Perundingan bipartit dan mediasi tripartitBipartite negotiation and tripartite mediation

Hampir setiap perselisihan antara pengusaha dan pekerja di Indonesia wajib melewati dua tahap sebelum sampai ke pengadilan: perundingan bipartit dan penyelesaian tripartit, yang paling sering berbentuk mediasi. Memahami kedua tahap ini penting, karena banyak perselisihan sebenarnya dapat selesai di sini, dan kesalahan prosedur pada tahap awal bisa membuat gugatan di kemudian hari tidak dapat diterima.

Jenis perselisihan hubungan industrial

UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengenal empat jenis perselisihan:

• Perselisihan hak: hak yang tidak dipenuhi, misalnya upah lembur yang tidak dibayar.
• Perselisihan kepentingan: tidak ada kesesuaian pendapat tentang pembuatan atau perubahan syarat kerja, misalnya dalam perundingan PKB.
• Perselisihan PHK: tidak ada kesesuaian pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja.
• Perselisihan antarserikat pekerja dalam satu perusahaan.

Tahap pertama: perundingan bipartit

Perundingan bipartit adalah musyawarah langsung antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha. Undang-undang memberi batas waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Bila dalam waktu itu salah satu pihak menolak berunding atau perundingan tidak mencapai kesepakatan, perundingan dianggap gagal.

Hal penting dalam bipartit

• Undangan tertulis. Simpan bukti bahwa perundingan diminta dan dilaksanakan.
• Risalah perundingan. Setiap perundingan dibuat risalahnya dan ditandatangani para pihak. Risalah memuat identitas para pihak, tanggal dan tempat, pokok masalah, pendapat masing-masing, kesimpulan, dan tanda tangan.
• Perjanjian bersama. Bila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama yang mengikat dan wajib didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah para pihak membuat perjanjian.

Tahap kedua: penyelesaian tripartit

Bila bipartit gagal, salah satu atau kedua pihak mencatatkan perselisihan ke instansi ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti upaya bipartit. Instansi kemudian menawarkan pilihan konsiliasi atau arbitrase. Bila para pihak tidak memilih dalam tenggat yang ditentukan, perselisihan dilimpahkan ke mediator.

Mediasi

Mediasi dipimpin mediator hubungan industrial, pegawai instansi ketenagakerjaan, dan dapat menangani keempat jenis perselisihan. Mediator mengupayakan kesepakatan. Bila tercapai, dibuat perjanjian bersama. Bila tidak, mediator mengeluarkan anjuran tertulis. Para pihak memberi jawaban atas anjuran itu; bila salah satu pihak menolak, perselisihan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Konsiliasi dan arbitrase

Konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar dan dapat menangani perselisihan kepentingan, PHK, dan antarserikat. Arbitrase hanya untuk perselisihan kepentingan dan antarserikat, dan putusannya bersifat final.

Mengapa tahap ini menentukan?

Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial wajib dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Gugatan tanpa lampiran ini dapat dikembalikan. Selain itu, isi risalah dan anjuran sering menjadi rujukan hakim ketika menilai pokok perselisihan. Dengan kata lain, cara para pihak bersikap dan mendokumentasikan proses pada tahap awal ikut membentuk jalannya perkara.

Persiapan sebelum berunding

1. Petakan pokok masalah. Hak apa yang dipersoalkan? Jenis perselisihan apa?
2. Kumpulkan dokumen. Perjanjian kerja, slip upah, absensi, peraturan perusahaan atau PKB, surat peringatan, dan korespondensi.
3. Susun perhitungan. Bila menyangkut uang, siapkan perhitungan tertulis yang dapat dijelaskan.
4. Tentukan ruang kompromi. Pahami posisi ideal dan batas yang dapat diterima.
5. Tetapkan perwakilan yang berwenang mengambil keputusan.

Sikap yang membantu selama perundingan

Perundingan yang produktif biasanya ditandai oleh komunikasi yang tenang dan berbasis data. Sampaikan posisi secara tertulis, dengarkan argumen pihak lain sampai selesai, dan pisahkan pokok masalah dari persoalan pribadi. Bila ada usulan baru, mintalah waktu untuk mempelajarinya daripada langsung menolak atau menerima.

Ingat pula bahwa selama perselisihan berjalan, para pihak tetap memiliki kewajiban. Pengusaha dan pekerja tetap harus melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan sampai ada penyelesaian, kecuali ada tindakan skorsing yang dilakukan sesuai aturan.

Kesalahan umum

• Perundingan dilakukan lisan tanpa risalah.
• Langsung mencatatkan ke instansi tanpa bukti upaya bipartit.
• Perjanjian bersama tidak didaftarkan, sehingga sulit dieksekusi bila dilanggar.
• Mengabaikan panggilan mediator atau tidak memberi jawaban atas anjuran.
• Perwakilan yang hadir tidak berwenang menyetujui kesepakatan.

Catatan penutup

Bipartit dan mediasi memberi kesempatan nyata untuk menyelesaikan perselisihan tanpa proses pengadilan yang panjang, asalkan dijalankan dengan prosedur yang benar dan dokumentasi yang rapi. Karena setiap perselisihan memiliki fakta yang berbeda, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan advokat yang memahami hukum ketenagakerjaan sebelum mengambil langkah hukum. Informasi ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.