
Penyelesaian Sengketa
Sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama
Pendampingan sengketa akad syariah, seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, asuransi syariah, dan pembiayaan bank syariah, melalui musyawarah, mediasi, Basyarnas, atau gugatan di Pengadilan Agama, termasuk gu…
← Semua layanan ALLMAR Law & Permit
Jawaban singkat
Sengketa ekonomi syariah, termasuk pembiayaan bank syariah, diperiksa oleh pengadilan agama berdasarkan Pasal 49 UU 3/2006 dan Pasal 55 UU 21/2008, kecuali akad memilih penyelesaian lain seperti arbitrase syariah. Gugatannya dapat berupa gugatan sederhana atau gugatan biasa menurut Perma 14/2016, dan hakim wajib mengupayakan perdamaian lebih dulu.
Sengketa ekonomi syariah, misalnya cidera janji dalam pembiayaan murabahah di bank syariah atau perselisihan bagi hasil dalam musyarakah, diperiksa oleh pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Kewenangan ini bersumber dari Pasal 49 UU 3/2006 tentang perubahan UU Peradilan Agama dan, untuk perbankan syariah, Pasal 55 UU 21/2008. Para pihak tetap boleh memilih jalan lain bila akadnya mengatur demikian, misalnya musyawarah, mediasi, atau arbitrase syariah. Hukum acaranya diatur dalam Perma 14/2016, yang menyediakan dua bentuk gugatan: gugatan sederhana untuk nilai kecil dan gugatan dengan acara biasa.
Siapa yang berwenang dan kapan
Pasal 49 UU 3/2006 menambahkan ekonomi syariah ke dalam daftar perkara yang diperiksa pengadilan agama di tingkat pertama. Penjelasannya menyebut berbagai kegiatan, antara lain bank syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, surat berharga syariah, dan bisnis syariah. Frasa "orang-orang yang beragama Islam" dalam pasal itu dibaca mencakup pihak yang menundukkan diri pada hukum Islam, sehingga nasabah non-Muslim yang memilih akad syariah juga tunduk pada kewenangan ini.
Untuk perbankan syariah, Pasal 55 ayat (1) UU 21/2008 menyatakan sengketa diselesaikan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama. Ayat (2) membolehkan penyelesaian lain sesuai isi akad, dan ayat (3) mensyaratkan cara itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 membatalkan kekuatan mengikat penjelasan ayat (2) yang dulu membuka jalan ke pengadilan negeri. Akibatnya, pilihan di luar pengadilan agama tinggal cara nonlitigasi seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah.
Bila akad memuat klausul arbitrase
Klausul yang menunjuk Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase syariah lain membuat pokok sengketa diperiksa arbiter. Putusan arbitrase bersifat final, dan pelaksanaan maupun pembatalannya menjadi kewenangan pengadilan agama dengan tata cara UU 30/1999 tentang Arbitrase (Pasal 13 ayat (2) dan (3) Perma 14/2016). Karena itu, klausul penyelesaian sengketa harus dibaca lebih dulu sebelum menentukan jalur.
Dua bentuk gugatan menurut Perma 14/2016
Gugatan sederhana
Perkara ekonomi syariah dapat diajukan sebagai gugatan sederhana atau gugatan biasa (Pasal 2). Gugatan sederhana boleh diajukan lisan, tertulis, atau melalui pendaftaran elektronik (Pasal 3 ayat (1)), termasuk dengan mengisi blanko di kepaniteraan yang memuat identitas para pihak, duduk perkara singkat, tuntutan, dan bukti surat yang sudah dilegalisasi (Pasal 4). Batas nilai gugatan mengikuti Perma 14/2016 dan peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana yang berlaku saat gugatan diajukan, jadi periksa angkanya lebih dulu. Jalur ini cocok untuk tunggakan pembiayaan kecil dengan bukti yang jelas.
Gugatan dengan acara biasa
Perkara lain diperiksa dengan hukum acara perdata yang berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam Perma ini, dan dapat dibantu teknologi informasi (Pasal 7). Pemeriksaan dilakukan oleh majelis paling sedikit tiga hakim yang bersertifikat ekonomi syariah (Pasal 9). Sebelum pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi (Pasal 10). Putusan harus memuat prinsip syariah yang menjadi dasar mengadili (Pasal 5), sehingga dalil Anda sebaiknya merujuk pada akad, fatwa yang relevan, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bukan sekadar pada hitungan bunga konvensional.
Pokok sengketa yang sering muncul
- Murabahah: perhitungan sisa kewajiban setelah pelunasan dipercepat, denda keterlambatan (ta'zir) dan ganti rugi (ta'widh), serta keabsahan akad bila barang belum dimiliki bank saat dijual.
- Musyarakah dan mudharabah: laporan bagi hasil, penanggung kerugian usaha, dan pengakhiran kemitraan.
- Ijarah dan IMBT: kewajiban sewa saat objek rusak dan peralihan kepemilikan di akhir akad.
- Asuransi syariah: klaim yang ditolak dan pengelolaan dana tabarru'.
- Agunan: eksekusi Hak Tanggungan atau fidusia dari pembiayaan syariah, yang menurut Pasal 13 ayat (1) Perma 14/2016 dilaksanakan oleh pengadilan agama.
Cara ALLMAR mengerjakannya
- Akad, klausul sengketa, dan hitungan kewajiban dibaca pertama kali. Kami memeriksa jenis akad, addendum, klausul penyelesaian sengketa, dan riwayat pembayaran, lalu menentukan apakah perkara masuk pengadilan agama, arbitrase syariah, atau cukup ditempuh lewat perundingan.
- Strategi dan honorarium dituangkan dalam perjanjian jasa hukum sebelum mulai. Panjar biaya perkara dibayar ke pengadilan sesuai ketentuan. PPN dan PPh atas jasa advokat dibayar klien terpisah dari honorarium.
- Perkara ditangani di forum yang dipilih. Advokat ALLMAR Law & Permit menyusun somasi atau usulan restrukturisasi, gugatan atau jawaban, permohonan arbitrase, dan daftar bukti, serta mendampingi mediasi dan persidangan.
- Anda menerima laporan setelah setiap sidang, termasuk tawaran damai yang perlu diputuskan. Tidak ada janji hasil perkara.
- Berkas diserahkan bersama pengingat langkah sesudah putusan, seperti tenggat banding atau kasasi, pelaksanaan akta perdamaian, atau permohonan eksekusi.
Daftar periksa sebelum mengurus
- Akad asli atau salinannya beserta seluruh addendum dan perubahan.
- Jadwal angsuran, bukti pembayaran, dan rekening pembiayaan.
- Laporan bagi hasil atau laporan keuangan usaha untuk akad kemitraan.
- Surat peringatan, somasi, dan korespondensi dengan pihak lawan.
- Dokumen agunan: sertifikat, sertifikat Hak Tanggungan, atau sertifikat fidusia.
- Identitas para pihak; untuk badan usaha, akta dan susunan pengurus.
- Surat kuasa khusus kepada advokat.
Kesalahan yang sering terjadi
- Mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri, padahal perkara akad syariah menjadi kewenangan pengadilan agama.
- Tidak membaca klausul arbitrase syariah, lalu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menyusun tuntutan dengan istilah dan rumus bunga, bukan margin, nisbah, atau ujrah sesuai akad.
- Menganggap mediasi formalitas, padahal restrukturisasi sering paling mungkin dicapai pada tahap itu.
- Melewatkan tenggat upaya hukum setelah putusan dibacakan.
Setelah selesai
Akta perdamaian dan putusan yang berkekuatan hukum tetap perlu dijalankan sesuai isinya, misalnya jadwal angsuran baru, penyerahan objek, atau pembagian sisa modal. Bila pihak lawan tidak melaksanakannya secara sukarela, eksekusi dimohonkan kepada pengadilan agama, termasuk atas agunan yang dibebani berdasarkan akad syariah. Setelah kewajiban lunas, mintalah roya untuk Hak Tanggungan atau penghapusan fidusia agar agunan bersih. Untuk akad baru, pertimbangkan klausul penyelesaian sengketa yang jelas sejak awal.
Yang Anda dapatkan
- Telaah akad dari sisi hukum dan prinsip syariah
- Pilihan jalur yang tepat: musyawarah, Basyarnas, atau Pengadilan Agama
- Gugatan atau jawaban gugatan yang tersusun
- Pendampingan sampai eksekusi putusan
Pertanyaan umum
Mengapa sengketa akad syariah tidak diajukan ke pengadilan negeri?
Pasal 49 UU 3/2006 menjadikan ekonomi syariah bagian dari kewenangan pengadilan agama, dan Pasal 55 ayat (1) UU 21/2008 menegaskan penyelesaian sengketa perbankan syariah oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama. Gugatan ke pengadilan negeri berisiko dinyatakan tidak berwenang.
Apakah pihak non-Muslim dapat berperkara di pengadilan agama untuk ekonomi syariah?
Dapat. Yang menentukan adalah akad syariah yang disepakati, bukan agama para pihak. Orang atau badan usaha yang membuat akad syariah dianggap menundukkan diri pada hukum Islam untuk urusan tersebut.
Bagaimana bila akad memuat klausul Basyarnas atau arbitrase syariah?
Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 membolehkan penyelesaian sesuai isi akad. Bila klausul arbitrase sah, pokok sengketa diperiksa arbiter, sedangkan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase syariah menjadi kewenangan pengadilan agama (Pasal 13 ayat (2) Perma 14/2016).
Apa itu gugatan sederhana ekonomi syariah?
Cara pemeriksaan yang lebih ringkas untuk perkara bernilai kecil. Gugatan dapat diajukan lisan, tertulis, atau secara elektronik, termasuk dengan mengisi blanko di kepaniteraan (Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 14/2016). Batas nilainya mengikuti ketentuan Mahkamah Agung yang berlaku saat gugatan diajukan.
Apakah ada mediasi dalam perkara ekonomi syariah?
Ada. Sebelum pemeriksaan dimulai, hakim wajib sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian sesuai prosedur mediasi di pengadilan (Pasal 10 Perma 14/2016).
Pengadilan mana yang mengeksekusi agunan dari pembiayaan syariah?
Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, termasuk Hak Tanggungan dan fidusia yang berdasarkan akad syariah, dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama (Pasal 13 ayat (1) Perma 14/2016).
Apakah ALLMAR menjanjikan kemenangan perkara?
Tidak. Hasil perkara bergantung pada akad, bukti, dan pertimbangan majelis. Advokat ALLMAR Law & Permit menyiapkan gugatan atau jawaban dan mendampingi setiap tahap tanpa menjanjikan hasil tertentu.
