Layanan WNA, TKA & Imigrasi

Pembayaran DKPTKA (US$100/TKA/bulan)DKPTKA compensation fund payments (US$100/worker/month)

← Semua layanan ALLMAR Law & InvestmentAll ALLMAR Law & Investment services

Jawaban singkatShort answer

Pembayaran DKPTKA (US$100/TKA/bulan) adalah layanan ALLMAR Law & Investment.DKPTKA compensation fund payments (US$100/worker/month) is a service by ALLMAR Law & Investment.

Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) tidak hanya mengurus RPTKA dan izin tinggal. Ada satu kewajiban keuangan kepada negara yang harus dipenuhi sebelum RPTKA disahkan, yaitu Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau DKPTKA. Jasa pengurusan DKPTKA membantu Anda memastikan tagihan terbit dengan benar, dibayar tepat waktu, dan tercatat sesuai jangka waktu penggunaan TKA.

Apa itu DKPTKA?

DKPTKA adalah kompensasi yang wajib dibayar pemberi kerja atas setiap TKA yang dipekerjakannya. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. DKPTKA termasuk penerimaan negara bukan pajak, dan besarannya ditetapkan dalam ketentuan resmi per TKA untuk setiap bulan penggunaan. Besaran itu dibayar terpisah sesuai ketentuan dan tidak termasuk dalam biaya jasa pendampingan.

Dana yang terkumpul dipakai pemerintah antara lain untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia, sejalan dengan prinsip alih teknologi dan keahlian dalam penggunaan TKA.

Siapa yang wajib membayar

Pada prinsipnya setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA. Kewajiban ini melekat pada pemberi kerja, bukan pada TKA, sehingga tidak boleh dipotong dari gaji TKA.

Pengecualian

Peraturan memberikan pengecualian bagi pemberi kerja atau TKA tertentu, antara lain:

  • instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
  • lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan, sesuai ketentuan;
  • pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham sesuai batas yang ditentukan;
  • TKA pada jenis kegiatan tertentu yang diatur dalam peraturan pelaksana.

Pengecualian tidak berlaku otomatis. Pemberi kerja perlu memastikan bahwa kondisinya memenuhi kriteria dan mengajukan data yang sesuai saat permohonan RPTKA.

Alur pembayaran dalam jasa pengurusan DKPTKA

  1. Pengajuan RPTKA. Pemberi kerja mengajukan RPTKA beserta jangka waktu penggunaan TKA.
  2. Penilaian kelayakan. Setelah permohonan dinilai layak, sistem menerbitkan kode tagihan pembayaran.
  3. Pembayaran. DKPTKA dibayar di muka sesuai jangka waktu penggunaan TKA yang diajukan, melalui bank persepsi atau kanal pembayaran resmi.
  4. Konfirmasi. Bukti pembayaran diunggah atau terkonfirmasi otomatis di sistem.
  5. Pengesahan RPTKA. RPTKA disahkan setelah pembayaran terverifikasi.

Untuk perpanjangan, DKPTKA dibayar kembali sesuai periode perpanjangan. Pengaturan kewenangan penerimaan untuk perpanjangan dapat berbeda, misalnya melibatkan pemerintah daerah sesuai lokasi kerja TKA, sehingga perlu diperiksa pada saat pengajuan.

Peran penyedia jasa

Kami membantu memeriksa apakah perusahaan atau TKA Anda termasuk pengecualian, menghitung periode pembayaran agar sejalan dengan kontrak kerja dan izin tinggal, memantau terbitnya kode tagihan, dan memastikan bukti pembayaran tercatat sebelum batas waktu. Kami juga menyusun catatan pembayaran setiap TKA sebagai arsip bagi bagian keuangan dan auditor Anda.

Dokumen yang perlu disiapkan

  • Akun pemberi kerja di sistem layanan TKA.
  • Data RPTKA yang diajukan, termasuk jangka waktu.
  • Data perusahaan dan NPWP.
  • Dokumen pendukung pengecualian, misalnya akta yang menunjukkan kepemilikan saham direksi.

Kesalahan umum

  • Membayar setelah tenggat tagihan, sehingga kode tagihan kedaluwarsa dan proses harus diulang.
  • Memotong DKPTKA dari gaji TKA.
  • Mengira direksi asing otomatis bebas DKPTKA tanpa memeriksa ketentuan kepemilikan saham.
  • Jangka waktu pembayaran tidak sejalan dengan kontrak kerja atau masa izin tinggal.
  • Tidak menyimpan bukti pembayaran untuk keperluan audit.

Akibat bila DKPTKA tidak dibayar

Tanpa pembayaran DKPTKA, RPTKA tidak dapat disahkan, sehingga TKA tidak dapat memperoleh izin tinggal untuk bekerja. Mempekerjakan TKA tanpa pengesahan RPTKA dapat berujung pada sanksi administratif bagi pemberi kerja dan masalah keimigrasian bagi TKA.

Merencanakan anggaran penggunaan TKA

DKPTKA adalah biaya berulang selama TKA dipekerjakan. Masukkan kewajiban ini ke dalam anggaran tahunan bersama biaya izin tinggal, asuransi, dan pelatihan tenaga pendamping. Dengan perencanaan yang jelas, bagian keuangan dapat menyiapkan dana sebelum tagihan terbit, sehingga pengesahan atau perpanjangan RPTKA tidak tertunda hanya karena proses pembayaran internal.

Waktu dan faktor biaya

Pembayaran DKPTKA sendiri dapat diselesaikan cepat setelah tagihan terbit. Waktu keseluruhan bergantung pada proses penilaian RPTKA. Faktor biaya jasa meliputi jumlah TKA, kebutuhan analisis pengecualian, dan koordinasi dengan perpanjangan izin tinggal. DKPTKA dibayar terpisah sesuai ketentuan.

Tim ALLMAR Law & Investment (unit Hukum & Perizinan, law.allmar.co.id) dapat membantu Anda mengelola kewajiban DKPTKA, dari pemeriksaan pengecualian hingga pembayaran yang tepat waktu dan tercatat rapi.

DKPTKA payment in Indonesia is a mandatory contribution that employers make for each foreign worker they employ. DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) is the foreign worker compensation fund, collected as non-tax state revenue and used to support the development of Indonesian workers. It is often called the expat levy. Although the payment itself is simple, its timing and link to the RPTKA and KITAS mean that a missed or incorrect payment can delay your foreign employee's permit.

The basics

Under Government Regulation No. 34 of 2021 on the use of foreign workers, employers using foreign workers must pay DKPTKA for each worker, at a fixed monthly amount per worker set by regulation, for the period of the approved RPTKA. The rate is denominated in US dollars and is paid separately according to the applicable rules. The employer, not the foreign worker, is responsible for the payment, and it should not be deducted from the worker's salary.

Who must pay and who is exempt

As a rule, every employer of a foreign worker under an approved RPTKA pays DKPTKA. The regulation also provides exemptions for certain categories, which have included government agencies and international organisations, social and religious institutions, certain positions in educational institutions, and in some cases shareholders who are also directors or commissioners. Exemptions are specific, may change, and should be confirmed before relying on them.

When DKPTKA payment in Indonesia is due

  1. RPTKA application: the employer submits the foreign worker plan through TKA Online.
  2. Assessment: the Ministry of Manpower reviews the application.
  3. Billing: once the application is considered acceptable, a billing code is issued for the DKPTKA amount for the requested period.
  4. Payment: the employer pays through the designated state revenue channels using the billing code.
  5. Approval: after payment is confirmed, the RPTKA approval is issued and notified to immigration for the visa and KITAS.

For extensions, the payment is made for the extended period. Where the foreign worker works within a single province, payments for extensions may be directed to the regional government according to the applicable rules, so the billing instructions should be followed carefully.

Why accuracy matters

  • Delays: the RPTKA is not approved until payment is confirmed, and immigration processing waits for it.
  • Incorrect period: paying for the wrong duration can cause a mismatch between the RPTKA, visa and KITAS periods.
  • Refunds: if a worker leaves early, the possibility and procedure of reclaiming unused amounts depend on the rules in force and require proper documentation.
  • Audits: DKPTKA records are checked during extensions and inspections.

DKPTKA in your compliance calendar

Most PT PMA companies have several foreign workers with different start and end dates. A calendar that tracks each worker's RPTKA, DKPTKA period, visa and KITAS expiry avoids lapses. DKPTKA payments should also be reflected in the company's accounts and tax records, as they are a cost of employing foreign staff.

What we handle

  • Checking whether the employer or position is eligible for any exemption.
  • Preparing the RPTKA application and monitoring the billing code.
  • Coordinating payment with your finance team and confirming receipt.
  • Aligning the payment period with the visa and KITAS.
  • Handling extensions, amendments and early termination documents.

Documents commonly needed

  • Company data and TKA Online account access.
  • RPTKA application details for each worker.
  • Proof of payment once DKPTKA is paid.
  • Documents supporting any exemption claimed.

Common mistakes

  • Deducting DKPTKA from the foreign worker's salary.
  • Paying late, so the RPTKA and KITAS are delayed.
  • Claiming an exemption that does not apply.
  • Losing payment receipts needed for extensions.
  • Paying to the wrong channel for an extension.

Timing and cost factors

The payment itself is quick once the billing code is issued; the overall timing depends on the RPTKA review. DKPTKA is paid separately according to the applicable rules, and our fees depend on the number of workers and whether the case involves new applications, extensions or exemptions.

The ALLMAR Law & Investment team can manage your DKPTKA payments as part of the RPTKA and KITAS process, so your foreign workers' permits stay aligned and on time.

Pertanyaan umumFAQ

Apa itu DKPTKA?What is DKPTKA in Indonesia?

Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yaitu kompensasi yang wajib dibayar pemberi kerja atas setiap TKA yang dipekerjakan, sebagai penerimaan negara bukan pajak.DKPTKA is the foreign worker compensation fund that employers pay for each foreign worker, collected as non-tax state revenue.

Siapa yang menanggung DKPTKA?Who pays DKPTKA, the employer or the employee?

Pemberi kerja. DKPTKA tidak boleh dibebankan atau dipotong dari gaji TKA.The employer pays DKPTKA, and it should not be deducted from the foreign worker's salary.

Apakah direktur asing wajib dibayarkan DKPTKA?Are any employers exempt from DKPTKA?

Bergantung pada ketentuan pengecualian, misalnya bagi pemegang saham yang menjabat direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham sesuai batas yang ditentukan.Certain categories are exempt under the regulation, such as some government, international, social, religious and educational institutions, but exemptions must be confirmed case by case.

Kapan DKPTKA dibayar?When is DKPTKA paid?

Setelah permohonan RPTKA dinilai layak dan kode tagihan terbit, dibayar di muka sesuai jangka waktu penggunaan TKA sebelum RPTKA disahkan.After the RPTKA application is assessed and a billing code is issued, and before the RPTKA approval is granted.

Berlangganan info regulasi & tips usaha dari ALLMARSubscribe to ALLMAR regulation updates & business tips