Perjanjian perkawinan (pra dan pasca nikah)Prenuptial and postnuptial agreements

Banyak pasangan masih menganggap pembicaraan tentang harta sebelum menikah sebagai hal yang tabu. Padahal perjanjian pranikah, atau lebih tepatnya perjanjian perkawinan, justru membantu pasangan memahami posisi masing-masing sejak awal, melindungi usaha keluarga, dan mencegah perselisihan bila salah satu pihak menghadapi utang. Artikel ini menjelaskan dasar hukumnya, isi yang lazim, serta cara membuat dan mencatatkannya.

Dasar hukum perjanjian perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain. Undang-undang tersebut memungkinkan calon suami istri membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan.

Semula perjanjian hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluasnya sehingga perjanjian juga dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Sejak itu dikenal istilah perjanjian pasca nikah.

Mengapa pasangan membuat perjanjian perkawinan

• Melindungi usaha. Salah satu pasangan adalah pengusaha yang menanggung risiko utang usaha.
• Harta bawaan bernilai besar. Ingin memastikan pemisahan yang jelas dan mudah dibuktikan.
• Perkawinan campuran. Pasangan WNI dan WNA menghadapi pembatasan kepemilikan tanah, karena WNA tidak dapat memiliki hak milik dan harta bersama dapat memengaruhi status tanah yang dibeli selama perkawinan.
• Perkawinan kedua. Ingin menjaga hak anak dari perkawinan sebelumnya.
• Keterbukaan finansial. Menyepakati pembagian biaya rumah tangga dan tanggung jawab utang.

Isi perjanjian pranikah yang lazim

1. Pemisahan harta. Pemisahan seluruhnya, pemisahan sebagian, atau persekutuan terbatas atas harta tertentu.
2. Pemisahan utang. Utang yang dibuat masing-masing menjadi tanggung jawab pribadi.
3. Pengelolaan harta. Siapa yang berwenang mengurus harta tertentu.
4. Biaya rumah tangga dan pendidikan anak. Pembagian kontribusi.
5. Ketentuan lain. Selama tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Perjanjian perkawinan tidak dapat mengatur hal yang bertentangan dengan hukum, misalnya menghapus kewajiban nafkah anak atau menentukan hak asuh secara mutlak tanpa mempertimbangkan kepentingan anak.

Syarat dan bentuk

• Dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam praktik, dibuat dalam bentuk akta notaris.
• Disahkan atau dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau dinas kependudukan dan catatan sipil bagi yang lain.
• Untuk perjanjian pasca nikah, pencatatan dilakukan pada instansi yang sama dengan pencatatan perkawinan.

Perjanjian pasca nikah dan pihak ketiga

Perjanjian yang dibuat selama perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Bila pasangan sudah memiliki utang bersama atau harta yang sedang dijaminkan, kreditur tidak boleh dirugikan oleh pemisahan yang dibuat belakangan. Karena itu, perjanjian pasca nikah biasanya memuat daftar harta yang ada pada saat penandatanganan dan pernyataan tentang kewajiban kepada pihak ketiga.

Langkah membuat perjanjian perkawinan

1. Diskusikan tujuan dan kekhawatiran bersama pasangan secara terbuka.
2. Inventarisasi harta bawaan dan, untuk pasca nikah, harta bersama yang sudah ada.
3. Konsultasikan rancangan isi dengan penasihat hukum, idealnya masing-masing pihak memahami akibatnya.
4. Tanda tangani di hadapan notaris.
5. Catatkan pada pegawai pencatat perkawinan, sehingga perjanjian berlaku juga terhadap pihak ketiga.
6. Simpan salinan dan perbarui catatan harta secara berkala.

Kesalahan yang perlu dihindari

• Menandatangani perjanjian di bawah tangan tanpa pencatatan.
• Tidak mencatat harta bawaan, sehingga sulit dibuktikan di kemudian hari.
• Memakai perjanjian untuk menghindari kewajiban kepada kreditur.
• Menyalin contoh perjanjian dari internet tanpa disesuaikan dengan kondisi sendiri.

Pertimbangan bagi pasangan yang sudah lama menikah

Pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun sering baru memikirkan perjanjian perkawinan ketika salah satu memulai usaha, menerima warisan besar, atau akan membeli properti bersama pasangan WNA. Dalam situasi ini, perlu ditentukan apakah pemisahan berlaku untuk harta yang diperoleh sejak perjanjian dibuat saja, atau juga untuk harta bersama yang sudah ada. Pilihan kedua memerlukan pembagian dan pencatatan yang lebih teliti.

Penutup

Perjanjian pranikah atau pasca nikah adalah alat perencanaan keluarga yang sah dan bermanfaat bila dibuat dengan pemahaman yang sama. Sebelum menandatangani, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan advokat dan notaris agar isinya sesuai dengan kondisi keluarga Anda. Informasi dalam artikel ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.