Penyelesaian Sengketa

Perkara persaingan usaha di KPPU dan keberatan di Pengadilan Niaga

Pendampingan pelaku usaha yang dilaporkan atau diperiksa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam dugaan kartel, persekongkolan tender, penyalahgunaan posisi dominan, atau keterlambatan pemberitahuan merger, termas…

← Semua layanan ALLMAR Law & Permit

Jawaban singkat

Perkara persaingan usaha diperiksa KPPU melalui penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, dan pemeriksaan lanjutan berdasarkan UU 5/1999. Putusannya dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Niaga paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan, disertai jaminan bank bila ada denda, lalu kasasi ke Mahkamah Agung (PP 44/2021).

Perkara persaingan usaha diperiksa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan UU 5/1999, dan putusannya dapat dibawa ke Pengadilan Niaga melalui upaya keberatan. Perkara dapat berawal dari laporan pesaing, pelanggan, atau peserta tender, maupun dari inisiatif KPPU sendiri. Tahap yang paling menentukan adalah pemeriksaan di KPPU, karena pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga pada dasarnya bertumpu pada berkas yang terbentuk di sana. Tenggat keberatannya hanya sekitar 14 hari, dan putusan yang memuat denda juga mewajibkan jaminan bank dalam waktu yang sama. Karena itu, pendampingan advokat sebaiknya dimulai sejak panggilan pertama, bukan setelah putusan dibacakan.

Jenis dugaan pelanggaran yang sering diperiksa

  • Perjanjian yang dilarang: kesepakatan harga antarpesaing (kartel), pembagian wilayah, pemboikotan, atau penetapan harga jual kembali kepada distributor.
  • Persekongkolan tender: pengaturan pemenang, penawaran pendamping, atau kerja sama antara peserta dan panitia pengadaan.
  • Penyalahgunaan posisi dominan: menolak memasok, mengikat penjualan, atau menetapkan syarat yang menghalangi pesaing masuk pasar.
  • Penggabungan dan pengambilalihan: transaksi yang mengakibatkan praktik monopoli dilarang (Pasal 28), dan transaksi dengan nilai aset atau penjualan di atas ambang tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi dalam 30 hari sejak tanggal transaksi itu (Pasal 29).

Undang-undang juga memuat pengecualian, misalnya perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan waralaba, perjanjian standar teknis yang tidak mengekang persaingan, atau perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan (Pasal 50). Berlaku atau tidaknya pengecualian perlu diuji pada fakta setiap perkara.

Konsultasi dengan advokat

Tahapan perkara di KPPU

  1. Laporan atau inisiatif. Siapa pun yang mengetahui dugaan pelanggaran dapat melapor secara tertulis, dan identitas pelapor wajib dirahasiakan (Pasal 38). Komisi juga dapat memeriksa tanpa laporan (Pasal 40).
  2. Klarifikasi dan penyelidikan. Investigator mengumpulkan dokumen dan keterangan. Pada tahap ini perusahaan sering menerima permintaan data atau undangan memberi keterangan.
  3. Pemeriksaan pendahuluan. Majelis komisi menilai laporan dugaan pelanggaran. UU 5/1999 meminta Komisi menetapkan perlu tidaknya pemeriksaan lanjutan dalam 30 hari (Pasal 39).
  4. Pemeriksaan lanjutan. Saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha diperiksa sebagai alat bukti (Pasal 42). Tahap ini diselesaikan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang 30 hari (Pasal 43).
  5. Putusan majelis komisi. Putusan dibacakan dalam sidang dan diberitahukan kepada terlapor.

Peraturan KPPU 2/2023 juga mengenal perubahan perilaku, yaitu pernyataan terlapor untuk menghentikan atau mengubah praktik yang diduga melanggar. Pilihan ini perlu dihitung dengan cermat: isi komitmennya mengikat, dan bila tidak dijalankan pemeriksaan dilanjutkan. Bagi pelapor, perubahan perilaku pihak lain dapat menjadi penyelesaian yang lebih praktis daripada menunggu putusan.

Kewajiban kooperatif

Pelaku usaha yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Menolak diperiksa, menolak memberikan informasi, atau menghambat penyelidikan dilarang dan dapat diserahkan Komisi kepada penyidik (Pasal 41). Hak Anda adalah memahami dugaan yang diperiksa, didampingi advokat, menyampaikan tanggapan, dan mengajukan saksi serta ahli. Dokumen internal sebaiknya ditelaah lebih dulu agar konteksnya dapat dijelaskan dengan benar.

Sanksi yang dapat dijatuhkan

Komisi berwenang menjatuhkan tindakan administratif, antara lain pembatalan perjanjian, perintah menghentikan integrasi vertikal, perintah menghentikan kegiatan atau penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan penggabungan atau pengambilalihan, penetapan ganti rugi, dan denda (Pasal 47 UU 5/1999 dan Pasal 6 PP 44/2021). Denda dasar dihitung paling banyak 50 persen dari keuntungan bersih atau paling banyak 10 persen dari total penjualan di pasar bersangkutan selama pelanggaran berlangsung (Pasal 12 ayat (1) PP 44/2021).

Besaran akhir mempertimbangkan dampak, durasi, faktor yang meringankan dan memberatkan, serta kemampuan membayar (Pasal 14). Faktor yang meringankan antara lain adanya program kepatuhan persaingan usaha, penghentian perilaku secara sukarela sejak perkara timbul, belum pernah melanggar, tidak ada kesengajaan, dan bukan pemrakarsa (Pasal 15). Faktor yang memberatkan antara lain pengulangan dalam kurun kurang dari 8 tahun dan peran sebagai pemrakarsa (Pasal 16). Pelaku usaha juga dapat memohon kelonggaran pembayaran denda dengan data pendukung (Pasal 18).

Keberatan ke Pengadilan Niaga dan kasasi

  • Tenggat: keberatan diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai domisili pelaku usaha paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan (Pasal 19 PP 44/2021). Perma 3/2021 menghitungnya sejak pembacaan putusan bila pemohon hadir, atau sejak pemberitahuan bila tidak hadir.
  • Jaminan bank: bila putusan memuat denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank paling banyak 20 persen dari nilai denda paling lama 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan (Pasal 12 ayat (2) PP 44/2021).
  • Para pihak: hanya terlapor yang dapat menjadi pemohon keberatan, dan KPPU berkedudukan sebagai termohon. Terlapor lain yang tidak mengajukan keberatan terikat pada putusan KPPU.
  • Pemeriksaan: majelis menilai aspek formil dan materiil berdasarkan putusan dan berkas perkara KPPU, tanpa tahap mediasi, dan dapat dilakukan secara elektronik. Hasilnya dapat menguatkan atau membatalkan putusan KPPU, atau majelis membuat putusan sendiri.
  • Kasasi: pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Niaga dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan (Pasal 20 PP 44/2021).

Bila keberatan tidak diajukan, terlapor dianggap menerima putusan dan putusan itu berkekuatan hukum tetap (Pasal 46 UU 5/1999). Denda dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan piutang negara yang disetor sebagai penerimaan negara bukan pajak (Pasal 13 PP 44/2021).

Cara ALLMAR mengerjakannya

  1. Panggilan, laporan, dan dokumen inti Anda ditelaah. Kami memetakan tahap perkara, pasal yang diduga dilanggar, tenggat terdekat, dan dokumen yang perlu diamankan, termasuk surel dan pesan singkat yang berkaitan.
  2. Rencana penanganan dan honorarium disampaikan tertulis sebelum mulai. Perjanjian jasa hukum memuat lingkup tahap, tim, kebutuhan ahli, dan honorarium. Biaya perkara di pengadilan dibayar sesuai ketentuan, sedangkan PPN dan PPh atas jasa advokat dibebankan kepada klien di luar honorarium.
  3. Pembelaan disusun dan dijalankan. Advokat ALLMAR Law & Permit menyiapkan tanggapan tertulis, daftar bukti, saksi, dan ahli ekonomi bila diperlukan, mendampingi setiap sidang, menimbang pilihan perubahan perilaku bersama Anda, serta menyusun keberatan dan kasasi bila ditempuh.
  4. Perkembangan dilaporkan berkala. Setelah setiap sidang Anda menerima ringkasan, risiko yang terlihat, dan langkah berikutnya. Kami tidak menjanjikan putusan tertentu.
  5. Serah terima dan pengingat kewajiban sesudah putusan. Anda menerima seluruh berkas beserta jadwal kewajiban, seperti pelaksanaan putusan, pembayaran denda, atau laporan pelaksanaan perubahan perilaku.

Daftar periksa sebelum mengurus

  • Surat panggilan, permintaan data, laporan dugaan pelanggaran, atau putusan KPPU yang sudah diterima, beserta tanggal terimanya.
  • Akta pendirian, perubahan terakhir, dan susunan direksi serta komisaris.
  • Dokumen tender: pengumuman, dokumen penawaran, berita acara, dan daftar peserta.
  • Data harga, penjualan, dan pangsa pasar untuk periode yang dipersoalkan.
  • Kontrak distribusi, keagenan, atau pasokan yang relevan.
  • Korespondensi dengan pesaing, asosiasi, atau distributor dalam periode yang sama.
  • Pedoman atau program kepatuhan persaingan usaha bila perusahaan memilikinya.
  • Surat kuasa khusus kepada advokat.

Kesalahan yang sering terjadi

  • Menganggap undangan klarifikasi sebagai formalitas, lalu memberi keterangan tanpa persiapan.
  • Menyerahkan dokumen internal tanpa penjelasan konteks, sehingga dibaca sebagai bukti kesepakatan harga.
  • Menunda pembelaan sampai Pengadilan Niaga, padahal bukti baru sulit diajukan di sana.
  • Melewatkan tenggat 14 hari atau lupa menyiapkan jaminan bank.
  • Tidak memakai ahli ekonomi untuk menjelaskan pasar bersangkutan dan dampak persaingan.
  • Terus melanjutkan praktik yang dipersoalkan selama pemeriksaan berjalan.

Setelah selesai

Putusan yang berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Komisi. Bila ada perintah membatalkan perjanjian atau menghentikan kegiatan, ubah kontrak dan prosedur internal sesuai isi putusan. Bila perkara berakhir dengan perubahan perilaku, simpan bukti pelaksanaannya untuk diperiksa KPPU. Apa pun hasilnya, perkara ini sebaiknya menjadi dasar program kepatuhan persaingan usaha: pelatihan tim penjualan dan pengadaan, aturan berkomunikasi dengan pesaing, dan telaah rutin atas kontrak distribusi. Program semacam itu juga dihitung sebagai faktor yang meringankan menurut PP 44/2021. Pemberitahuan transaksi penggabungan atau pengambilalihan di masa depan dikerjakan unit ALLMAR Investment.

Yang Anda dapatkan

  • Tanggapan tertulis yang tersusun dan tepat waktu
  • Pendampingan di setiap sidang pemeriksaan KPPU
  • Pemetaan risiko denda dan pilihan perubahan perilaku
  • Keberatan ke Pengadilan Niaga dalam tenggat 14 hari

Pertanyaan umum

Apakah perusahaan wajib memenuhi panggilan KPPU?

Ya. Pelaku usaha yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti dan dilarang menolak diperiksa, menolak memberi informasi, atau menghambat pemeriksaan (Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU 5/1999). Pelanggarannya dapat diserahkan Komisi kepada penyidik. Perusahaan boleh didampingi advokat dengan surat kuasa.

Berapa lama tenggat keberatan atas putusan KPPU?

Keberatan diajukan ke Pengadilan Niaga paling lambat 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan. PP 44/2021 menyebut 14 hari kerja, sedangkan Perma 3/2021 menghitungnya sejak pembacaan putusan bila Anda hadir. Pakailah hitungan yang paling ketat agar tidak terlambat.

Apakah harus menyerahkan jaminan bank untuk mengajukan keberatan?

Bila putusan memuat denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank paling banyak 20 persen dari nilai denda paling lama 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan (Pasal 12 ayat (2) PP 44/2021). Salinan jaminan bank menjadi lampiran permohonan keberatan.

Bisakah bukti baru diajukan di Pengadilan Niaga?

Ruangnya terbatas. Pemeriksaan keberatan didasarkan pada putusan dan berkas perkara KPPU. Saksi atau ahli tambahan hanya dapat diajukan dengan persetujuan majelis dan syarat tertentu, sehingga bukti sebaiknya lengkap sejak pemeriksaan di KPPU.

Apa itu perubahan perilaku di KPPU?

Perubahan perilaku adalah pernyataan terlapor untuk menghentikan atau mengubah praktik yang dipersoalkan, yang diatur dalam Peraturan KPPU 2/2023. Bila diterima dan dijalankan, penanganan perkara dapat dihentikan. Bila tidak dijalankan, pemeriksaan dilanjutkan.

Apa yang terjadi bila putusan KPPU tidak dilaksanakan?

Putusan yang tidak diajukan keberatan berkekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan penetapan eksekusi. Denda yang tidak dibayar menjadi piutang negara, dan Komisi dapat berkoordinasi dengan instansi piutang negara atau aparat penegak hukum (Pasal 13 PP 44/2021).

Apakah ALLMAR dapat menjamin putusan yang menguntungkan?

Tidak. Putusan KPPU dan pengadilan bergantung pada fakta, bukti, dan penilaian majelis. Advokat ALLMAR Law & Permit menyiapkan pembelaan, bukti, saksi, dan ahli sebaik mungkin tanpa menjanjikan hasil tertentu.

Berlangganan info regulasi & tips usaha dari ALLMAR