Pewarganegaraan (naturalisasi) menjadi WNINaturalisation as an Indonesian citizen

Setelah tinggal bertahun-tahun di Indonesia, sebagian WNA memutuskan ingin menjadi warga negara Indonesia. Prosesnya disebut pewarganegaraan atau naturalisasi, dan memerlukan persiapan dokumen yang cukup panjang dari dalam dan luar negeri. Jasa pengurusan naturalisasi membantu Anda menilai kelayakan, menyusun dokumen, dan mengikuti alur permohonan hingga pengucapan sumpah.

Dasar hukum

Pewarganegaraan diatur dalam UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta peraturan pelaksananya. Undang-undang ini mengenal beberapa jalur, terutama pewarganegaraan melalui permohonan biasa dan perolehan kewarganegaraan karena perkawinan dengan WNI. Permohonan diajukan kepada menteri yang membidangi hukum, dan kewarganegaraan diberikan dengan keputusan pemerintah.

Syarat pewarganegaraan melalui permohonan

Menurut UU 12/2006, pemohon dapat mengajukan pewarganegaraan bila memenuhi persyaratan berikut:

• Telah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin.
• Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat sepuluh tahun tidak berturut-turut.
• Sehat jasmani dan rohani.
• Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
• Tidak pernah dijatuhi pidana karena tindak pidana yang diancam pidana penjara satu tahun atau lebih.
• Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
• Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
• Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara, yang dibayar terpisah sesuai ketentuan.

Jalur karena perkawinan

WNA yang menikah secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Jalur ini juga mensyaratkan masa tinggal tertentu di Indonesia dan tidak berakibat kewarganegaraan ganda, kecuali bila hal itu justru mengakibatkan pemohon tanpa kewarganegaraan. Persyaratan rinci dan dokumennya diatur dalam peraturan pelaksana.

Dokumen yang biasanya diperlukan

• Akta kelahiran pemohon beserta terjemahan resmi.
• Akta perkawinan atau putusan cerai, bila relevan.
• Paspor dan riwayat izin tinggal, biasanya ITAP, yang membuktikan masa tinggal.
• Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
• Surat keterangan catatan kepolisian.
• Surat keterangan dari perwakilan negara asal bahwa dengan menjadi WNI pemohon tidak lagi berkewarganegaraan ganda, atau dokumen pelepasan kewarganegaraan sesuai ketentuan negara asal.
• Bukti pekerjaan atau penghasilan tetap.
• Pernyataan dapat berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila serta UUD 1945.
• Pasfoto dan dokumen lain sesuai format.

Alur jasa pengurusan naturalisasi secara umum

1. Penilaian kelayakan. Kami menghitung masa tinggal dari riwayat izin tinggal dan memeriksa syarat lainnya.
2. Pengumpulan dokumen dalam dan luar negeri, termasuk terjemahan tersumpah dan apostille atau legalisasi.
3. Penyampaian permohonan sesuai prosedur yang berlaku, yang saat ini umumnya dimulai secara daring.
4. Pemeriksaan administratif dan substantif, termasuk kemungkinan wawancara.
5. Keputusan pemberian kewarganegaraan oleh pemerintah.
6. Pengucapan sumpah atau janji setia di hadapan pejabat dalam tenggat yang ditentukan. Bila tidak dilaksanakan, keputusan dapat batal.
7. Tindak lanjut: pelepasan kewarganegaraan asal sesuai ketentuan negaranya, pengembalian dokumen keimigrasian WNA, penerbitan KTP elektronik, kartu keluarga, dan paspor Indonesia.

Hal yang perlu dipertimbangkan

• Kewarganegaraan ganda. Indonesia pada prinsipnya tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa, sehingga kewarganegaraan asal akan dilepas.
• Harta di luar negeri. Status warga negara dapat memengaruhi hak atas properti di negara asal.
• Anak. Anak di bawah umur dapat terdampak status kewarganegaraan orang tuanya sesuai ketentuan.
• Pajak dan pensiun di negara asal.

Persiapan bahasa dan wawancara

Kemampuan berbahasa Indonesia bukan sekadar formalitas. Pemohon dapat diminta menunjukkan pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kami menyarankan pemohon berlatih menjelaskan riwayat tinggal, pekerjaan, dan alasan ingin menjadi WNI dalam bahasa Indonesia yang sederhana. Persiapan ini membuat proses pemeriksaan berjalan lebih tenang.

Kesalahan umum

• Menghitung masa tinggal termasuk periode dengan visa kunjungan.
• Riwayat izin tinggal terputus.
• Dokumen dari negara asal kedaluwarsa saat permohonan diproses.
• Melewatkan tenggat pengucapan sumpah.
• Tidak memperhitungkan proses pelepasan kewarganegaraan di negara asal.

Durasi dan faktor biaya

Proses pewarganegaraan relatif panjang dan dipengaruhi kelengkapan dokumen, kebutuhan legalisasi dari luar negeri, dan tahapan pemeriksaan. Biaya jasa bergantung pada jalur yang ditempuh, negara asal, jumlah anggota keluarga, dan kebutuhan terjemahan. Uang pewarganegaraan dan biaya resmi lainnya dibayar terpisah sesuai ketentuan.

Tim ALLMAR Law & Investment dapat membantu Anda menilai kelayakan dan menyusun dokumen permohonan pewarganegaraan secara tertib, sejak penghitungan masa tinggal sampai tindak lanjut setelah sumpah.