Gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukumBreach of contract and tort claims

Dalam sengketa perdata, dua dasar gugatan yang paling sering dipakai adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Keduanya sama-sama menuntut pertanggungjawaban, tetapi berangkat dari hubungan hukum yang berbeda, dan salah memilih dasar dapat membuat gugatan tidak diterima. Artikel ini menjelaskan perbedaan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, unsur yang perlu dibuktikan, serta tahapan perkaranya di pengadilan.

Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian. Bentuknya dapat berupa tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tetapi terlambat, melaksanakan tetapi tidak sesuai, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa debitur yang lalai dapat diwajibkan mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Biasanya kelalaian perlu dinyatakan lebih dulu melalui somasi, kecuali perjanjian menentukan bahwa lewatnya waktu sudah cukup.

Unsur yang perlu dibuktikan antara lain:

• Adanya perjanjian yang sah antara penggugat dan tergugat.
• Kewajiban tertentu dalam perjanjian itu.
• Tergugat tidak memenuhi kewajiban tersebut.
• Tergugat telah dinyatakan lalai.
• Kerugian yang timbul, bila menuntut ganti rugi.

Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum, yang sering disingkat PMH, adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk menggantinya. Dalam perkembangan yurisprudensi, melawan hukum tidak hanya berarti melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Unsur yang perlu dibuktikan:

• Adanya perbuatan.
• Perbuatan itu melawan hukum.
• Adanya kesalahan pelaku, baik sengaja maupun lalai.
• Adanya kerugian.
• Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Cara membedakan

Pertanyaan kuncinya: apakah ada perjanjian antara para pihak dan apakah yang dilanggar adalah isi perjanjian itu? Bila ya, dasarnya umumnya wanprestasi. Bila tidak ada perjanjian, misalnya tetangga merusak pagar, pemberitaan yang mencemarkan, atau pemakaian merek tanpa izin, dasarnya perbuatan melawan hukum. Ada situasi yang bersinggungan, sehingga perumusan dasar gugatan perlu cermat. Menggabungkan keduanya secara tidak tepat dalam satu gugatan dapat dinilai kabur oleh hakim.

Contoh sederhana

• Pemasok tidak mengirim barang sesuai kontrak meski sudah dibayar: wanprestasi.
• Kontraktor terlambat menyelesaikan proyek dari jadwal dalam kontrak: wanprestasi.
• Truk pihak lain menabrak gudang Anda: perbuatan melawan hukum.
• Pesaing memakai merek terdaftar Anda tanpa izin: perbuatan melawan hukum, selain dapat ditempuh mekanisme khusus menurut undang-undang merek.

Tahapan gugatan wanprestasi dan PMH di pengadilan negeri

1. Penyusunan dan pendaftaran gugatan. Gugatan memuat identitas para pihak, uraian fakta dan dasar hukum, serta tuntutan. Pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik dan biaya panjar perkara dibayar sesuai ketentuan pengadilan.
2. Pemanggilan dan sidang pertama.
3. Mediasi wajib. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
4. Jawab-menjawab. Jawaban tergugat, replik, dan duplik, termasuk kemungkinan eksepsi dan gugatan balik.
5. Pembuktian. Surat, saksi, ahli, dan alat bukti lain.
6. Kesimpulan dan putusan.
7. Upaya hukum. Banding, kasasi, dan dalam keadaan tertentu peninjauan kembali.
8. Eksekusi. Bila putusan berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan secara sukarela.

Untuk nilai gugatan materiil yang terbatas sesuai ketentuan Mahkamah Agung, tersedia gugatan sederhana dengan prosedur yang lebih cepat.

Ganti rugi yang dapat dituntut

Pada wanprestasi, ganti rugi umumnya mencakup biaya, kerugian nyata, dan keuntungan yang diharapkan, dengan batas kerugian yang dapat diduga saat perjanjian dibuat. Pada perbuatan melawan hukum, dapat dituntut kerugian materiil dan, dalam praktik, kerugian immateriil. Semua klaim harus didukung bukti dan perhitungan yang masuk akal.

Kesalahan yang sering terjadi

• Salah memilih dasar gugatan.
• Tidak menarik pihak yang seharusnya ikut digugat, sehingga gugatan dinilai kurang pihak.
• Tuntutan ganti rugi tanpa rincian dan bukti.
• Mengajukan ke pengadilan negeri padahal kontrak memuat klausul arbitrase.
• Tidak meminta sita jaminan padahal ada risiko aset dialihkan.

Sita jaminan

Penggugat yang khawatir tergugat mengalihkan asetnya selama perkara berjalan dapat memohon sita jaminan atas harta tergugat. Permohonan perlu disertai alasan dan uraian aset yang jelas. Hakim akan menilai apakah permohonan itu beralasan. Sita jaminan yang dikabulkan membantu memastikan putusan nantinya dapat dilaksanakan.

Penutup

Memahami perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum membantu Anda menyiapkan bukti dan langkah yang tepat sejak awal. Sebelum mengajukan atau menanggapi gugatan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan advokat yang dapat menilai dokumen dan fakta perkara secara langsung. Informasi dalam artikel ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.