Pendampingan perkara pidana bisnisBusiness-related criminal matters

Sengketa bisnis tidak selalu berhenti di ranah perdata. Mitra yang kecewa dapat melaporkan dugaan penipuan, karyawan yang menyalahgunakan dana perusahaan dapat dilaporkan atas penggelapan, dan perusahaan sendiri dapat diperiksa terkait pajak, lingkungan, atau korupsi. Artikel ini memberi gambaran tentang perkara pidana bisnis: jenis tindak pidana yang sering muncul, hak Anda saat diperiksa, kemungkinan tanggung jawab korporasi, dan langkah yang sebaiknya diambil perusahaan.

Pidana bisnis yang sering muncul dalam dunia usaha

• Penipuan dan penggelapan. Termasuk penggelapan dalam jabatan oleh karyawan atau pengurus.
• Pemalsuan surat. Misalnya dokumen tender, akta, atau tanda tangan.
• Tindak pidana korupsi. Suap kepada pejabat dan kerugian keuangan negara dalam proyek pemerintah.
• Tindak pidana pencucian uang. Menyamarkan asal-usul hasil kejahatan.
• Tindak pidana perpajakan. Misalnya faktur pajak fiktif.
• Tindak pidana lingkungan. Pencemaran atau kegiatan tanpa persetujuan lingkungan.
• Tindak pidana di bidang kekayaan intelektual. Seperti pemakaian merek tanpa hak.
• Tindak pidana siber dan data pribadi. Termasuk penyalahgunaan data pribadi.

Sejak 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, berlaku dan juga mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Banyak undang-undang sektoral juga memuat ketentuan pidana sendiri.

Perdata atau pidana

Tidak setiap wanprestasi adalah penipuan. Secara umum, utang yang tidak dibayar atau kontrak yang tidak dipenuhi adalah masalah perdata. Unsur pidana penipuan menuntut adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang menyerahkan sesuatu, yang biasanya sudah ada sejak awal. Memahami batas ini penting, baik bagi pelapor maupun terlapor.

Tahapan perkara pidana secara umum

1. Laporan atau pengaduan. Diajukan kepada penyidik.
2. Penyelidikan. Mencari tahu apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana, biasanya dengan klarifikasi atau permintaan keterangan.
3. Penyidikan. Mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka. Pada tahap ini dapat dilakukan pemanggilan saksi, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan sesuai syarat hukum acara.
4. Penuntutan. Berkas dilimpahkan ke penuntut umum.
5. Persidangan. Pemeriksaan di pengadilan hingga putusan, dengan upaya hukum banding dan kasasi.

Hak Anda saat diperiksa

• Menerima surat panggilan yang sah dengan tenggang waktu yang wajar dan mengetahui kapasitas pemeriksaan, apakah sebagai saksi atau tersangka.
• Didampingi penasihat hukum, khususnya bagi tersangka.
• Memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan.
• Membaca berita acara pemeriksaan sebelum menandatanganinya, dan meminta perbaikan bila tidak sesuai.
• Bagi tersangka, mengajukan saksi atau ahli yang meringankan.
• Mengajukan praperadilan atas sah tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan, atau penyitaan sesuai hukum acara yang berlaku.

Tanggung jawab korporasi

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila tindak pidana dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau dalam lingkup usahanya, dan memberi manfaat bagi korporasi, dengan kriteria yang diatur undang-undang dan pedoman Mahkamah Agung. Salah satu hal yang dinilai adalah apakah korporasi telah mengambil langkah pencegahan. Karena itu, program kepatuhan yang nyata dapat menjadi pertimbangan penting. Pengurus juga dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi sesuai perannya.

Langkah perusahaan saat menerima panggilan atau penggeledahan

1. Tunjuk satu koordinator yang menerima dan mencatat seluruh surat dari aparat.
2. Periksa surat panggilan, surat perintah, dan identitas petugas.
3. Hubungi penasihat hukum sebelum karyawan atau pengurus memberikan keterangan.
4. Jangan menghapus, mengubah, atau memindahkan dokumen dan data, karena dapat dianggap menghalangi penyidikan.
5. Catat dan minta tanda terima atas setiap dokumen atau barang yang disita.
6. Lakukan pemeriksaan internal secara terpisah untuk memahami fakta, dengan memperhatikan kerahasiaan.
7. Kelola komunikasi internal dan eksternal secara hati-hati.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menghadiri pemeriksaan tanpa memahami kapasitas pemanggilan dan pokok perkara.
• Menandatangani berita acara tanpa membaca seluruhnya.
• Memakai laporan pidana sebagai alat tekanan untuk sengketa yang murni perdata.
• Membuat pernyataan publik yang kemudian bertentangan dengan keterangan resmi.

Bila perusahaan menjadi korban

Perusahaan juga sering berada di posisi pelapor, misalnya ketika karyawan menggelapkan dana atau mitra memalsukan dokumen. Sebelum melapor, kumpulkan bukti secara tertib, amankan data elektronik, dan susun kronologi. Pertimbangkan pula apakah pemulihan kerugian lebih efektif melalui jalur perdata, karena proses pidana berfokus pada pemidanaan pelaku.

Penutup

Perkara pidana bisnis membawa risiko besar bagi individu maupun perusahaan, dan langkah awal sering menentukan arah perkara. Bila Anda atau perusahaan menerima panggilan atau berencana melapor, sebaiknya segera berkonsultasi dengan advokat sebelum mengambil langkah hukum. Informasi ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.