Layanan WNA, TKA & Imigrasi

Penunjukan tenaga kerja pendamping dan alih keahlianLocal counterpart and skills-transfer programmes

← Semua layanan ALLMAR Law & PermitAll ALLMAR Law & Permit services

Jawaban singkatShort answer

Penunjukan tenaga kerja pendamping dan alih keahlian adalah layanan ALLMAR Law & Permit.Local counterpart and skills-transfer programmes is a service by ALLMAR Law & Permit.

Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing memikul kewajiban yang sering terlupa setelah izin terbit: menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping dan menjalankan alih teknologi serta alih keahlian. Jasa penyusunan program alih keahlian membantu perusahaan menjadikan kewajiban ini program nyata yang terdokumentasi, bukan sekadar nama di formulir.

Mengapa kewajiban ini ada?

Penggunaan TKA di Indonesia dimaksudkan untuk mengisi kebutuhan keahlian yang belum tersedia, sekaligus mempersiapkan tenaga kerja lokal agar suatu saat mampu mengisi jabatan tersebut. PP 34/2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengatur bahwa pemberi kerja wajib menunjuk tenaga kerja pendamping, melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pendamping sesuai kualifikasi jabatan TKA, serta memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA.

Ada pengecualian untuk jabatan tertentu, misalnya direksi dan komisaris, tetapi pengecualian ini perlu dicek sesuai jabatan yang disahkan. Data pendamping juga dicantumkan sejak tahap pengesahan rencana penggunaan TKA.

Siapa yang membutuhkan jasa penyusunan program alih keahlian?

  • Perusahaan yang baru pertama kali mempekerjakan TKA dan belum memiliki format program pendampingan.
  • Perusahaan dengan banyak TKA di lokasi berbeda, misalnya pabrik, tambang, atau proyek konstruksi.
  • Perusahaan yang akan menghadapi pemeriksaan ketenagakerjaan dan ingin merapikan bukti pelatihan.
  • HR yang menginginkan jalur suksesi yang jelas agar ketergantungan pada TKA berkurang dari waktu ke waktu.

Unsur program alih keahlian yang baik

1. Pemilihan pendamping yang tepat

Pendamping sebaiknya memiliki latar pendidikan dan jalur karier yang searah dengan jabatan TKA. Menunjuk staf administrasi sebagai pendamping teknisi mesin, misalnya, akan sulit dipertanggungjawabkan saat ditanya pengawas.

2. Peta kompetensi

Uraikan kompetensi apa saja yang dimiliki TKA dan perlu dialihkan. Pecah menjadi topik yang terukur, seperti prosedur kalibrasi, pengendalian mutu, atau pengelolaan pemasok.

3. Rencana pelatihan bertahap

Tetapkan jadwal, metode, dan target untuk setiap periode: pelatihan kelas, pendampingan di tempat kerja, rotasi tugas, atau sertifikasi eksternal. Program bertahap lebih mudah dievaluasi daripada satu dokumen umum.

4. Pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA

Kewajiban ini sering diabaikan. Cukup dengan modul sederhana yang terjadwal, disertai daftar hadir dan materi.

5. Bukti dan evaluasi

Daftar hadir, materi, catatan penilaian, dan laporan berkala adalah bukti utama bahwa program benar-benar berjalan.

Alur kerja kami

  1. Telaah jabatan TKA. Kami membaca pengesahan rencana penggunaan TKA, uraian jabatan, dan struktur organisasi.
  2. Penentuan pendamping. Bersama HR, kami menilai calon pendamping dan menyusun surat penunjukan.
  3. Penyusunan program. Kami membuat dokumen program alih teknologi dan keahlian, termasuk peta kompetensi dan jadwal.
  4. Format dokumentasi. Kami menyiapkan templat daftar hadir, lembar evaluasi, dan laporan periodik yang mudah diisi tim Anda.
  5. Peninjauan berkala. Saat TKA diperpanjang atau berganti, program disesuaikan agar tetap relevan.

Kesalahan umum

  • Satu orang pendamping ditunjuk untuk terlalu banyak TKA dengan jabatan yang berbeda.
  • Program hanya ada di atas kertas tanpa jadwal dan bukti pelaksanaan.
  • Pendamping keluar dari perusahaan tetapi penggantinya tidak ditunjuk dan dicatat.
  • Pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA tidak pernah diselenggarakan.
  • Laporan pendampingan tidak disimpan rapi sehingga sulit ditunjukkan saat pemeriksaan.

Manfaat bagi perusahaan

Selain memenuhi kewajiban, program yang tertata membantu perusahaan mengurangi biaya jangka panjang karena jabatan yang semula diisi TKA dapat beralih ke tenaga lokal. Program yang jelas juga memperkuat argumen perusahaan ketika mengajukan perpanjangan TKA, karena perusahaan dapat menunjukkan perkembangan pendamping dari periode ke periode.

Bagi pendamping, program ini menjadi jalur pengembangan karier yang konkret. Hal ini membantu retensi karyawan lokal yang potensial.

Contoh sederhana program pendampingan

Bayangkan sebuah pabrik mempekerjakan seorang kepala teknisi asing untuk lini produksi baru. Pendampingnya adalah supervisor lokal bidang teknik mesin. Pada tiga bulan pertama, pendamping mengikuti TKA dalam pemasangan dan uji coba mesin. Tahap berikutnya, pendamping memimpin perawatan rutin dengan pengawasan TKA. Menjelang akhir periode izin, pendamping menyusun sendiri jadwal perawatan dan melatih operator.

Setiap tahap dicatat: materi, tanggal, hasil evaluasi, dan tanda tangan kedua pihak. Catatan sederhana seperti ini jauh lebih meyakinkan daripada dokumen program yang panjang tetapi tidak pernah dijalankan.

Durasi dan faktor biaya

Penyusunan program untuk satu jabatan biasanya dapat diselesaikan dalam waktu singkat bila uraian jabatan sudah ada. Biaya jasa dipengaruhi jumlah jabatan TKA, jumlah lokasi kerja, kebutuhan wawancara dengan kepala divisi, dan apakah perusahaan membutuhkan pendampingan berkala untuk laporan.

Tim ALLMAR Law & Investment dapat membantu Anda menyusun program tenaga kerja pendamping dan alih keahlian yang realistis, terdokumentasi, dan siap ditunjukkan kapan pun dibutuhkan.

When a company in Indonesia employs a foreign national, the law expects that expertise to stay in the country after the expatriate leaves. That is the purpose of the local counterpart requirement Indonesia rules: employers must appoint an Indonesian worker as a counterpart (tenaga kerja pendamping) and run education and training so that knowledge is actually transferred. For many foreign-owned companies this is the part of expatriate compliance that receives the least attention, until an inspection or an RPTKA renewal brings it up.

The legal basis in plain terms

Foreign worker rules under the Manpower Law, as amended by the Job Creation Law (Law 6/2023), and Government Regulation 34/2021 on the use of foreign workers set out the employer's duties. Among them: appoint an Indonesian counterpart for the foreign worker, provide education and job training that matches the expatriate's position, and facilitate Indonesian language training for the foreign worker. Certain positions, such as directors and commissioners, are generally exempt from the counterpart obligation, and the exact scope should be checked against the role in your RPTKA.

Why the local counterpart requirement in Indonesia matters

The counterpart arrangement is not just a form. It is reviewed when the RPTKA is submitted and may be examined by labour inspectors. A weak or purely nominal arrangement can lead to questions about why the foreign position is still needed, which in turn affects extensions. A real programme, on the other hand, strengthens your case for keeping the expatriate for the approved period and helps build local leadership.

Who should be appointed

The counterpart should be an Indonesian employee who could realistically take over or share the expatriate's functions in the future. Practical selection points:

  • A role and education level close enough to the expatriate's position to make learning meaningful.
  • A permanent or long-term employment relationship rather than a short assignment.
  • Availability to work alongside the expatriate on real tasks, not only to attend occasional sessions.

Appointing someone from an unrelated department just to fill the field is a common shortcut that inspectors can spot quickly.

Building a skills-transfer programme

  1. Map the expertise. List the technical and managerial competencies the expatriate brings, based on the job description in the RPTKA.
  2. Set learning goals. Define what the counterpart should be able to do at the end of each period.
  3. Choose methods. Combine on-the-job coaching, shadowing, internal workshops and, where useful, external certification.
  4. Schedule and record. Keep attendance lists, materials and progress notes for each session.
  5. Review and report. Evaluate progress periodically and include the results in reporting to the manpower authority as required.

Documents to keep on file

  • Letter of appointment of the Indonesian counterpart.
  • The education and training plan linked to the expatriate's position.
  • Training records, attendance sheets and evaluation forms.
  • Evidence of Indonesian language training for the expatriate.
  • Periodic reports submitted to the authorities.

Mistakes to avoid

  • Naming a counterpart who has already resigned, or who has no connection to the expatriate's work.
  • Writing a training plan once and never updating it.
  • Having no records, so the programme cannot be proven during an inspection.
  • Forgetting the Indonesian language component for the expatriate.

Time and cost factors

Setting up a compliant programme can be done within the RPTKA preparation period if the company already has clear job descriptions. Costs depend on the number of expatriates, the complexity of the roles, whether external training providers are used, and how much documentation support you need on an ongoing basis.

Getting help

A provider familiar with expatriate compliance can draft appointment letters and training plans that match each RPTKA, set up a simple record-keeping system, and prepare you for questions during renewals or inspections. Choose one who works with your HR team rather than producing generic templates.

The ALLMAR Law & Investment team can help you design counterpart appointments and skills-transfer plans, prepare the supporting documents, and keep records ready for RPTKA renewals and labour inspections.

Pertanyaan umumFAQ

Apakah semua TKA wajib memiliki tenaga kerja pendamping?

Pada umumnya ya, kecuali jabatan tertentu yang dikecualikan seperti direksi dan komisaris; pengecualian perlu dicek sesuai jabatan yang disahkan.

Siapa yang boleh menjadi tenaga kerja pendamping?

Tenaga kerja Indonesia yang latar pendidikan dan bidang kerjanya sejalan dengan jabatan TKA, sehingga alih keahlian dapat berjalan secara nyata.

Apa bukti bahwa program alih keahlian berjalan?

Dokumen program, jadwal pelatihan, daftar hadir, materi, catatan evaluasi, dan laporan berkala adalah bukti yang biasanya diminta.

Apakah TKA wajib belajar bahasa Indonesia?

Pemberi kerja wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA sesuai ketentuan penggunaan TKA.

Berlangganan info regulasi & tips usaha dari ALLMARSubscribe to ALLMAR regulation updates & business tips