Pencatatan perkawinan campuranRegistration of mixed (Indonesian–foreign) marriages

Menikah dengan pasangan berkewarganegaraan asing memerlukan persiapan dokumen yang lebih banyak daripada perkawinan biasa. Dokumen dari negara pasangan harus diterjemahkan dan sering harus dilegalisasi, dan pencatatan harus dilakukan di instansi yang tepat. Jasa pencatatan perkawinan campuran membantu Anda menyiapkan dokumen dan memastikan perkawinan tercatat sah di Indonesia.

Apa itu perkawinan campuran?

UU 1/1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Di mana perkawinan dicatat?

• Bagi pasangan beragama Islam: dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
• Bagi pasangan non-Muslim: setelah pemberkatan atau upacara keagamaan, perkawinan dicatat di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil), sesuai UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah UU 24/2013.

Dokumen yang biasanya diperlukan

Dari pihak WNI

• KTP elektronik dan kartu keluarga.
• Akta kelahiran.
• Surat pengantar dari kelurahan, sesuai ketentuan setempat.
• Bila pernah menikah: akta cerai atau akta kematian pasangan sebelumnya.

Dari pihak WNA

• Paspor yang berlaku.
• Akta kelahiran.
• Surat keterangan dari instansi berwenang di negaranya bahwa ia memenuhi syarat untuk menikah dan tidak ada halangan, sering disebut certificate of no impediment, biasanya diperoleh melalui kedutaan atau konsulat.
• Bila pernah menikah: putusan cerai atau akta kematian pasangan sebelumnya.
• Izin tinggal atau visa yang berlaku saat berada di Indonesia.

Dokumen asing biasanya perlu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisasi atau diberi apostille, tergantung negara asal dokumen. Indonesia telah menjadi pihak Konvensi Apostille, sehingga dokumen dari negara anggota konvensi dapat memakai apostille sebagai pengganti legalisasi berjenjang.

Alur jasa pencatatan perkawinan campuran

1. Konsultasi awal. Kami memetakan agama, negara asal, dan status perkawinan sebelumnya untuk menentukan instansi dan dokumen yang tepat.
2. Daftar dokumen per pihak, termasuk dokumen dari kedutaan pasangan WNA.
3. Penerjemahan dan legalisasi atau apostille.
4. Pendaftaran kehendak menikah di KUA atau pendaftaran pencatatan di Disdukcapil sesuai tenggat.
5. Pelaksanaan akad nikah atau pemberkatan dan pencatatan.
6. Penerbitan buku nikah atau kutipan akta perkawinan, lalu pembaruan kartu keluarga WNI.

Biaya resmi, bila ada, dibayar terpisah sesuai ketentuan masing-masing instansi.

Bila perkawinan dilangsungkan di luar negeri

Perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri perlu dilaporkan dan dicatatkan di Indonesia sesuai ketentuan administrasi kependudukan, baik melalui perwakilan RI di negara tersebut maupun setelah kembali ke Indonesia. Pelaporan ini penting untuk pembaruan kartu keluarga, pengurusan izin tinggal pasangan, dan status anak.

Pertimbangkan perjanjian perkawinan

Bagi pasangan campuran, perjanjian pemisahan harta sering perlu dipertimbangkan sebelum menikah, terutama berkaitan dengan hak atas tanah bagi pihak WNI. Bila ingin membuatnya sebelum perkawinan, jadwalkan pembuatan akta notaris sebelum tanggal pencatatan.

Contoh perencanaan waktu

Pasangan merencanakan pernikahan di Indonesia tiga bulan lagi. Pasangan WNA perlu meminta surat keterangan dari kedutaan, yang di beberapa negara memerlukan dokumen tambahan dari negara asal. Setelah itu dokumen diterjemahkan dan, bila perlu, diapostille atau dilegalisasi. Pendaftaran ke KUA atau Disdukcapil dilakukan dalam tenggat sebelum tanggal pernikahan. Bila ingin membuat perjanjian perkawinan, akta notaris juga harus selesai sebelum akad atau pencatatan. Menyusun linimasa seperti ini sejak awal mencegah penundaan di menit terakhir.

Kesalahan umum

• Menunggu dokumen dari kedutaan terlalu dekat dengan tanggal pernikahan.
• Ejaan nama pada paspor, akta kelahiran, dan surat kedutaan berbeda.
• Dokumen asing belum diterjemahkan atau belum dilegalisasi.
• Menikah di luar negeri tanpa melapor ke Indonesia.
• Tidak memperbarui kartu keluarga setelah pencatatan.

Tindak lanjut setelah perkawinan tercatat

Setelah perkawinan tercatat, pasangan WNA dapat mengajukan izin tinggal penyatuan keluarga dengan penjamin pasangan WNI. Anak yang kelak lahir dari perkawinan ini juga memiliki ketentuan kewarganegaraan tersendiri. Dokumen perkawinan yang rapi sejak awal akan memudahkan seluruh urusan tersebut.

Durasi dan faktor biaya

Lama proses sangat bergantung pada waktu penerbitan dokumen dari kedutaan dan proses legalisasi atau apostille. Biaya jasa dipengaruhi negara asal pasangan, jumlah dokumen yang perlu diterjemahkan, status perkawinan sebelumnya, dan apakah perkawinan dilangsungkan di luar negeri.

Tim ALLMAR Law & Investment dapat membantu Anda menyiapkan dokumen dan pencatatan perkawinan campuran, serta merencanakan tindak lanjut izin tinggal pasangan.