Pendampingan PHK dan perhitungan hak pekerjaTerminations and severance calculations

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah salah satu peristiwa paling sensitif dalam hubungan kerja. Bagi pekerja, PHK menyangkut penghidupan. Bagi pengusaha, PHK yang tidak sesuai prosedur dapat berujung sengketa panjang. Artikel ini memberi gambaran umum tentang pendampingan PHK dan cara memahami perhitungan hak pekerja menurut ketentuan yang berlaku, sebagai bahan edukasi sebelum Anda mengambil langkah.

Dasar hukum PHK saat ini

Ketentuan PHK diatur dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, dengan peraturan pelaksana PP 35/2021. Prinsipnya, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar PHK tidak terjadi. Bila PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasannya wajib diberitahukan kepada pekerja, dan bila pekerja menolak, penyelesaiannya ditempuh melalui perundingan bipartit dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Alasan PHK yang dikenal dalam peraturan

PP 35/2021 menyebut berbagai alasan PHK, antara lain:

• Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan.
• Efisiensi, baik karena perusahaan mengalami kerugian maupun untuk mencegah kerugian.
• Perusahaan tutup atau dalam keadaan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
• Keadaan memaksa (force majeure).
• Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
• Pekerja mangkir lima hari kerja berturut-turut atau lebih dan telah dipanggil secara patut.
• Pekerja melakukan pelanggaran yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, setelah diberi surat peringatan.
• Pekerja memasuki usia pensiun, sakit berkepanjangan, atau meninggal dunia.

Setiap alasan memiliki konsekuensi besaran hak yang berbeda. Karena itu, alasan PHK harus ditentukan dengan cermat dan didukung bukti.

Komponen hak pekerja

Uang pesangon

Dihitung berdasarkan masa kerja, dengan besaran sesuai tabel dalam peraturan, lalu dikalikan faktor tertentu sesuai alasan PHK.

Uang penghargaan masa kerja (UPMK)

Diberikan bagi pekerja dengan masa kerja minimal tiga tahun, bertingkat sesuai lamanya masa kerja.

Uang penggantian hak (UPH)

Meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya pulang ke tempat penerimaan kerja, serta hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

Uang pisah

Untuk alasan tertentu, misalnya pengunduran diri, pekerja berhak atas uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

Dasar perhitungan adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Kesalahan memilih komponen upah adalah sumber selisih hitung yang paling sering.

Tahapan pendampingan PHK yang perlu diperhatikan

1. Telaah alasan dan bukti. Apakah alasan PHK memenuhi ketentuan, dan apakah buktinya ada?
2. Pemberitahuan tertulis tentang maksud dan alasan PHK kepada pekerja dalam tenggat yang ditentukan.
3. Tanggapan pekerja. Bila pekerja menerima, PHK dapat dilaporkan. Bila menolak, ditempuh perundingan bipartit.
4. Perundingan bipartit dan, bila tidak tercapai kesepakatan, mediasi atau konsiliasi, lalu Pengadilan Hubungan Industrial.
5. Perjanjian bersama bila kesepakatan tercapai, yang dapat didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Kesalahan umum yang memicu sengketa

• PHK lisan tanpa pemberitahuan tertulis.
• Alasan efisiensi tanpa data pendukung.
• Surat peringatan sudah kedaluwarsa saat dijadikan dasar PHK.
• Dasar perhitungan hanya memakai upah pokok, tanpa tunjangan tetap.
• Pekerja dipaksa menandatangani surat pengunduran diri.
• Upah selama proses perselisihan tidak dibayarkan sesuai ketentuan.

Bagi pengusaha: dokumen yang sebaiknya disiapkan

Sebelum memberitahukan PHK, pengusaha sebaiknya memiliki perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB yang berlaku, data masa kerja dan upah, surat peringatan dengan tanggalnya, serta bukti lain yang mendukung alasan PHK. Untuk alasan efisiensi, siapkan data keuangan dan kajian yang menunjukkan mengapa langkah lain tidak memadai.

Hitung hak pekerja secara tertulis dan jelaskan rinciannya. Rincian yang terbuka mengurangi kecurigaan dan sering mempercepat tercapainya kesepakatan.

Bagi pekerja: hal yang sebaiknya disiapkan

Simpan perjanjian kerja, slip upah beberapa bulan terakhir, surat peringatan yang pernah diterima, dan seluruh surat terkait PHK. Catat tanggal dan isi setiap pertemuan. Jangan menandatangani dokumen yang belum Anda pahami; Anda berhak meminta waktu untuk mempelajarinya.

Catatan penutup

Perhitungan hak saat PHK sangat bergantung pada alasan, masa kerja, komponen upah, dan isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB yang berlaku di tempat Anda. Sebelum mengambil keputusan, baik sebagai pengusaha maupun pekerja, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan advokat yang memahami hukum ketenagakerjaan. Informasi dalam artikel ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.