Perselisihan hubungan industrialIndustrial relations disputes

Hubungan antara perusahaan dan pekerja tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan pendapat tentang upah, pemutusan hubungan kerja, atau isi perjanjian kerja bersama dapat berkembang menjadi sengketa. Hukum Indonesia menyediakan jalur khusus untuk perselisihan hubungan industrial, dengan tahapan berjenjang yang wajib dilalui sebelum perkara sampai ke pengadilan. Artikel ini menjelaskan jenis perselisihan, tahapannya, serta hal yang perlu disiapkan pengusaha maupun pekerja.

Dasar hukum

Penyelesaian perselisihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ketentuan materiil tentang hubungan kerja, termasuk pemutusan hubungan kerja dan hak-hak pekerja, mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

Empat jenis perselisihan

• Perselisihan hak. Timbul karena tidak dipenuhinya hak yang sudah diatur dalam peraturan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, misalnya upah lembur yang tidak dibayar.
• Perselisihan kepentingan. Timbul karena tidak ada kesesuaian pendapat tentang pembuatan atau perubahan syarat kerja, misalnya dalam perundingan perjanjian kerja bersama.
• Perselisihan pemutusan hubungan kerja. Timbul karena tidak ada kesesuaian pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja.
• Perselisihan antar serikat pekerja. Dalam satu perusahaan, misalnya tentang keanggotaan atau pelaksanaan hak serikat.

Tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

1. Perundingan bipartit

Langkah wajib pertama adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dan pengusaha. Undang-undang memberi batas waktu perundingan bipartit, dan setiap perundingan harus dibuat risalahnya. Bila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial agar dapat dimohonkan eksekusi bila diingkari.

2. Mediasi, konsiliasi, atau arbitrase

Bila bipartit gagal, salah satu pihak mencatatkan perselisihan ke instansi ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti upaya bipartit. Para pihak ditawari pilihan:

• Konsiliasi untuk perselisihan kepentingan, PHK, atau antar serikat pekerja.
• Arbitrase untuk perselisihan kepentingan atau antar serikat pekerja.
• Mediasi bila para pihak tidak memilih, dan berlaku untuk keempat jenis perselisihan.

Mediator atau konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis bila tidak tercapai kesepakatan. Para pihak dapat menerima atau menolak anjuran tersebut.

3. Pengadilan Hubungan Industrial

Bila anjuran ditolak, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah tempat pekerja bekerja. Gugatan wajib melampirkan risalah mediasi atau konsiliasi. Untuk perselisihan hak dan PHK, putusan dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sedangkan untuk perselisihan kepentingan dan antar serikat pekerja, putusan Pengadilan Hubungan Industrial bersifat akhir.

Hal penting dalam perselisihan PHK

• PHK sebaiknya didahului pemberitahuan dan perundingan sesuai ketentuan yang berlaku.
• Hak pekerja yang terkena PHK, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, dihitung menurut alasan PHK dan ketentuan peraturan pelaksana.
• Selama perselisihan belum selesai, pengusaha dan pekerja pada prinsipnya tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing, kecuali ada skorsing yang dilakukan sesuai ketentuan.
• Gugatan atas PHK memiliki tenggat yang perlu diperhatikan.

Dokumen yang perlu disiapkan

Bagi pengusaha

• Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
• Surat peringatan dan bukti pelanggaran, bila PHK karena alasan disiplin.
• Slip gaji, data absensi, dan bukti pembayaran hak.
• Risalah bipartit dan surat-menyurat dengan pekerja.

Bagi pekerja

• Perjanjian kerja atau surat pengangkatan.
• Slip gaji dan bukti transfer upah.
• Surat PHK atau surat lain dari perusahaan.
• Bukti komunikasi dan risalah perundingan.

Contoh situasi

Perusahaan mengakhiri kontrak kerja waktu tertentu seorang pekerja, sementara pekerja berpendapat pekerjaannya bersifat tetap sehingga kontrak seharusnya beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ini adalah perselisihan PHK yang juga menyentuh hak. Penyelesaiannya dimulai dengan bipartit, lalu mediasi di instansi ketenagakerjaan, dan bila anjuran ditolak, dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan pembuktian tentang sifat pekerjaan dan isi kontrak.

Kesalahan yang sering terjadi

• Melewatkan bipartit atau tidak membuat risalahnya, sehingga pencatatan ditolak.
• Mem-PHK tanpa prosedur dan tanpa menghitung hak dengan benar.
• Kesepakatan damai tidak dituangkan dalam perjanjian bersama yang didaftarkan.
• Mengabaikan tenggat pengajuan gugatan.

Penutup

Perselisihan hubungan industrial memiliki jalur berjenjang yang dirancang untuk mendorong penyelesaian secara musyawarah sebelum ke pengadilan. Sebelum mengambil keputusan PHK atau mengajukan gugatan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan advokat yang memahami hukum ketenagakerjaan. Informasi ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.