaftarkan PKB yang sudah disepakati.
Apa itu PKB dan apa bedanya dengan peraturan perusahaan?
PKB adalah perjanjian hasil perundingan antara serikat pekerja yang tercatat di instansi ketenagakerjaan dengan pengusaha. Isinya memuat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua pihak. Peraturan perusahaan disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan saran wakil pekerja, sedangkan PKB lahir dari kesepakatan dua pihak.
Berdasarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja. PKB berlaku paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun berdasarkan kesepakatan tertulis. Bila perusahaan sudah memiliki PKB, kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak berlaku lagi.
Syarat serikat pekerja yang berhak berunding
Serikat pekerja berhak mewakili pekerja dalam perundingan PKB bila memiliki anggota lebih dari lima puluh persen dari jumlah seluruh pekerja di perusahaan. Bila tidak ada serikat yang memenuhi syarat itu, ketentuan undang-undang mengatur jalan lain, misalnya dukungan mayoritas pekerja melalui pemungutan suara atau koalisi beberapa serikat. Verifikasi keanggotaan ini sebaiknya dilakukan di awal agar hasil perundingan tidak dipersoalkan.
Isi yang lazim dalam PKB
- Hak dan kewajiban pengusaha, serikat pekerja, dan pekerja.
- Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB.
- Waktu kerja, istirahat, cuti, dan lembur.
- Sistem pengupahan dan tunjangan, merujuk pada struktur dan skala upah perusahaan.
- Jaminan sosial, kesehatan, dan fasilitas kesejahteraan.
- Tata tertib, sanksi, dan tata cara penyelesaian keluh kesah.
- Fasilitas bagi serikat pekerja.
- Tanda tangan para pihak yang berunding.
Isi PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang lebih rendah dari undang-undang batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan undang-undang.
Tahapan perundingan PKB
- Persiapan internal. Manajemen menetapkan tim perunding, mandat, dan batas negosiasi, termasuk kemampuan keuangan perusahaan.
- Tata tertib perundingan. Kedua pihak menyepakati jadwal, tempat, jumlah perunding, biaya, dan cara mencatat hasil.
- Pertukaran draf. Draf dari salah satu pihak dibahas pasal demi pasal. Pasal yang sudah disepakati dikunci dan dicatat dalam risalah.
- Penyelesaian pasal yang belum sepakat. Bila perundingan buntu, para pihak dapat menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku.
- Penandatanganan. Naskah final ditandatangani wakil pengusaha dan serikat.
- Pendaftaran ke instansi ketenagakerjaan sesuai wilayah, lalu sosialisasi dan pencetakan naskah bagi pekerja.
Kesalahan umum dalam perundingan
- Masuk perundingan tanpa data biaya tenaga kerja, sehingga sulit menilai dampak setiap usulan.
- Tidak membuat tata tertib perundingan, sehingga pembahasan berputar-putar.
- Kesepakatan lisan tidak dicatat dalam risalah yang ditandatangani.
- Memasukkan ketentuan yang lebih rendah dari undang-undang, yang kemudian batal.
- Membiarkan PKB lama habis tanpa memulai perundingan PKB baru tepat waktu.
Peran jasa penyusunan perjanjian kerja bersama
Kami membantu dari sisi persiapan dan dokumen: menelaah PKB atau peraturan perusahaan yang ada, membandingkannya dengan ketentuan terbaru, menyusun draf, dan menghitung dampak biaya dari beberapa usulan bersama tim keuangan Anda. Selama perundingan, kami membantu menyusun tata tertib, risalah, dan naskah kompromi pasal yang masih diperdebatkan. Setelah disepakati, kami menyiapkan berkas pendaftaran.
Kami tidak menggantikan peran manajemen di meja perundingan; tujuan kami adalah memastikan setiap pasal yang disepakati jelas, sah, dan dapat dijalankan.
Durasi dan faktor biaya
Lama penyusunan PKB sangat bergantung pada jumlah pasal yang dirundingkan dan dinamika hubungan dengan serikat. Biaya jasa dipengaruhi jumlah pekerja dan lokasi, jumlah sesi perundingan yang perlu didampingi, ada tidaknya lebih dari satu serikat, dan kebutuhan versi dwibahasa untuk manajemen asing.
Tips agar perundingan lebih lancar
Mulailah persiapan beberapa bulan sebelum PKB lama berakhir. Bagikan data yang relevan secara terbuka kepada tim perunding serikat. Sepakati sejak awal bahwa pasal yang tidak berubah dari PKB lama cukup dikonfirmasi tanpa dibahas panjang, sehingga waktu dapat difokuskan pada pasal yang benar-benar baru.
Tim ALLMAR Law & Investment dapat membantu Anda menyiapkan draf, risalah, dan naskah PKB yang jelas serta mendampingi proses pendaftarannya.
When employees in your Indonesian company form or join a trade union, the relationship with the workforce changes. Instead of company regulations written by the employer, the main set of work rules can become a collective labour agreement Indonesia law refers to as Perjanjian Kerja Bersama, or PKB. It is negotiated between the employer and the union, signed by both, and registered with the manpower authority. For foreign management, the process can feel unfamiliar, but a well-prepared negotiation often produces a more stable workplace.
PKB versus company regulations
An employer may have either approved company regulations or a PKB, not both at the same time for the same employees. Once a PKB is in force, it replaces the company regulations. Key differences:
- Company regulations: drafted by the employer, with employee input, then approved by the manpower office.
- PKB: negotiated and agreed with one or more registered unions, then registered.
Where a union requests negotiations and meets the legal conditions, the employer should engage in good faith rather than continuing to rely on company regulations indefinitely.
Who negotiates
The union side must be a union registered with the manpower office and representing employees at the company. Where several unions exist, the law sets rules on which union or coalition represents the workforce, often based on membership. The employer side usually includes HR, a senior manager with authority to agree terms, and legal support.
What a collective labour agreement in Indonesia typically covers
- Rights and obligations of the employer, the union and employees.
- Working hours, overtime, leave and holidays.
- Wage components and the policy for periodic increases.
- Allowances, health and welfare benefits beyond BPJS.
- Discipline procedures and grounds for sanctions.
- Grievance and dispute resolution steps.
- Validity period and renegotiation procedure.
A PKB cannot provide less than the statutory minimum. Clauses that do so are not valid, and the law applies instead.
The negotiation and registration process
- Preparation: review the current company regulations, cost the union's likely proposals and set a mandate for management.
- Negotiation rules: agree on a schedule, team composition, venue and how minutes are recorded.
- Negotiation rounds: discuss each chapter, record agreed and pending points, and keep communication respectful.
- Deadlock handling: if talks stall, the matter may be taken to the industrial relations dispute settlement process, starting with mediation.
- Signing: both parties sign the final Indonesian text.
- Registration: the PKB is registered with the competent manpower office.
- Socialisation: the employer and union explain the agreement to all employees.
Foreign headquarters and approval lines
For subsidiaries of foreign groups, one practical difficulty is that local negotiators often need approval from regional or global management. Build this into the timetable from the start, agree in advance which topics the local team can decide alone, and keep headquarters informed with short English summaries of each round. Unions notice quickly when promises cannot be confirmed at the table.
Mistakes management teams make
- Entering negotiations without costing proposals, then agreeing to benefits the business cannot sustain.
- Sending negotiators with no authority, which frustrates the union and slows the process.
- Ignoring the record of meetings, leading to disputes over what was agreed.
- Letting the PKB expire without starting renegotiation.
Time and cost factors
Negotiations can take weeks or months depending on the number of issues, the relationship with the union and the size of the workforce. Costs depend on the length of the process, the need for financial modelling, and whether you need support only for drafting or also at the negotiating table.
How a legal team can help
Support typically includes reviewing the union's draft, preparing management's counter-proposals, drafting balanced clauses in Indonesian with an English version for headquarters, attending sessions and managing registration.
The ALLMAR Law & Investment team can help you prepare for PKB negotiations, draft and review clauses, and handle registration with the manpower office.
Pertanyaan umumFAQ
Berapa lama masa berlaku PKB?
PKB berlaku paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun berdasarkan kesepakatan tertulis pengusaha dan serikat pekerja.
Apakah satu perusahaan boleh memiliki dua PKB?
Tidak. Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja.
Serikat pekerja seperti apa yang berhak merundingkan PKB?
Serikat pekerja yang tercatat dan memiliki anggota lebih dari lima puluh persen dari seluruh pekerja, atau yang memenuhi mekanisme dukungan lain sesuai undang-undang.
Apakah PKB harus didaftarkan?
Ya. PKB yang sudah ditandatangani didaftarkan ke instansi ketenagakerjaan sesuai wilayah kerja perusahaan.
