Perceraian dan hak asuh anak lintas negaraCross-border divorce and child custody

Perceraian selalu berat, dan menjadi lebih rumit bila pasangan berbeda kewarganegaraan, tinggal di negara berbeda, atau memiliki harta dan anak di lebih dari satu negara. Artikel ini memberi gambaran umum tentang perceraian lintas negara dan hak asuh anak menurut hukum Indonesia, termasuk dampaknya pada izin tinggal dan kewarganegaraan, sebagai bahan edukasi sebelum Anda mengambil langkah.

Dasar hukum perceraian lintas negara di Indonesia

UU 1/1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah UU 16/2019, menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan para pihak, dan harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun lagi. Bagi pasangan beragama Islam, perkara diajukan ke Pengadilan Agama dengan memperhatikan Kompilasi Hukum Islam. Bagi pasangan non-Muslim, perkara diajukan ke Pengadilan Negeri.

Undang-undang dan peraturan pelaksananya mengenal beberapa alasan perceraian, misalnya salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa izin, kekerasan, atau perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Pengadilan mana yang berwenang?

Bila perkawinan dicatat di Indonesia dan salah satu pihak tinggal di Indonesia, gugatan umumnya diajukan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal pihak tertentu sesuai hukum acara yang berlaku. Bila tergugat tinggal di luar negeri, hukum acara memberi aturan khusus mengenai pengadilan yang berwenang dan cara pemanggilan, yang biasanya dilakukan melalui saluran diplomatik dan memakan waktu lebih lama.

Pasangan juga dapat menghadapi situasi ketika pengadilan di negara lain ikut berwenang, misalnya karena perkawinan dilangsungkan di sana atau salah satu pihak menetap di sana. Hal ini dapat menimbulkan proses ganda.

Putusan cerai dari luar negeri

Pada prinsipnya, putusan pengadilan asing tidak dapat langsung dilaksanakan di Indonesia. Bagi WNI yang bercerai di luar negeri, putusan tersebut perlu dilaporkan dan dicatatkan sesuai ketentuan administrasi kependudukan agar status sipilnya diperbarui. Untuk pelaksanaan aspek lain, seperti pembagian harta di Indonesia, sering kali diperlukan proses tersendiri di pengadilan Indonesia.

Hak asuh anak

Hukum Indonesia menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak walaupun telah bercerai. Bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusan. Dalam praktik Pengadilan Agama, anak yang belum mumayiz umumnya diasuh ibunya, tetapi pengadilan tetap menilai kondisi konkret.

Isu khusus perkawinan campuran

• Kewarganegaraan anak. Anak dari perkawinan campuran dapat berkewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu sesuai UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Status ini memengaruhi dokumen perjalanan dan tempat tinggal anak.
• Perpindahan anak ke luar negeri. Membawa anak keluar Indonesia tanpa persetujuan orang tua lain atau bertentangan dengan putusan pengadilan dapat menimbulkan masalah hukum serius di lebih dari satu negara.
• Hak berkunjung lintas negara perlu diatur rinci: jadwal, biaya perjalanan, dan komunikasi jarak jauh.
• Pelaksanaan putusan di negara lain tidak otomatis dan bergantung pada hukum negara tersebut.

Nafkah dan harta

Pengadilan dapat mewajibkan ayah menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dan bila ayah tidak mampu, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut. Pembagian harta bergantung pada ada tidaknya perjanjian perkawinan. Tanpa perjanjian, harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya adalah harta bersama. Harta di luar negeri dapat tunduk pada hukum negara tempat harta itu berada.

Dampak pada izin tinggal pasangan WNA

Bila pasangan WNA memegang izin tinggal penyatuan keluarga dengan penjamin pasangan WNI, perceraian mengubah dasar penjaminan. Ketentuan keimigrasian memberi pengaturan tertentu, misalnya bagi orang tua WNA dari anak WNI, tetapi status izin tinggal perlu segera ditinjau agar tidak terjadi pelanggaran.

Dokumen yang biasanya disiapkan

• Buku nikah atau akta perkawinan, termasuk bukti pencatatan di Indonesia.
• Akta kelahiran anak dan dokumen kewarganegaraannya.
• Identitas para pihak: KTP, paspor, izin tinggal.
• Perjanjian perkawinan, bila ada.
• Bukti yang mendukung alasan perceraian.
• Data harta dan penghasilan.
• Terjemahan tersumpah dan apostille atau legalisasi dokumen asing.

Catatan penutup

Perceraian lintas negara menyentuh hukum keluarga, hukum acara, keimigrasian, kewarganegaraan, dan hukum negara lain sekaligus. Hasil perkara bergantung pada fakta, bukti, dan penilaian hakim, dan tidak ada pihak yang dapat memastikannya. Sebelum mengambil langkah, terlebih yang menyangkut anak, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan advokat yang memahami hukum keluarga dan perkawinan campuran. Informasi ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.