
Penyelesaian Sengketa
Perselisihan hubungan industrial
← Semua layanan ALLMAR Law & Permit
Jawaban singkat
ALLMAR Law & Permit mendampingi pekerja dan perusahaan dalam perselisihan hubungan industrial, dari bipartit dan mediasi sampai Pengadilan Hubungan Industrial.
Hubungan antara perusahaan dan pekerja tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan pendapat tentang upah, pemutusan hubungan kerja, atau isi perjanjian kerja bersama dapat berkembang menjadi sengketa. Hukum Indonesia menyediakan jalur khusus untuk perselisihan hubungan industrial, dengan tahapan berjenjang yang wajib dilalui sebelum perkara sampai ke pengadilan. Artikel ini menjelaskan jenis perselisihan, tahapannya, serta hal yang perlu disiapkan pengusaha maupun pekerja.
Kapan Anda memerlukan advokat untuk perselisihan hubungan industrial
- Terjadi perselisihan hak, kepentingan, PHK, atau antarserikat pekerja.
- Perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan.
- Ada ancaman mogok kerja atau penutupan perusahaan.
Saya pekerja dengan perselisihanSaya perusahaan dengan perselisihan
Dasar hukum
Penyelesaian perselisihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ketentuan materiil tentang hubungan kerja, termasuk pemutusan hubungan kerja dan hak-hak pekerja, sejak 28 Oktober 2026 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang menggantikan UU 13/2003 dan bagian ketenagakerjaan UU 6/2023, beserta peraturan pelaksana lama yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengannya. Gugatan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial sebelum tanggal itu tetap diperiksa berdasarkan undang-undang lama (Pasal 300 UU 27/2026).
Empat jenis perselisihan
- Perselisihan hak. Timbul karena tidak dipenuhinya hak yang sudah diatur dalam peraturan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, misalnya upah lembur yang tidak dibayar.
- Perselisihan kepentingan. Timbul karena tidak ada kesesuaian pendapat tentang pembuatan atau perubahan syarat kerja, misalnya dalam perundingan perjanjian kerja bersama.
- Perselisihan pemutusan hubungan kerja. Timbul karena tidak ada kesesuaian pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja.
- Perselisihan antar serikat pekerja. Dalam satu perusahaan, misalnya tentang keanggotaan atau pelaksanaan hak serikat.
Tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
1. Perundingan bipartit
Langkah wajib pertama adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dan pengusaha. Undang-undang memberi batas waktu perundingan bipartit, dan setiap perundingan harus dibuat risalahnya. Bila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial agar dapat dimohonkan eksekusi bila diingkari.
2. Mediasi, konsiliasi, atau arbitrase
Bila bipartit gagal, salah satu pihak mencatatkan perselisihan ke instansi ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti upaya bipartit. Para pihak ditawari pilihan:
- Konsiliasi untuk perselisihan kepentingan, PHK, atau antar serikat pekerja.
- Arbitrase untuk perselisihan kepentingan atau antar serikat pekerja.
- Mediasi bila para pihak tidak memilih, dan berlaku untuk keempat jenis perselisihan.
Mediator atau konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis bila tidak tercapai kesepakatan. Para pihak dapat menerima atau menolak anjuran tersebut.
3. Pengadilan Hubungan Industrial
Bila anjuran ditolak, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah tempat pekerja bekerja. Gugatan wajib melampirkan risalah mediasi atau konsiliasi. Untuk perselisihan hak dan PHK, putusan dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sedangkan untuk perselisihan kepentingan dan antar serikat pekerja, putusan Pengadilan Hubungan Industrial bersifat akhir.
Hal penting dalam perselisihan PHK
- Bila PHK tidak dapat dihindari, maksud PHK wajib dirundingkan secara bipartit paling lama 30 hari kerja. Tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap, PHK batal demi hukum (Pasal 228 UU 27/2026).
- Hak pekerja yang terkena PHK, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, dihitung menurut alasan PHK dan faktor pengali dalam Pasal 232 sampai dengan Pasal 249 UU 27/2026.
- Selama perselisihan belum selesai, pengusaha dan pekerja pada prinsipnya tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing, kecuali ada skorsing yang dilakukan sesuai ketentuan.
- Gugatan atas PHK memiliki tenggat yang perlu diperhatikan.
Dokumen yang perlu disiapkan
Bagi pengusaha
- Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- Surat peringatan dan bukti pelanggaran, bila PHK karena alasan disiplin.
- Slip gaji, data absensi, dan bukti pembayaran hak.
- Risalah bipartit dan surat-menyurat dengan pekerja.
Bagi pekerja
- Perjanjian kerja atau surat pengangkatan.
- Slip gaji dan bukti transfer upah.
- Surat PHK atau surat lain dari perusahaan.
- Bukti komunikasi dan risalah perundingan.
Contoh situasi
Perusahaan mengakhiri kontrak kerja waktu tertentu seorang pekerja, sementara pekerja berpendapat pekerjaannya bersifat tetap sehingga kontrak seharusnya beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ini adalah perselisihan PHK yang juga menyentuh hak. Penyelesaiannya dimulai dengan bipartit, lalu mediasi di instansi ketenagakerjaan, dan bila anjuran ditolak, dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan pembuktian tentang sifat pekerjaan dan isi kontrak.
Kesalahan yang sering terjadi
- Melewatkan bipartit atau tidak membuat risalahnya, sehingga pencatatan ditolak.
- Mem-PHK tanpa prosedur dan tanpa menghitung hak dengan benar.
- Kesepakatan damai tidak dituangkan dalam perjanjian bersama yang didaftarkan.
- Mengabaikan tenggat pengajuan gugatan.
Cara ALLMAR menangani
- Telaah jenis perselisihan dan dokumen hubungan kerja.
- Lingkup pekerjaan dan biaya jasa hukum disepakati secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai.
- Pendampingan bipartit dan penyusunan risalah.
- Pendampingan mediasi, konsiliasi, atau arbitrase hubungan industrial.
- Gugatan atau jawaban di Pengadilan Hubungan Industrial bila perlu.
Advokat kami berkantor di Jakarta dan melayani klien di seluruh Indonesia. Konsultasi awal dan telaah dokumen dapat dilakukan secara daring.
Dokumen yang perlu disiapkan
- Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
- Risalah perundingan dan surat-menyurat.
- Data pekerja yang terlibat.
Durasi dan faktor biaya
Lama pekerjaan bergantung pada kerumitan perkara dan tanggapan pihak lain atau instansi. Biaya jasa hukum ditentukan menurut jenis perselisihan, jumlah pekerja, dan tahap penyelesaian. Biaya resmi pengadilan atau instansi dibayar terpisah. Semua biaya disampaikan secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai; PPN dan PPh dibebankan kepada klien di luar biaya jasa, demikian pula biaya perjalanan di luar Jakarta.
Penutup
Perselisihan hubungan industrial memiliki jalur berjenjang yang dirancang untuk mendorong penyelesaian secara musyawarah sebelum ke pengadilan. Sebelum mengambil keputusan PHK atau mengajukan gugatan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan advokat yang memahami hukum ketenagakerjaan. Informasi ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Ceritakan keadaan Anda kepada advokat kami lewat WhatsApp; advokat akan menjelaskan langkah dan biayanya sebelum pekerjaan dimulai.
Saya pekerja dengan perselisihanSaya perusahaan dengan perselisihan
Pertanyaan umum
Apa saja jenis perselisihan hubungan industrial?
Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.
Apakah bisa langsung menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial?
Tidak. Para pihak wajib menempuh perundingan bipartit lalu mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, dan gugatan harus melampirkan risalahnya.
Apa itu perjanjian bersama dalam hubungan industrial?
Kesepakatan tertulis hasil perundingan yang ditandatangani para pihak dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial sehingga dapat dimohonkan eksekusi bila diingkari.
Apakah putusan Pengadilan Hubungan Industrial bisa dikasasi?
Untuk perselisihan hak dan PHK dapat diajukan kasasi, sedangkan untuk perselisihan kepentingan dan antar serikat pekerja putusannya bersifat akhir.
Berapa biaya advokat untuk perselisihan hubungan industrial?
Biaya jasa hukum ditentukan menurut jenis perselisihan, jumlah pekerja, dan tahap penyelesaian. Biaya disampaikan secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai; PPN dan PPh dibebankan kepada klien di luar biaya jasa.
