Investasi & Penanaman Modal

Analisis bidang usaha terbuka dan batas kepemilikan asingOpen business sectors and foreign ownership limits

← Semua layanan ALLMAR Law & InvestmentAll ALLMAR Law & Investment services

Jawaban singkatShort answer

Analisis bidang usaha terbuka dan batas kepemilikan asing adalah layanan ALLMAR Law & Investment.Open business sectors and foreign ownership limits is a service by ALLMAR Law & Investment.

Sebelum investor asing menandatangani apa pun, ada satu pertanyaan yang harus dijawab: apakah kegiatan usaha yang direncanakan boleh dijalankan dengan modal asing, dan sampai berapa persen? Jawaban yang keliru dapat membuat struktur investasi harus dibongkar ulang. Jasa analisis bidang usaha terbuka membantu Anda memperoleh jawaban yang jelas dan terdokumentasi sejak awal.

Dari daftar negatif ke daftar positif

Indonesia dahulu memakai Daftar Negatif Investasi. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja, pendekatannya berubah menjadi daftar prioritas atau yang sering disebut daftar positif investasi. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.

Prinsipnya, semua bidang usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali yang dinyatakan tertutup atau hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, serta bidang yang terbuka dengan persyaratan tertentu.

Kategori bidang usaha

  • Bidang usaha prioritas. Bidang yang didorong pemerintah dan dapat memperoleh fasilitas fiskal atau nonfiskal bila memenuhi kriteria.
  • Bidang usaha yang dialokasikan atau bermitra dengan koperasi dan UMKM. Sebagian dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, dan sebagian lain terbuka bagi usaha besar dengan syarat kemitraan.
  • Bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Misalnya batas maksimal kepemilikan modal asing, kewajiban izin khusus, atau persyaratan lain dari kementerian teknis.
  • Bidang usaha tertutup. Bidang yang sama sekali tidak boleh dimasuki penanaman modal, seperti jenis-jenis kegiatan yang dilarang undang-undang.
  • Bidang usaha terbuka. Semua bidang lain di luar kategori di atas.

Mengapa analisis tidak cukup membaca satu tabel

Batas kepemilikan asing tidak hanya ditentukan oleh lampiran Peraturan Presiden. Undang-undang sektoral dapat mengatur batas tersendiri, misalnya di bidang penerbangan, pelayaran, penyiaran, atau keuangan. Ada pula ketentuan nilai investasi minimum bagi PT PMA dan persyaratan kemitraan dengan UMKM untuk KBLI tertentu. Analisis yang lengkap memeriksa semua lapisan ini sekaligus.

Alur kerja jasa analisis bidang usaha terbuka

  1. Uraian kegiatan. Kami meminta Anda menjelaskan rencana kegiatan secara rinci, termasuk kegiatan pendukung.
  2. Pemetaan KBLI. Kegiatan dicocokkan dengan KBLI yang paling tepat, karena perbedaan satu digit dapat mengubah status keterbukaan.
  3. Pemeriksaan daftar bidang usaha. Setiap KBLI diperiksa statusnya dalam peraturan bidang usaha penanaman modal.
  4. Pemeriksaan peraturan sektoral. Kami memeriksa undang-undang dan peraturan teknis yang mengatur batas atau syarat tambahan.
  5. Memo hasil analisis. Anda menerima ringkasan status setiap KBLI, batas kepemilikan, persyaratan khusus, dan pilihan struktur yang mungkin, dalam bahasa Indonesia atau Inggris.

Contoh hasil analisis yang berguna

Seorang investor ingin membuka usaha jasa pendidikan nonformal, katering untuk kantor, dan distribusi peralatan dapur. Analisis menunjukkan bahwa setiap kegiatan memiliki status berbeda: ada yang terbuka penuh, ada yang memerlukan kemitraan, dan ada yang memerlukan izin teknis tambahan. Dengan memo yang jelas, investor dapat memutuskan apakah semua kegiatan dijalankan dalam satu PT PMA, dipisah, atau sebagian dijalankan melalui kerja sama dengan mitra lokal.

Informasi yang perlu disiapkan

  • Deskripsi bisnis dan model pendapatan.
  • Rencana lokasi kegiatan.
  • Rencana komposisi pemegang saham asing dan lokal.
  • Perkiraan nilai investasi dan tenaga kerja.

Kesalahan umum

  • Memakai KBLI yang terlalu umum untuk menghindari pembatasan, padahal kegiatan nyatanya berbeda.
  • Mengira kepemilikan asing bisa disiasati dengan pemegang saham pinjam nama. Undang-Undang Penanaman Modal melarang perjanjian yang menyatakan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain.
  • Tidak memeriksa ulang ketentuan ketika rencana bisnis berubah.

Kapan analisis perlu diulang

Analisis bidang usaha bukan pekerjaan sekali jadi. Ulangi pemeriksaan ketika Anda menambah KBLI, mengubah porsi kepemilikan asing, memindahkan lokasi ke daerah dengan ketentuan khusus, atau ketika pemerintah menerbitkan perubahan peraturan bidang usaha. Memo yang diperbarui juga berguna sebagai lampiran ketika bank, auditor, atau calon mitra menanyakan dasar kepatuhan struktur investasi Anda.

Waktu dan faktor biaya

Analisis untuk satu atau dua KBLI dapat diselesaikan cepat. Rencana usaha yang mencakup banyak kegiatan atau sektor yang diatur ketat memerlukan kajian lebih panjang. Faktor biaya meliputi jumlah KBLI, kebutuhan pemeriksaan peraturan sektoral, dan bahasa memo.

Tim ALLMAR Law & Investment (unit Hukum & Perizinan, law.allmar.co.id) dapat membantu Anda memeriksa status bidang usaha dan batas kepemilikan asing, lalu menuangkannya dalam memo yang menjadi dasar keputusan investasi.

Foreign ownership limits in Indonesia decide whether you can own all, part or none of a business in a given activity. Since the Job Creation framework, Indonesia has moved from the old Negative Investment List (DNI) to a positive approach: all business fields are open to investment unless they are declared closed or subject to specific requirements. Understanding which category your activity falls into is the first legal question for any foreign investor.

The current framework

The Investment Law (Law No. 25 of 2007), as amended by Law No. 6 of 2023 on Job Creation, sets the principle. Presidential Regulation No. 10 of 2021 on investment business fields, as amended by Presidential Regulation No. 49 of 2021, lays out the categories. Sector laws, such as those on telecommunications, broadcasting, shipping, aviation and financial services, can impose their own limits on top.

Four categories of business fields

  • Priority fields: activities the government wants to encourage, which may qualify for fiscal and non-fiscal incentives.
  • Fields allocated or partnered with cooperatives and MSMEs: certain activities are reserved for micro, small and medium enterprises, or open to larger investors only if they partner with them.
  • Fields with certain requirements: activities open to foreign investors with limits, such as a maximum foreign shareholding, or with special licensing.
  • Closed fields: a short list of activities closed to all investment, plus activities reserved for the central government.

Activities not listed in these categories are generally open to 100 percent foreign ownership, subject to sector regulations and minimum investment expectations for PT PMA companies.

How to check foreign ownership limits in Indonesia for your plan

  1. Describe the activity precisely. Ownership treatment is set per KBLI code, so the classification must be accurate.
  2. Map KBLI codes. Identify every code you need, not only the main one.
  3. Check the presidential regulation annexes. See whether each code is priority, reserved, capped or closed.
  4. Check sector law. Confirm whether the sector ministry imposes additional limits or licensing conditions.
  5. Check scale. Some limits depend on investment value, location or the size of the business.
  6. Record the result. Document the analysis for your board, bank and future due diligence.

Where investors are often surprised

  • Distribution and retail: different rules apply to wholesale, retail, e-commerce and specific goods.
  • Tourism: some small-scale accommodation and travel activities are reserved for local small businesses.
  • Construction: foreign participation depends on qualification levels and project values.
  • Media and telecoms: sector laws impose their own caps.
  • Multiple codes: one capped code can limit foreign ownership of the whole company.

Structures that do not work

Nominee arrangements, where an Indonesian holds shares for a foreigner under a side agreement, are expressly prohibited by the Investment Law and are void. Contractual control arrangements designed to evade ownership caps carry similar risks. Legitimate options include a joint venture with genuine local shareholders within the cap, focusing the PT PMA on open activities, or partnering with local small businesses where the rules provide for it.

Grandfathering and changes over time

Ownership rules change. Existing companies whose ownership was approved under earlier rules may in some cases keep their position, but expansions or new codes are assessed under current rules. Before an acquisition, a new activity or a share transfer, the analysis should be refreshed.

What we provide

A written analysis listing each KBLI, its ownership status, any sector limits and practical comments, with recommended structures where caps apply. We also check that your articles, OSS data and shareholder agreements are consistent with the result.

Timing and cost factors

A review of a straightforward plan can be done quickly. Multi-activity groups and regulated sectors need more research and sometimes consultation with the authorities. Fees depend on the number of activities and the complexity of the sector rules.

The ALLMAR Law & Investment team can analyse your activities against current foreign ownership rules and help you choose a compliant structure before you commit capital.

Pertanyaan umumFAQ

Apa itu daftar positif investasi?Does Indonesia still have a Negative Investment List?

Istilah populer untuk pengaturan bidang usaha penanaman modal dalam Perpres 10/2021 sebagaimana diubah Perpres 49/2021, yang menetapkan bidang prioritas, bersyarat, dan tertutup.No. The old DNI was replaced by a positive investment list approach, where business fields are open unless closed or subject to specific requirements.

Bagaimana cara mengetahui batas kepemilikan asing suatu KBLI?Which sectors allow 100 percent foreign ownership in Indonesia?

Periksa status KBLI dalam peraturan bidang usaha penanaman modal dan peraturan sektoral yang berlaku, karena keduanya dapat menetapkan batas.Many sectors not listed with restrictions are open to full foreign ownership, but each KBLI code and any sector law must be checked.

Apakah perjanjian nominee dibolehkan untuk melampaui batas asing?Can I use a local nominee to exceed the foreign cap?

Tidak. Undang-Undang Penanaman Modal melarang perjanjian yang menyatakan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain, dan perjanjian semacam itu batal demi hukum.No. Nominee arrangements are prohibited under the Investment Law and are void.

Apakah status bidang usaha bisa berubah?Do foreign ownership limits apply per company or per activity?

Bisa. Pemerintah dapat merevisi peraturan bidang usaha, sehingga status KBLI perlu diperiksa ulang ketika rencana investasi dilaksanakan.They are set per KBLI activity, but a single restricted activity can limit the foreign ownership of the whole company.

Berlangganan info regulasi & tips usaha dari ALLMARSubscribe to ALLMAR regulation updates & business tips