Perjanjian perkawinan (prenup/postnup) perkawinan campuranPrenuptial and postnuptial agreements for mixed marriages

Bagi pasangan WNI dan WNA, pengaturan harta dalam perkawinan bukan hanya soal pribadi, tetapi juga berkaitan dengan hak atas tanah di Indonesia. Tanpa pengaturan khusus, WNI yang menikah dengan WNA dapat menghadapi pembatasan dalam memiliki tanah dengan hak milik. Artikel ini menjelaskan secara umum tentang perjanjian perkawinan campuran, baik yang dibuat sebelum (prenup) maupun selama perkawinan (postnup).

Dasar hukum perjanjian perkawinan campuran

UU 1/1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah UU 16/2019, mengatur bahwa pada dasarnya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan tetap di bawah penguasaan masing-masing, kecuali ditentukan lain. Perjanjian perkawinan memungkinkan pasangan mengatur lain, misalnya memisahkan seluruh harta.

Semula perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluasnya, sehingga perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Inilah yang dikenal sebagai postnuptial agreement.

Mengapa penting bagi perkawinan campuran?

UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menetapkan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Dalam perkawinan tanpa pemisahan harta, tanah yang dibeli WNI selama perkawinan menjadi harta bersama dengan pasangan WNA. Akibatnya, WNI dapat terhalang memperoleh hak milik dan hak guna bangunan, karena sebagian hak itu secara hukum ikut menjadi milik pasangan asingnya.

Dengan perjanjian pemisahan harta, harta yang diperoleh WNI tetap menjadi milik pribadinya, sehingga ia dapat memiliki tanah dengan hak milik sesuai ketentuan. Selain soal tanah, perjanjian juga bermanfaat untuk:

• Memisahkan tanggung jawab utang usaha masing-masing.
• Melindungi harta bawaan dan warisan.
• Memberi kejelasan bila terjadi perceraian atau kematian.
• Mengatur harta di beberapa negara.

Isi yang lazim dalam perjanjian perkawinan

• Pemisahan harta sepenuhnya atau sebagian.
• Pengaturan harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan.
• Tanggung jawab atas utang.
• Biaya rumah tangga dan pendidikan anak.
• Pengelolaan harta tertentu, misalnya saham atau properti.

Isi perjanjian tidak boleh melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan juga tidak dapat mengatur hal yang bertentangan dengan hak anak.

Bentuk, bahasa, dan pencatatan

1. Akta notaris. Dalam praktik, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.
2. Bahasa. Bagi pasangan campuran, akta biasanya disusun atau disertai terjemahan dalam bahasa yang dipahami pasangan WNA, karena kedua pihak harus memahami isinya.
3. Pengesahan atau pencatatan. Perjanjian dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan di KUA atau dinas kependudukan, sehingga berlaku terhadap pihak ketiga.
4. Perkawinan di luar negeri. Bila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, pencatatan perkawinan dan perjanjian di Indonesia perlu diperhatikan sesuai ketentuan administrasi kependudukan.

Harta di luar negeri dan hukum negara asal

Pasangan campuran sering memiliki harta di lebih dari satu negara. Perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia belum tentu diakui atau ditafsirkan sama di negara asal pasangan WNA. Sebaliknya, perjanjian dari luar negeri perlu dikaji keberlakuannya di Indonesia. Karena itu, pasangan dengan harta lintas negara sebaiknya meminta pendapat hukum dari kedua yurisdiksi.

Perhatikan pula hubungan antara perjanjian perkawinan dan pewarisan. Pemisahan harta tidak dengan sendirinya mengatur siapa ahli waris; hal itu mengikuti hukum waris yang berlaku bagi pewaris.

Postnup: hal yang perlu diperhatikan

Perjanjian yang dibuat selama perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Bila pasangan sudah memiliki harta bersama atau utang, perjanjian perlu mengatur bagaimana harta yang sudah ada diperlakukan dan memastikan kreditur tidak dirugikan. Untuk harta bersama yang sudah ada, pembagiannya mungkin perlu didokumentasikan secara khusus.

Kesalahan umum

• Membeli tanah dengan hak milik atas nama WNI tanpa perjanjian pemisahan harta.
• Membuat perjanjian tetapi tidak dicatatkan.
• Pasangan WNA menandatangani akta yang tidak ia pahami bahasanya.
• Menganggap perjanjian dari negara lain otomatis berlaku di Indonesia tanpa memeriksa pengakuannya.
• Postnup dipakai untuk menghindari kewajiban kepada kreditur.

Catatan penutup

Perjanjian perkawinan menyentuh hukum keluarga, pertanahan, dan bisa juga hukum negara asal pasangan WNA. Setiap pasangan memiliki kondisi harta, agama, dan tempat perkawinan yang berbeda, sehingga pengaturannya tidak dapat diseragamkan. Sebelum membuat perjanjian, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan advokat dan notaris yang memahami hukum perkawinan campuran. Informasi ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.