Program antikorupsi dan anti pencucian uangAnti-corruption and anti-money-laundering programmes

Risiko korupsi dan pencucian uang tidak hanya menyangkut pejabat atau bank. Perusahaan biasa dapat terseret ketika karyawannya memberi uang pelicin untuk mempercepat izin, ketika agen penjualan menyuap pembeli dari instansi, atau ketika perusahaan menerima pembayaran dari pihak yang ternyata menyamarkan hasil kejahatan. Jasa program antikorupsi dan anti pencucian uang membantu perusahaan membangun kebijakan, prosedur, dan kebiasaan kerja yang mencegah risiko tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya sungguh-sungguh mencegahnya.

Dasar aturan yang perlu dipahami

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur kewajiban pihak pelapor, termasuk penyedia jasa keuangan dan profesi atau usaha tertentu, untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Selain itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Salah satu hal yang dapat dipertimbangkan dalam menilai kesalahan korporasi adalah apakah korporasi telah melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Program kepatuhan yang nyata menjadi bagian penting dari langkah pencegahan tersebut.

Siapa yang membutuhkan program ini

• Perusahaan yang sering berurusan dengan instansi pemerintah, misalnya dalam perizinan, pengadaan, atau bea cukai.
• Perusahaan yang memakai agen, distributor, atau konsultan perantara.
• Pihak pelapor menurut ketentuan anti pencucian uang, seperti pedagang properti, pedagang kendaraan, pedagang barang mewah, dan penyedia jasa tertentu.
• Anak perusahaan atau mitra perusahaan asing yang tunduk pada aturan antikorupsi negara induknya.
• Perusahaan yang akan menerima investor atau pembiayaan dari lembaga internasional.

Komponen program kepatuhan

1. Komitmen pimpinan. Pernyataan tertulis direksi dan komisaris bahwa perusahaan tidak menoleransi suap dan pencucian uang.
2. Penilaian risiko. Pemetaan titik rawan: proses perizinan, pengadaan, penjualan ke instansi, pembayaran tunai, dan transaksi dengan pihak berisiko tinggi.
3. Kebijakan tertulis. Larangan suap, aturan hadiah dan jamuan, sumbangan, sponsor, pembayaran fasilitasi, dan benturan kepentingan.
4. Uji tuntas mitra. Pemeriksaan latar belakang agen, distributor, vendor, dan mitra usaha sebelum kontrak, termasuk pemilik manfaatnya.
5. Prinsip mengenali pengguna jasa. Bagi pihak pelapor, prosedur identifikasi, verifikasi, dan pemantauan pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Pengendalian keuangan. Batas transaksi tunai, persetujuan berlapis, dan pencatatan yang akurat.
7. Klausul kontrak. Pernyataan antikorupsi dan hak mengakhiri kontrak bila mitra melanggar.
8. Pelatihan. Materi sesuai peran, misalnya lebih mendalam untuk tim penjualan dan pengadaan.
9. Saluran pelaporan. Sistem whistleblowing yang aman dan rahasia.
10. Pemantauan dan evaluasi. Audit berkala, tindak lanjut temuan, dan pembaruan kebijakan.

Program yang sesuai skala usaha

Perusahaan menengah tidak perlu meniru program korporasi multinasional. Yang penting adalah program yang sebanding dengan risikonya. Usaha yang jarang berurusan dengan instansi mungkin cukup dengan kebijakan ringkas, klausul kontrak, dan pelatihan tahunan. Sebaliknya, perusahaan yang banyak mengikuti tender pemerintah memerlukan uji tuntas mitra yang lebih ketat dan pemantauan pembayaran yang rinci.

Tahapan jasa program antikorupsi

1. Wawancara manajemen dan pemilik proses berisiko.
2. Penyusunan laporan penilaian risiko.
3. Penyusunan kebijakan dan prosedur.
4. Penyusunan templat uji tuntas mitra dan klausul kontrak.
5. Pelatihan karyawan dan materi ringkas yang mudah diingat.
6. Penetapan penanggung jawab kepatuhan dan jadwal evaluasi.

Kesalahan yang sering terjadi

• Kebijakan ada, tetapi target penjualan dan bonus justru mendorong jalan pintas.
• Tidak memeriksa agen atau konsultan perantara, padahal suap sering mengalir melalui pihak ketiga.
• Aturan hadiah tidak jelas, sehingga karyawan tidak tahu batas yang wajar.
• Program tidak pernah diuji melalui audit atau evaluasi.
• Tidak ada catatan pelatihan, sehingga sulit membuktikan program benar-benar dijalankan.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Struktur organisasi dan daftar proses yang berhubungan dengan instansi.
• Daftar agen, distributor, dan vendor utama.
• Kebijakan keuangan dan pengadaan yang sudah ada.
• Kode etik dan peraturan perusahaan.

Lama pengerjaan dan faktor biaya

Lama penyusunan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, jumlah lokasi, jumlah mitra yang perlu diperiksa, dan apakah perusahaan termasuk pihak pelapor dengan kewajiban khusus. Biaya bergantung pada ruang lingkup penilaian risiko, jumlah dokumen yang disusun, dan jumlah sesi pelatihan.

Bila Anda ingin membangun program antikorupsi dan anti pencucian uang yang sesuai dengan risiko usaha, tim ALLMAR Law & Investment dapat membantu dari penilaian risiko hingga pelatihan karyawan.