Arbitrase melalui BANI atau lembaga lainArbitration at BANI or other institutions

Banyak kontrak bisnis, terutama yang bernilai besar atau melibatkan pihak asing, memilih arbitrase sebagai cara menyelesaikan sengketa. Di Indonesia, lembaga yang paling dikenal adalah BANI Arbitration Center, selain lembaga lain yang bersifat sektoral maupun internasional. Artikel ini membahas arbitrase BANI dan arbitrase pada umumnya: kapan dapat dipakai, bagaimana prosesnya, dan bagaimana putusannya dilaksanakan.

Dasar hukum arbitrase

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Bila para pihak telah terikat perjanjian arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa tersebut.

Klausul arbitrase yang baik

Arbitrase hanya dapat ditempuh bila ada kesepakatan tertulis, baik sebagai klausul dalam kontrak sebelum sengketa maupun perjanjian tersendiri setelah sengketa timbul. Klausul yang baik menjawab beberapa hal:

• Lembaga dan aturan. Misalnya BANI dengan peraturan prosedurnya, atau lembaga internasional tertentu.
• Tempat arbitrase. Menentukan apakah putusan termasuk putusan arbitrase nasional atau internasional menurut hukum Indonesia.
• Jumlah arbiter. Arbiter tunggal atau majelis tiga orang.
• Bahasa. Bahasa yang dipakai dalam proses.
• Hukum yang berlaku. Hukum yang mengatur pokok kontrak.

Klausul yang samar, misalnya hanya menyebut arbitrase tanpa lembaga atau tempat, dapat memicu perdebatan awal yang memakan waktu.

Tahapan perkara arbitrase BANI dan lembaga lain

1. Pemberitahuan. Pemohon menyampaikan pemberitahuan kepada termohon bahwa syarat arbitrase berlaku.
2. Permohonan. Pemohon mendaftarkan permohonan ke lembaga, disertai uraian sengketa, tuntutan, dan bukti, serta membayar biaya pendaftaran dan administrasi sesuai ketentuan lembaga.
3. Pembentukan majelis. Para pihak menunjuk arbiter sesuai klausul dan aturan lembaga.
4. Jawaban dan tuntutan balik. Termohon menyampaikan jawaban dan, bila ada, tuntutan balik.
5. Pemeriksaan. Pertukaran dokumen, sidang, pemeriksaan saksi dan ahli. Proses ini tertutup untuk umum.
6. Putusan. Undang-Undang Arbitrase menetapkan batas waktu pemeriksaan sejak majelis terbentuk, yang dapat diperpanjang dalam keadaan tertentu.

Sifat putusan arbitrase

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Tidak ada banding atau kasasi atas pokok perkara. Upaya yang tersedia terbatas, yaitu permohonan pembatalan ke pengadilan negeri dengan alasan yang sangat sempit menurut Undang-Undang Arbitrase, seperti adanya dokumen palsu, dokumen yang disembunyikan, atau tipu muslihat. Permohonan pembatalan juga memiliki tenggat yang singkat sejak putusan didaftarkan.

Pendaftaran dan eksekusi

Putusan arbitrase nasional

Putusan wajib didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya di kepaniteraan pengadilan negeri dalam tenggat yang ditentukan undang-undang. Bila tidak dilaksanakan secara sukarela, putusan dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri.

Putusan arbitrase internasional

Putusan yang dijatuhkan di luar wilayah Indonesia dapat diakui dan dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah memperoleh eksekuatur, dengan syarat antara lain negara tempat putusan dijatuhkan terikat perjanjian dengan Indonesia mengenai pengakuan putusan arbitrase internasional, dan putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Kelebihan dan pertimbangan

• Kelebihan: kerahasiaan, arbiter yang ahli di bidangnya, prosedur yang lebih fleksibel, dan putusan final tanpa banding.
• Pertimbangan: biaya lembaga dan honor arbiter perlu diperhitungkan, upaya hukum sangat terbatas bila putusan dirasa keliru, dan untuk sengketa bernilai kecil arbitrase bisa tidak sebanding.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri padahal kontrak memuat klausul arbitrase.
• Tidak memperhatikan tenggat pemberitahuan atau tenggat pembatalan.
• Menunjuk arbiter yang memiliki potensi benturan kepentingan, sehingga dapat diajukan keberatan.
• Menyiapkan bukti secara terburu-buru, padahal arbitrase sangat bergantung pada dokumen.

Arbitrase dan pengadilan: pertimbangan memilih

Saat menyusun kontrak, pihak sering bimbang memilih arbitrase atau pengadilan. Arbitrase cenderung cocok untuk sengketa teknis yang memerlukan keahlian khusus, transaksi dengan pihak asing yang menginginkan forum netral, dan transaksi yang membutuhkan kerahasiaan. Pengadilan dapat lebih cocok bila nilai kontrak tidak terlalu besar, bila diperlukan upaya hukum berjenjang, atau bila ada kemungkinan pihak ketiga perlu ikut digugat, karena arbitrase hanya mengikat pihak yang menandatangani perjanjian arbitrase.

Penutup

Arbitrase BANI dan lembaga arbitrase lain menawarkan penyelesaian sengketa yang rahasia dan final, asalkan klausulnya disusun dengan baik dan prosesnya dipersiapkan matang. Sebelum memulai atau menanggapi perkara arbitrase, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan advokat yang berpengalaman di bidang ini. Informasi ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.