Perizinan Berusaha & PB UMKU

SNI, izin impor/ekspor, dan Angka Pengenal ImportirSNI, import/export permits and Importer ID (API)

← Semua layanan ALLMAR Law & PermitAll ALLMAR Law & Permit services

Jawaban singkatShort answer

SNI, izin impor/ekspor, dan Angka Pengenal Importir adalah layanan ALLMAR Law & Permit.SNI, import/export permits and Importer ID (API) is a service by ALLMAR Law & Permit.

Barang impor yang tertahan di pelabuhan karena izin belum lengkap dapat menimbulkan biaya penumpukan, kontrak yang terlambat, dan pelanggan yang kecewa. Sebagian besar masalah ini dapat dicegah dengan pemetaan izin sebelum barang dikapalkan. Jasa pengurusan izin impor, SNI, dan Angka Pengenal Importir membantu Anda memastikan legalitas perusahaan dan barang sudah siap sebelum transaksi berjalan.

Tiga lapisan perizinan perdagangan luar negeri

Lapisan perusahaan: Angka Pengenal Importir

Angka Pengenal Importir (API) adalah tanda pengenal sebagai importir. Dalam sistem OSS, NIB berlaku sebagai API sekaligus akses kepabeanan, sesuai KBLI dan jenis kegiatan usaha. Ada dua jenis API:

  • API Umum (API-U) untuk importir yang mengimpor barang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
  • API Produsen (API-P) untuk importir yang mengimpor barang untuk dipakai sendiri sebagai barang modal, bahan baku, atau bahan penolong dalam proses produksinya.

Jenis API menentukan barang apa yang boleh diimpor dan untuk tujuan apa, sehingga pemilihannya harus sesuai dengan model bisnis Anda.

Lapisan barang: larangan dan pembatasan

Sebagian barang termasuk kategori larangan dan pembatasan (lartas). Untuk barang ini, importir memerlukan persetujuan impor, laporan surveyor, atau rekomendasi dari kementerian teknis sebelum barang boleh masuk. Ketentuannya diatur per kelompok barang berdasarkan pos tarif (kode HS) dan sering diperbarui. Hal serupa berlaku untuk barang tertentu yang dibatasi ekspornya.

Lapisan standar: SNI wajib

Produk tertentu, misalnya mainan anak, helm, ban, beberapa produk baja, dan peralatan listrik, wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia. Produk tersebut harus memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) dari lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk, sebelum diedarkan atau dimasukkan ke Indonesia. Untuk produk impor, sertifikasi biasanya melibatkan audit pabrik di negara asal dan pengujian sampel.

Siapa yang memerlukan layanan ini

  • Perusahaan dagang yang mulai mengimpor barang untuk dijual kembali.
  • Pabrik yang mengimpor bahan baku atau mesin.
  • Pemilik merek yang memproduksi di luar negeri dan menjual di Indonesia.
  • Eksportir yang produknya termasuk barang yang diatur ekspornya.

Alur kerja jasa pengurusan izin impor

  1. Klasifikasi barang. Kami membantu menelusuri kode HS barang bersama Anda atau kuasa kepabeanan, karena kode menentukan ketentuan lartas dan tarif.
  2. Pemeriksaan ketentuan lartas dan SNI. Kami memeriksa apakah barang memerlukan persetujuan impor, rekomendasi teknis, laporan surveyor, atau SPPT-SNI.
  3. Penyiapan NIB sebagai API. KBLI dan jenis API disesuaikan dengan kegiatan, dan data kepabeanan diaktifkan.
  4. Pengajuan izin barang. Persetujuan impor dan rekomendasi diajukan melalui sistem terintegrasi yang berlaku, termasuk INSW dan OSS.
  5. Sertifikasi SNI. Kami berkoordinasi dengan lembaga sertifikasi produk untuk jadwal audit, pengambilan contoh, dan pengujian.
  6. Pemantauan kuota dan masa berlaku. Persetujuan impor tertentu memiliki kuota, periode, dan kewajiban realisasi yang harus dilaporkan.

Dokumen yang umumnya diperlukan

  • NIB, akta perusahaan, dan NPWP.
  • Spesifikasi teknis barang, katalog, dan foto.
  • Data pemasok atau pabrik di luar negeri.
  • Rencana impor: jumlah, pelabuhan tujuan, dan periode.
  • Untuk SNI: dokumen sistem mutu pabrik dan contoh produk.

Kesalahan umum

  • Mengimpor barang untuk diperdagangkan dengan API-P.
  • Memesan barang sebelum persetujuan impor terbit.
  • Mengira sertifikat mutu dari negara asal dapat menggantikan SPPT-SNI.
  • Salah menentukan kode HS sehingga izin yang diurus tidak sesuai.
  • Tidak melaporkan realisasi impor, sehingga pengajuan berikutnya terhambat.

Bekerja sama dengan kuasa kepabeanan

Pengurusan izin dan pengurusan kepabeanan adalah dua pekerjaan berbeda. Kami fokus pada legalitas perusahaan dan izin barang, sedangkan pengurusan dokumen pabean di pelabuhan biasanya dilakukan oleh pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Koordinasi yang baik antara keduanya membuat barang lebih lancar keluar dari kawasan pabean.

Waktu dan faktor biaya

Pengaktifan NIB sebagai API dapat dilakukan cepat bila data perusahaan sudah benar. Persetujuan impor dan SPPT-SNI memerlukan waktu lebih panjang, terutama bila melibatkan audit pabrik di luar negeri. Faktor biaya meliputi jumlah jenis barang, kebutuhan rekomendasi kementerian, pengujian laboratorium, dan audit. Biaya resmi dibayar terpisah sesuai ketentuan.

Tim ALLMAR Law & Investment (unit Hukum & Perizinan, law.allmar.co.id) dapat membantu Anda memetakan ketentuan barang, menyiapkan NIB sebagai API, dan mengawal persetujuan impor serta sertifikasi SNI.

Obtaining an import license in Indonesia is less about one single document and more about putting the right pieces together: an NIB that works as your importer identity, product-specific approvals, and for some goods mandatory SNI certification. Missing one piece usually shows up at the worst moment, when a container is already at the port.

Importer identity: API through the NIB

Indonesia used to issue a separate importer identification number, the Angka Pengenal Importir (API). Under the online single submission system, the NIB now functions as the API and as customs access. The distinction between general importers (API-U), who import goods for trading, and producer importers (API-P), who import raw materials or capital goods for their own production, still matters, because different products and facilities are available to each.

For a PT PMA, importing for trade generally requires the right trading KBLI codes and compliance with the foreign investment rules for distribution.

Product approvals: restricted and controlled goods

Many goods can be imported with only the NIB. Others are subject to import restrictions under trade regulations, which may require:

  • an import approval (Persetujuan Impor) from the Ministry of Trade, sometimes based on a quota or commodity balance;
  • a technical recommendation from the ministry responsible for the sector;
  • registration as a producer or importer of specific goods;
  • pre-shipment verification or surveyor reports for certain commodities.

Whether a product is restricted depends on its HS code, so classification is the first task.

SNI certification

SNI is the Indonesian National Standard. Where SNI is mandatory for a product, such as certain electrical appliances, toys, steel products, tyres and building materials, the product must carry the SNI mark backed by a product certificate (SPPT-SNI) from an accredited certification body. For imported goods this often involves factory audits abroad and product testing. Some products also need a registration number from the ministry that regulates them.

Export permits

Most exports are free, but some goods are restricted or require registration as an exporter, a surveyor report, or specific documents, for example certain natural resources, minerals, forestry products and agricultural commodities. Export documents should be checked against the destination country's requirements too.

How we set up your import license in Indonesia

  1. Product list and HS codes. We classify your products and check which regulations apply.
  2. Company readiness. We confirm the KBLI codes, NIB data and importer status, and update them where needed.
  3. Approvals map. For each product, we list import approvals, technical recommendations, SNI and other registrations.
  4. Applications. We prepare and submit applications through OSS, the trade ministry system and sector portals.
  5. SNI coordination. We liaise with certification bodies and your manufacturer for audits and tests.
  6. Compliance calendar. We track validity, quotas and reporting obligations, such as realisation reports for import approvals.

Documents commonly needed

  • NIB, articles of association and tax registration.
  • Product specifications, catalogues and HS code analysis.
  • Manufacturer's certificates and test reports.
  • Warehouse or facility information where required.
  • Letters of appointment from overseas suppliers.

Common mistakes

  • Shipping goods before checking HS code restrictions.
  • Assuming a CE or UL mark replaces SNI.
  • Importing for trade under a producer importer status, or the reverse.
  • Missing realisation reports, which can affect future approvals.
  • Labels without the required Indonesian-language information.

Timing and cost factors

Setting up NIB-based importer status is relatively quick. Import approvals and technical recommendations vary by ministry, and SNI certification can take considerably longer if a factory audit abroad is needed. Official charges, testing and certification body fees are paid separately according to the applicable rules; our fees depend on the number of products and approvals.

The ALLMAR Law & Investment team can classify your products, map the required approvals and prepare your import and export licensing, so your goods clear customs with the right documents.

Pertanyaan umumFAQ

Apakah NIB bisa menjadi Angka Pengenal Importir?Do I still need an API to import into Indonesia?

Ya. Dalam sistem OSS, NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Importir dan akses kepabeanan sesuai kegiatan usaha yang terdaftar.The NIB now functions as the importer identity (API), but the distinction between general and producer importers still applies.

Apa beda API-U dan API-P?Is SNI mandatory for all imported goods?

API-U dipakai untuk mengimpor barang yang akan diperdagangkan, sedangkan API-P untuk mengimpor barang yang dipakai sendiri dalam proses produksi.No. SNI is mandatory only for products listed in the relevant regulations, but for those products the SNI mark and certificate are required.

Bagaimana mengetahui barang termasuk lartas?Can a PT PMA import goods for sale?

Ketentuan lartas ditentukan berdasarkan kode HS barang dan dapat diperiksa melalui portal INSW serta peraturan kementerian terkait.Yes, if it has the appropriate trading KBLI codes and meets the foreign investment rules and product approvals.

Apakah produk impor wajib SNI?How do I know if my product needs an import approval?

Hanya produk yang termasuk daftar SNI wajib. Produk tersebut harus memiliki SPPT-SNI sebelum masuk dan beredar di Indonesia.Check its HS code against the current import regulations, which list goods that require approvals or technical recommendations.

Berlangganan info regulasi & tips usaha dari ALLMARSubscribe to ALLMAR regulation updates & business tips