Audit hukum dan legal due diligenceLegal audits and due diligence

Sebelum membeli saham perusahaan, menanamkan modal, mengambil alih aset, atau bermitra dalam proyek besar, Anda perlu tahu apa yang sebenarnya sedang Anda masuki. Jasa legal due diligence atau uji tuntas hukum memeriksa dokumen dan fakta hukum suatu perusahaan atau aset, lalu menyajikan temuan risiko yang perlu ditangani sebelum transaksi diteken. Audit hukum memakai metode serupa, tetapi biasanya dilakukan perusahaan untuk memeriksa dirinya sendiri.

Kapan uji tuntas hukum dibutuhkan

• Akuisisi saham atau penggabungan usaha.
• Masuknya investor baru, termasuk investor asing.
• Pembelian aset bernilai besar seperti pabrik, tanah, atau lini bisnis.
• Pengajuan pembiayaan bank atau penerbitan instrumen pembiayaan.
• Persiapan perusahaan sebelum penawaran umum atau pencarian investor.
• Audit internal untuk menilai kepatuhan setelah pergantian manajemen.

Aspek yang diperiksa

Korporasi

Akta pendirian dan perubahannya, persetujuan atau pemberitahuan dari kementerian, susunan pemegang saham, kewenangan direksi menurut anggaran dasar, risalah RUPS, dan pemilik manfaat. Dasar pemeriksaannya antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perizinan

Kesesuaian izin dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan, klasifikasi bidang usaha, pemenuhan standar, dan masa berlaku izin sektoral, sesuai ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko yang berlaku.

Aset

Status hak atas tanah dan bangunan, jaminan yang membebani aset, kendaraan, serta kekayaan intelektual seperti merek terdaftar.

Kontrak material

Perjanjian dengan pelanggan dan pemasok utama, perjanjian kredit, serta klausul perubahan pengendalian yang dapat terpicu oleh transaksi.

Ketenagakerjaan

Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, kepesertaan jaminan sosial, tenaga kerja asing, dan perselisihan yang sedang berjalan.

Perkara dan sengketa

Perkara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, dan sengketa di luar pengadilan yang melibatkan perusahaan atau pengurusnya.

Data pribadi dan kepatuhan lain

Pemrosesan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, kepatuhan lingkungan, dan pelindungan konsumen sesuai sektornya.

Alur kerja jasa legal due diligence

1. Penetapan ruang lingkup. Tujuan transaksi, batas nilai material, periode yang diperiksa, dan aspek prioritas.
2. Daftar permintaan dokumen. Daftar terstruktur dikirim kepada perusahaan sasaran.
3. Ruang data. Dokumen diunggah dan disusun berdasarkan kategori.
4. Penelaahan. Tim memeriksa dokumen, mencocokkan dengan data publik seperti profil perseroan dan sistem informasi penelusuran perkara.
5. Sesi tanya jawab. Klarifikasi dengan manajemen perusahaan sasaran.
6. Laporan. Temuan disajikan beserta tingkat risiko dan rekomendasi.

Bentuk laporan yang berguna

Laporan yang baik tidak sekadar merangkum dokumen. Ia memisahkan temuan berdasarkan tingkat keparahan dan menyarankan cara menanganinya, misalnya sebagai syarat sebelum penutupan transaksi, jaminan dan pernyataan dalam perjanjian jual beli saham, penyesuaian harga, atau perbaikan setelah transaksi. Ringkasan eksekutif di depan membantu pengambil keputusan membaca inti temuan dengan cepat.

Dokumen yang perlu disiapkan perusahaan sasaran

• Akta pendirian, seluruh akta perubahan, dan bukti persetujuan atau pemberitahuan.
• NIB dan izin usaha beserta sertifikat standar.
• Sertifikat tanah, IMB atau PBG, dan dokumen aset lain.
• Kontrak material dan perjanjian pembiayaan.
• Data ketenagakerjaan dan bukti kepesertaan jaminan sosial.
• Daftar perkara dan korespondensi dengan regulator.

Lama proses dan faktor biaya

Lama pengerjaan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, jumlah anak perusahaan, jumlah aset, kelengkapan dokumen, dan kecepatan perusahaan sasaran menjawab pertanyaan. Biaya bergantung pada ruang lingkup, jumlah dokumen yang ditelaah, dan kedalaman pemeriksaan yang Anda butuhkan.

Tips agar uji tuntas efektif

Tetapkan batas material sejak awal agar tim tidak tenggelam dalam detail kecil. Libatkan juga uji tuntas keuangan dan pajak, karena temuan hukum sering berkaitan dengan temuan di bidang lain.

Kesalahan yang sering terjadi

• Memulai uji tuntas terlalu dekat dengan tanggal penandatanganan, sehingga temuan tidak sempat ditindaklanjuti.
• Hanya memeriksa dokumen yang diberikan, tanpa mencocokkan dengan data publik.
• Tidak memeriksa anak perusahaan atau aset yang tercatat atas nama pihak lain.
• Temuan tidak diterjemahkan menjadi klausul dalam perjanjian transaksi.

Uji tuntas yang terlambat atau dangkal sering lebih merugikan dibandingkan tidak melakukannya sama sekali, karena memberi rasa aman yang keliru.

Audit hukum untuk perusahaan sendiri

Audit hukum internal tidak menunggu transaksi. Banyak perusahaan melakukannya setelah pergantian direksi, menjelang ulang tahun izin penting, atau sebelum mencari pendanaan. Hasilnya berupa daftar perbaikan yang diprioritaskan, misalnya akta perubahan yang belum diberitahukan, izin yang tidak sesuai kegiatan, atau kontrak yang sudah berakhir tetapi masih dijalankan.

Bila Anda sedang mempersiapkan akuisisi, investasi, atau ingin memeriksa kesehatan hukum perusahaan sendiri, tim ALLMAR Law & Investment dapat membantu menyusun ruang lingkup, menelaah dokumen, dan menyiapkan laporan temuan yang jelas.