Investasi & Penanaman Modal
Perjanjian joint venture dan kerja sama investasiJoint venture and investment agreements
← Semua layanan ALLMAR Law & PermitAll ALLMAR Law & Permit services
Jawaban singkatShort answer
Perjanjian joint venture dan kerja sama investasi adalah layanan ALLMAR Law & Permit.Joint venture and investment agreements is a service by ALLMAR Law & Permit.
Dua perusahaan dengan kekuatan berbeda sering menemukan bahwa mereka lebih kuat bila bekerja sama: satu membawa teknologi atau modal, yang lain membawa jaringan pasar, lahan, atau izin. Kerja sama seperti ini biasanya diwujudkan dalam joint venture. Jasa pembuatan perjanjian joint venture membantu Anda menuangkan pembagian peran, modal, kendali, dan risiko dalam dokumen yang jelas dan dapat dijalankan.
Bentuk joint venture yang umum di Indonesia
Perusahaan patungan
Para mitra mendirikan PT baru dan memegang saham sesuai porsi yang disepakati. Bila salah satu mitra asing, PT tersebut berstatus PT PMA dan wajib mengikuti ketentuan bidang usaha serta batas kepemilikan modal asing. Bentuk ini cocok untuk kerja sama jangka panjang dengan kegiatan usaha yang mandiri.
Kerja sama kontraktual
Para pihak bekerja sama berdasarkan perjanjian tanpa mendirikan badan usaha baru, misalnya kerja sama operasi untuk satu proyek, kerja sama pemasaran, atau kerja sama bagi hasil. Bentuk ini lebih fleksibel, tetapi setiap pihak tetap memikul tanggung jawabnya sendiri dan perizinan melekat pada masing-masing pihak.
Masuk ke perusahaan yang sudah ada
Salah satu mitra membeli atau mengambil bagian saham baru di perusahaan milik mitra lain. Bentuk ini memerlukan uji tuntas yang lebih mendalam karena mitra masuk ke perusahaan dengan riwayat yang sudah berjalan.
Klausul penting dalam perjanjian joint venture
- Tujuan dan ruang lingkup. Kegiatan apa yang dijalankan JV dan apa yang tetap menjadi urusan masing-masing mitra.
- Kontribusi para pihak. Modal uang, aset, teknologi, lisensi merek, atau tenaga ahli, termasuk cara menilainya.
- Tata kelola. Hak menunjuk direksi dan komisaris, keputusan yang memerlukan persetujuan bersama, serta pelaporan.
- Pendanaan lanjutan. Apa yang terjadi bila JV membutuhkan tambahan modal dan salah satu mitra tidak mampu menyetor.
- Larangan bersaing dan kerahasiaan. Batasan bagi mitra untuk menjalankan usaha serupa di luar JV.
- Kekayaan intelektual. Siapa pemilik teknologi dan merek yang dipakai atau dikembangkan JV.
- Kebuntuan. Mekanisme penyelesaian ketika mitra berimbang tidak dapat sepakat.
- Pengakhiran dan jalan keluar. Opsi beli, opsi jual, dan penilaian harga saham ketika salah satu mitra ingin keluar.
- Hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa. Pengadilan atau arbitrase, serta tempat penyelesaiannya.
Alur kerja jasa pembuatan perjanjian joint venture
- Pemetaan kepentingan. Kami menggali tujuan Anda, kontribusi yang dibawa, dan risiko yang paling dikhawatirkan.
- Pemeriksaan kelayakan hukum. Status bidang usaha, batas kepemilikan asing, dan izin yang diperlukan JV diperiksa lebih dahulu.
- Term sheet. Pokok kesepakatan disusun dan dirundingkan sebelum masuk ke draf lengkap.
- Draf perjanjian. Perjanjian disusun dalam bahasa Indonesia, atau dwibahasa bila ada pihak asing, sesuai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian.
- Negosiasi. Kami mendampingi pembahasan dan mencatat setiap perubahan.
- Pelaksanaan. Pendirian PT patungan atau penyesuaian anggaran dasar, perjanjian pendukung seperti lisensi atau sewa, serta perizinan JV.
Dokumen pendukung yang sering diperlukan
- Perjanjian lisensi merek atau teknologi dari mitra kepada JV.
- Perjanjian penyediaan bahan baku atau distribusi antara mitra dan JV.
- Perjanjian sewa lahan atau bangunan.
- Perjanjian penempatan tenaga ahli.
Kesalahan umum
- Memulai operasional berdasarkan nota kesepahaman yang tidak mengatur kendali dan jalan keluar.
- Membagi saham sama besar tanpa mekanisme kebuntuan.
- Tidak menyelaraskan anggaran dasar dengan perjanjian JV.
- Menyerahkan teknologi tanpa perjanjian lisensi yang jelas.
Memilih penyedia jasa
Pilih penyedia yang memahami sisi bisnis kerja sama, bukan hanya bahasa hukumnya. Perjanjian joint venture yang baik terasa masuk akal bagi tim operasional kedua mitra, karena merekalah yang akan menjalankannya sehari-hari. Tanyakan pula pengalaman penyedia dalam menyusun dokumen dwibahasa dan berkomunikasi dengan mitra asing.
Waktu dan faktor biaya
Kerja sama kontraktual sederhana dapat dirampungkan lebih cepat dibanding pendirian perusahaan patungan dengan mitra asing. Faktor biaya meliputi bentuk JV, jumlah mitra, jumlah perjanjian pendukung, kebutuhan dwibahasa, dan lama negosiasi. Biaya pendirian dan perizinan JV dibayar terpisah sesuai ketentuan.
Tim ALLMAR Law & Investment (unit Hukum & Perizinan, law.allmar.co.id) dapat membantu Anda merancang dan merundingkan perjanjian joint venture yang seimbang, serta mendampingi pendirian dan perizinan usaha patungan.
A joint venture agreement in Indonesia sets out how a foreign investor and a local partner will build and run a business together. Joint ventures are common when an activity is capped for foreign ownership, when a local partner holds land, licences or customer relationships, or when the foreign party wants to share risk. The agreement is where expectations become obligations, so it repays careful drafting.
Two forms of joint venture
Corporate joint venture
The partners set up or invest in a PT PMA together and hold shares according to an agreed split. The joint venture agreement, sometimes called a shareholders' agreement, governs their relationship, while the articles of association govern the company.
Contractual joint venture
The parties cooperate under a contract without forming a new company, for example a joint operation for a construction project, a cooperation agreement on land development, or a distribution and service arrangement. Liability, licences and tax treatment differ from a corporate JV and should be considered from the start.
Key clauses in a joint venture agreement in Indonesia
- Contributions: cash, assets, land use, technology or services, and how they are valued.
- Ownership and funding: share split, future capital calls and dilution if a partner does not fund.
- Governance: board nomination, reserved matters, quorum and the role of the president director.
- Business plan: scope, exclusivity, non-compete and related-party transactions.
- Intellectual property: who owns brands and know-how, and on what terms the JV uses them.
- Deadlock: escalation, mediation and buy-sell options.
- Exit: transfer restrictions, first refusal, tag and drag rights, put and call options.
- Termination: events of default and consequences, including licence and asset return.
- Dispute resolution and governing law.
Indonesian rules that shape a JV
Several legal points are specific to Indonesia. Foreign ownership caps under the investment business field rules cannot be bypassed by side agreements, and nominee arrangements are void under the Investment Law. Land rights such as freehold (Hak Milik) cannot be held by a PT PMA, so land contributions are usually structured through other rights or leases. Agreements with Indonesian parties should have an Indonesian-language version. The articles of association prevail over the JV agreement as far as the company is concerned, so key rights must be mirrored there.
Due diligence on your partner
Before signing, look at the partner's corporate records, licences, land titles, litigation, tax compliance and reputation. Check that what they promise to contribute, such as land or licences, actually exists and can lawfully be used by the JV. Many disputes start with an asset that could never be transferred.
Our process
- Term sheet: agree the commercial principles in plain language.
- Legal checks: ownership limits, land, licensing and partner due diligence.
- Drafting: a bilingual joint venture agreement and matching articles.
- Negotiation support: explain each clause and help resolve open points.
- Implementation: incorporation or share subscription, deeds, AHU and OSS filings.
Who should run the joint venture
Day-to-day control is often more important than the share split. Decide early who appoints the president director, who controls finance, who signs bank transactions and who handles licensing and government relations. A foreign minority partner can still protect itself through reserved matters, information rights and a finance director nomination, while a local majority partner may lead regulatory and community matters. Writing these roles down reduces the space for misunderstandings once the business is operating.
Common mistakes
- Relying on trust and a short memorandum instead of a full agreement.
- Contributions that are valued but never transferred.
- No mechanism for deadlock between equal partners.
- Choosing a dispute forum without thinking about enforcement in Indonesia.
Timing and cost factors
A straightforward JV with a clear term sheet can be documented fairly quickly; complex JVs with asset contributions, land and regulated licences need more due diligence and negotiation. Fees depend on complexity; notary fees and official charges for implementation are paid separately.
The ALLMAR Law & Investment team can structure your joint venture, check your partner and the assets involved, and draft and implement an agreement that works in Indonesian practice.
Pertanyaan umumFAQ
Apa itu joint venture?Do I need a local partner to invest in Indonesia?
Joint venture adalah kerja sama dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama, baik dengan mendirikan perusahaan patungan maupun melalui perjanjian kerja sama tanpa badan usaha baru.Not always. Many activities allow full foreign ownership, but capped activities require local shareholders for the remaining portion.
Apakah joint venture dengan pihak asing harus berbentuk PT PMA?Can a joint venture company own land in Indonesia?
Bila kerja sama diwujudkan dalam perusahaan patungan dan ada pemegang saham asing, perusahaan tersebut berstatus PT PMA.A PT PMA cannot hold freehold (Hak Milik), but it can hold certain other land rights or lease land, depending on the project.
Apakah perjanjian joint venture harus berbahasa Indonesia?Should a JV agreement be in Indonesian?
Perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia, dan dapat dibuat dwibahasa bila melibatkan pihak asing.Agreements with an Indonesian party should include an Indonesian-language version, so a bilingual agreement is recommended.
Bagaimana jika mitra joint venture tidak sepakat?What happens if JV partners deadlock?
Perjanjian sebaiknya memuat mekanisme kebuntuan, seperti eskalasi ke pimpinan, mediasi, atau opsi saling membeli saham.That depends on the agreement. Good agreements include escalation, mediation and buy-sell mechanisms to resolve deadlock.