
Properti & Pertanahan
Pendampingan pengurusan dan peningkatan hak atas tanahLand title registration and upgrades
← Semua layanan ALLMAR Law & InvestmentAll ALLMAR Law & Investment services
Jawaban singkatShort answer
Pendampingan pengurusan dan peningkatan hak atas tanah adalah layanan ALLMAR Law & Investment.Land title registration and upgrades is a service by ALLMAR Law & Investment.
Masih banyak tanah di Indonesia yang belum bersertifikat dan hanya dibuktikan dengan girik, petok D, letter C, atau surat keterangan dari desa. Ada pula rumah yang sertifikatnya berupa hak guna bangunan dengan jangka waktu terbatas, padahal pemiliknya perorangan WNI yang berhak atas hak milik. Jasa pengurusan sertifikat tanah membantu Anda mendaftarkan tanah untuk pertama kali, meningkatkan hak menjadi hak milik, dan menyelesaikan kendala administrasi di kantor pertanahan sehingga kepemilikan Anda tercatat dengan kuat.
Mengapa sertifikat penting
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memerintahkan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah juga menegaskan arah agar bukti lama penguasaan tanah segera didaftarkan. Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, memudahkan jual beli dan pewarisan, dan diperlukan bila tanah akan dijadikan jaminan kredit di bank.
Jenis jasa pengurusan sertifikat tanah yang umum dibutuhkan
Pendaftaran tanah pertama kali
Untuk tanah yang belum pernah bersertifikat, misalnya tanah bekas hak adat yang dibuktikan dengan girik atau letter C. Prosesnya meliputi pembuktian riwayat penguasaan, pengukuran, pengumuman data, hingga penerbitan sertifikat.
Peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik
Banyak rumah dari pengembang bersertifikat HGB. Perorangan WNI dapat mengajukan perubahan menjadi hak milik untuk rumah tinggal dengan memenuhi syarat yang berlaku, sehingga tidak perlu lagi memperpanjang hak secara berkala.
Perpanjangan dan pembaruan hak
Untuk HGB atau hak pakai yang jangka waktunya akan atau sudah berakhir, termasuk milik badan usaha.
Pemecahan, penggabungan, dan penggantian sertifikat
Pemecahan untuk dijual sebagian atau dibagi waris, penggabungan beberapa bidang, dan penggantian sertifikat yang rusak atau hilang.
Alur umum pendaftaran pertama kali
- Pemeriksaan bukti lama. Girik, letter C, akta jual beli lama, atau surat keterangan riwayat tanah dari desa atau kelurahan.
- Pengumpulan keterangan penguasaan. Surat pernyataan penguasaan fisik, keterangan saksi, dan persetujuan batas dari pemilik tanah yang bersebelahan.
- Permohonan ke kantor pertanahan. Berkas didaftarkan dan biaya resmi negara (PNBP) dibayar terpisah sesuai ketentuan.
- Pengukuran dan pemetaan. Petugas mengukur bidang tanah dengan disaksikan pemilik dan tetangga batas.
- Pemeriksaan dan pengumuman. Data yuridis dan fisik diumumkan untuk memberi kesempatan bagi pihak yang keberatan.
- Penetapan hak dan penerbitan sertifikat. Setelah tidak ada keberatan, hak dibukukan dan sertifikat diterbitkan.
Kewajiban pajak, seperti bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dapat timbul tergantung pada jenis perolehan dan ketentuan daerah.
Alur peningkatan HGB menjadi hak milik
- Pemeriksaan sertifikat HGB, identitas pemegang hak, dan status rumah tinggal.
- Pelunasan dan roya bila sertifikat masih dibebani hak tanggungan, atau persetujuan kreditur.
- Pengajuan permohonan perubahan hak dengan dokumen pendukung.
- Pembayaran PNBP dan pajak yang berlaku sesuai ketentuan.
- Pencatatan perubahan dan penerbitan sertifikat hak milik.
Dokumen yang perlu disiapkan
- KTP dan kartu keluarga pemohon, serta NPWP bila diperlukan.
- Bukti hak lama atau sertifikat HGB asli.
- Bukti pembayaran PBB terakhir.
- Dokumen perolehan, seperti akta jual beli, akta hibah, atau surat keterangan waris.
- Dokumen bangunan bila relevan, misalnya persetujuan bangunan gedung atau izin mendirikan bangunan lama.
Kendala yang sering muncul
- Riwayat tanah terputus. Peralihan lama tidak memakai dokumen tertulis, sehingga perlu dilengkapi pernyataan dan saksi.
- Batas tidak disepakati tetangga. Pengukuran tertunda sampai batas disepakati atau sengketa diselesaikan.
- Nama tidak konsisten. Ejaan nama di girik berbeda dengan KTP pemilik atau ahli waris.
- Tanah masuk kawasan tertentu. Misalnya kawasan hutan atau sempadan, yang memerlukan penyelesaian tersendiri.
- Ahli waris belum sepakat. Tanah warisan memerlukan keterangan waris dan persetujuan para ahli waris.
Lama proses dan faktor biaya
Peningkatan hak untuk rumah tinggal yang dokumennya lengkap biasanya lebih cepat dibandingkan pendaftaran pertama kali, yang memerlukan pengukuran dan masa pengumuman. Lama proses juga dipengaruhi oleh beban kerja kantor pertanahan dan kelengkapan riwayat tanah. Biaya jasa ditentukan oleh jenis layanan, luas dan lokasi tanah, serta kerumitan riwayatnya. PNBP dan pajak dibayar terpisah sesuai ketentuan.
Tips sebelum memulai
Kumpulkan semua dokumen lama, sekecil apa pun, karena dokumen itu menjadi mata rantai pembuktian. Bicarakan batas dengan tetangga sebelum pengukuran, dan pastikan pembayaran PBB tidak tertunggak.
Bila Anda ingin mensertifikatkan tanah, meningkatkan HGB menjadi hak milik, atau menyelesaikan kendala administrasi pertanahan, tim ALLMAR Law & Investment dapat membantu memeriksa dokumen dan mendampingi proses di kantor pertanahan.
A surprising amount of land in Indonesia is still held without a modern certificate, or under a title that no longer suits the owner's plans. Land certificate registration in Indonesia covers first-time registration of uncertificated land, conversion of old rights, upgrading a title such as HGB to SHM where the law allows, and extending or renewing time-limited rights. A registered, appropriate title makes land easier to sell, mortgage, lease or develop.
The Legal Basis
The Basic Agrarian Law (Law No. 5 of 1960) requires land registration throughout Indonesia. Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration set the core procedure, and Government Regulation No. 18 of 2021 updated rules on land rights, management rights, apartment units and registration. The government has also run systematic registration programmes to certify land nationwide.
Common Registration Situations
First registration of uncertificated land
Land supported only by girik, letter C records, petok or other old documents must go through registration. This involves proving the history of ownership and physical control, measuring the land, announcing the application so others can object, and issuing a certificate.
Upgrading HGB to SHM
An Indonesian citizen who owns a house on HGB land, for example a residential plot bought from a developer, may apply to change it to freehold (SHM), subject to area limits and requirements. This is not available to companies or foreigners, who cannot hold SHM.
Releasing SHM for a company
When a PT, including a PT PMA, acquires freehold land, the SHM generally needs to be released and an HGB issued in the company's name.
Extension and renewal
HGB, HGU and Hak Pakai are granted for limited periods. Holders should apply for extension or renewal within the required time before expiry, or risk the land reverting to state land.
Splitting and merging
Dividing a large plot for sale or development, or merging adjoining plots, requires new measurement and certificates.
The General Process for Land Certificate Registration in Indonesia
- Document review: collect proof of rights, identity documents, tax receipts and any previous deeds or inheritance documents.
- Field checks: confirm boundaries with neighbours and the village or sub-district office.
- Application to the land office: submit the application with supporting documents.
- Measurement: the land office measures and maps the plot.
- Examination and announcement: for first registration, the application is examined and announced to allow objections.
- Issuance: the certificate is issued or the title is recorded as upgraded or extended.
Challenges You May Face
- Gaps in the chain of ownership, such as undocumented sales between relatives.
- Boundary objections from neighbours.
- Multiple heirs who must all consent.
- Differences between the area on old documents and actual measurement.
- Land in forest areas or zones where private titles cannot be issued.
Why Registration Is Worth the Effort
Uncertificated or outdated titles are hard to use. Banks rarely accept them as collateral, buyers discount the price or walk away, and investors cannot rely on them for development. A registered certificate also gives stronger evidence if someone later disputes ownership, because land office records carry significant weight in court.
Documents Commonly Needed
- Identity card and family card of the applicant.
- Original old land documents or the existing certificate.
- Land and building tax (PBB) notices and receipts.
- Statement of physical control, often witnessed by village officials.
- Inheritance documents where applicable.
Timeline and Cost Factors
Timing depends on the completeness of documents, land office workload, need for measurement, objections, and whether the land is part of a systematic programme. Taxes and state fees (PNBP) are paid separately according to current rules.
How ALLMAR Helps
A legal team reviews your land documents first, identifies gaps in the chain of ownership, prepares supporting statements, coordinates with village officials and the land office, and follows the application through measurement to issuance. For companies, the team can advise on the correct title to hold and the release and grant process.
If you need to register, upgrade or extend a land title, ALLMAR Law & Investment (unit Hukum & Perizinan, law.allmar.co.id) can guide you through land certificate registration and related applications.
Pertanyaan umumFAQ
Apakah girik masih berlaku sebagai bukti kepemilikan?How do I convert girik land to a certificate in Indonesia?
Girik dan bukti lama sejenis pada dasarnya adalah bukti penguasaan atau pembayaran pajak masa lalu, sehingga sebaiknya segera didaftarkan untuk memperoleh sertifikat.Through first registration at the land office, supported by documents showing ownership history and physical control, measurement and a public announcement.
Bisakah HGB rumah diubah menjadi hak milik?Can HGB be upgraded to SHM?
Bisa, untuk rumah tinggal milik perorangan WNI yang memenuhi syarat, dengan mengajukan perubahan hak ke kantor pertanahan.Indonesian citizens can apply to upgrade certain residential HGB land to SHM, subject to requirements. Companies and foreigners cannot hold SHM.
Berapa lama membuat sertifikat tanah dari girik?What happens if HGB expires?
Bergantung pada kelengkapan riwayat tanah, proses pengukuran, masa pengumuman, dan ada tidaknya keberatan, sehingga umumnya lebih lama dari peningkatan hak.If not extended or renewed in time, the land may revert to the state, so holders should apply well before expiry.
Apa yang terjadi bila tetangga tidak setuju batas tanah?Can a PT own freehold land?
Pengukuran dapat tertunda sampai batas disepakati. Bila tidak tercapai, perlu ditempuh penyelesaian sengketa batas sebelum pendaftaran dilanjutkan.Generally no. A PT usually holds HGB, so freehold land acquired by a company is released and re-granted as HGB.
