Pendirian YayasanFoundation (yayasan) set-up

Yayasan dipilih oleh mereka yang ingin menjalankan kegiatan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan secara tertata dan berkelanjutan: sekolah, panti asuhan, rumah ibadah, klinik sosial, lembaga beasiswa, atau program pemberdayaan masyarakat. Status badan hukum memberi kepastian dalam menerima hibah, memiliki aset, dan bekerja sama dengan lembaga lain. Jasa pendirian yayasan membantu Anda merancang struktur organ, menyiapkan kekayaan awal, menyusun anggaran dasar, dan mengurus pengesahan hingga yayasan siap berkegiatan.

Apa itu yayasan menurut hukum Indonesia

Yayasan diatur dalam UU 16/2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan UU 28/2004. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan tidak mempunyai anggota, berbeda dengan perkumpulan atau koperasi.

Ciri penting yayasan adalah larangan membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Yayasan boleh mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam badan usaha untuk menunjang tujuannya, dengan batasan yang diatur undang-undang, tetapi keuntungan harus kembali untuk tujuan yayasan.

Siapa yang bisa mendirikan yayasan

Yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal. Pendiri bisa orang perseorangan atau badan hukum. Pendirian yayasan oleh orang asing, atau bersama orang asing, memiliki persyaratan tambahan yang diatur dalam peraturan pelaksanaan undang-undang yayasan.

Organ yayasan dan pembagian perannya

Pembina

Organ dengan kewenangan tertinggi yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas, misalnya mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta pengawas, dan menetapkan kebijakan umum yayasan.

Pengurus

Organ yang melaksanakan kepengurusan yayasan sehari-hari. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.

Pengawas

Organ yang mengawasi dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Undang-undang mengatur bahwa jabatan di ketiga organ ini tidak boleh dirangkap oleh orang yang sama, untuk menjaga keseimbangan fungsi pengambilan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengaturan rinci, termasuk masa jabatan dan pengecualiannya, mengikuti undang-undang dan anggaran dasar.

Syarat dan dokumen pendirian

• Nama yayasan: tidak sama dengan nama yayasan lain yang sudah terdaftar dan didahului kata "Yayasan".
• Maksud, tujuan, dan kegiatan di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.
• Kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pendiri, dengan besaran minimal sesuai peraturan pelaksanaan.
• Susunan pembina, pengurus, dan pengawas beserta KTP dan NPWP masing-masing.
• Alamat kedudukan yayasan.
• Surat pernyataan tentang kekayaan awal dan keabsahan alamat bila diminta.

Alur jasa pendirian yayasan

1. Konsultasi tujuan dan struktur. Tim membahas kegiatan yang akan dijalankan, siapa saja yang duduk di setiap organ, dan apakah yayasan akan memiliki unit usaha atau lembaga di bawahnya, seperti sekolah.
2. Pengecekan dan pemesanan nama melalui sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum.
3. Penyusunan anggaran dasar yang sesuai kebutuhan, termasuk tata cara rapat, masa jabatan, dan pengelolaan kekayaan.
4. Penandatanganan akta pendirian di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
5. Pengesahan badan hukum yang diajukan secara elektronik hingga terbit keputusan menteri.
6. NPWP yayasan dan pembukaan rekening atas nama yayasan.
7. Perizinan kegiatan, misalnya izin operasional pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan sosial dari instansi terkait, serta NIB bila yayasan menjalankan kegiatan usaha.

Kewajiban setelah yayasan berdiri

Pengurus wajib menyusun laporan tahunan yang memuat laporan keadaan dan kegiatan serta laporan keuangan. Ikhtisar laporan tahunan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan. Yayasan dengan bantuan atau kekayaan dalam jumlah tertentu wajib diaudit oleh akuntan publik dan mengumumkan ikhtisar laporan tahunannya sesuai undang-undang. Perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan organ juga harus diajukan atau diberitahukan kepada Kementerian Hukum.

Kesalahan yang sering terjadi

• Memakai yayasan untuk usaha yang sebenarnya berorientasi membagi keuntungan kepada pendiri.
• Merangkap jabatan pembina, pengurus, dan pengawas tanpa memperhatikan larangan undang-undang.
• Aset yayasan dicatat atas nama pribadi pengurus.
• Tidak menyusun laporan tahunan sehingga menyulitkan saat mengajukan hibah atau kerja sama.

Berapa lama dan faktor biaya

Bila nama tersedia dan dokumen lengkap, akta dan pengesahan dapat diselesaikan relatif cepat karena prosesnya elektronik. Izin kegiatan dari instansi teknis memerlukan waktu tersendiri. Biaya jasa dipengaruhi kerumitan anggaran dasar, jumlah organ, adanya unit usaha atau lembaga di bawah yayasan, dan cakupan izin kegiatan. Biaya notaris dan biaya resmi negara (PNBP) dibayar terpisah sesuai ketentuan.

Tips memilih penyedia jasa

Pilih penyedia yang memahami perbedaan yayasan dengan perkumpulan dan badan usaha, sehingga bentuk yang Anda pilih benar-benar sesuai tujuan. Tanyakan juga pendampingan izin kegiatan dan kewajiban laporan tahunan.

Tim ALLMAR Law & Investment unit Hukum & Perizinan dapat membantu Anda merancang struktur yayasan, menyusun anggaran dasar, dan mengurus pengesahan hingga izin kegiatan yang diperlukan.